Kadin: Investasi dan Industrialisasi di Asia-Pasifik Harus Diperkuat
Perdagangan perlu terus didorong dan ditingkatkan melalui investasi bersama serta industrialisasi agar dapat menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian negara-negara anggota APEC.
KETUA Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie menilai kerja sama ekonomi di kawasan Asia-Pasifik melalui Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) perlu diperkuat melalui investasi bersama (co-investment), industrialisasi, dan perdagangan digital.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan memberikan manfaat bagi seluruh negara anggota.
Hal tersebut disampaikan Anin sapaan akrabnya dalam sesi 2026 APEC CEO Summit yang berlangsung menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC China 2026 yang berlangsung di Shenzhen International Exchange Center, Provinsi Guangdong, Cina, Selasa (17/11/2026) waktu setempat.
Dalam kesempatan tersebut, Anin mengatakan Indonesia merupakan bukti nyata bahwa kerja sama APEC dapat berjalan efektif.
Hal ini tercermin dari hubungan perdagangan Indonesia dengan Tiongkok yang mencapai sekitar 160 miliar dolar AS pada 2025, serta dengan Amerika Serikat (AS) yang mencapai sekitar 50 miliar dolar AS.
Menurut Anin, perdagangan perlu terus didorong dan ditingkatkan melalui investasi bersama serta industrialisasi agar dapat menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian negara-negara anggota APEC.
Anin mencontohkan perkembangan industri pengolahan nikel di Indonesia melalui kerja sama investasi dengan mitra Tiongkok. Sekitar tujuh tahun lalu, nilai ekspor nikel mentah Indonesia tercatat sekitar 3 miliar dolar AS per tahun.
Namun, setelah pengembangan investasi bersama dan pengolahan mineral tersebut, nilai ekspor produk baja nirkarat (stainless steel) berbasis nikel meningkat menjadi sekitar 33 miliar dolar AS.
“Ini baru satu contoh. Kami meyakini hal serupa juga dapat dilakukan pada pengembangan material baterai berbasis nikel,” kata Anin.
Anin menilai pendekatan serupa berpotensi diterapkan pada pengembangan komoditas mineral lainnya. Selain nikel, Indonesia memiliki potensi sumber daya mineral seperti tembaga, seng, dan bauksit yang dapat dikembangkan melalui kerja sama investasi dan industrialisasi.
Selain perdagangan dan investasi, Anin juga menyoroti besarnya potensi perdagangan digital di kawasan Asia-Pasifik. Nilai perdagangan digital negara-negara di kawasan tersebut mencapai sekitar 3 triliun dolar AS, dengan sekitar 2 triliun dolar AS di antaranya berasal dari perdagangan antar-negara anggota APEC.
Menurut Anin, interoperabilitas menjadi aspek penting dalam pengembangan perdagangan digital di kawasan, tanpa harus menyeragamkan seluruh sistem yang digunakan masing-masing negara.
Lebih lanjut, Anin juga mengingatkan pentingnya memastikan transformasi digital dan perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) tidak mengesampingkan peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Anin mencontohkan pengalaman krisis keuangan Asia pada 1997-1998, ketika UMKM menjadi salah satu sektor yang mampu bertahan di tengah tekanan ekonomi.
“Kami tidak ingin hal tersebut tidak terulang kembali hanya karena perkembangan AI, digital, dan sebagainya. Sekali lagi, kami memiliki harapan besar, tetapi inklusivitas harus menjadi perhatian utama, bukan karena alasan lain, melainkan demi kepentingan kawasan Asia-Pasifik,” ujar Anin.
Lebih lanjut, Anin mengapresiasi tema APEC 2026, yakni Prosper Together, yang menurutnya menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang dapat dinikmati bersama. Anin membandingkannya dengan tema B20 di Washington DC, yang mengusung Accelerate the Global Growth.
“Untuk negara seperti Indonesia, mempercepat pertumbuhan ekonomi memang baik, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita dapat tumbuh dan sejahtera bersama. Artinya, inklusivitas harus menjadi bagian dari pertumbuhan tersebut,” kata Anin.
Menurut Anin, hal ini relevan bagi Indonesia yang memiliki populasi sekitar 285 juta jiwa dan merupakan negara dengan perekonomian terbesar ke-16 di dunia, dengan produk domestik bruto (PDB) sekitar 1,6 triliun dolar AS. Namun, PDB per kapita Indonesia masih berada di kisaran 5.000 dolar AS.
Anin menilai Indonesia perlu meningkatkan PDB per kapita hingga sekitar 20.000 dolar AS dalam kurun waktu 20 tahun ke depan untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle-income trap).
Dalam konteks tersebut, Ann menegaskan bahwa perdagangan bebas dan investasi asing langsung tidak hanya berkaitan dengan tarif, tetapi juga kepastian kebijakan, fragmentasi perdagangan, dan penguatan investasi bersama antar-negara anggota APEC.
“Kita harus memastikan investasi bersama dapat terwujud di antara negara-negara anggota APEC. Selain investasi, industrialisasi juga perlu berjalan. Tantangan industrialisasi adalah hal tersebut tidak bisa diwujudkan dalam semalam hanya dengan uang, karena ada aspek teknologi yang harus dibangun,” jelas Anin.
Anin menambahkan, Indonesia telah mencatatkan pertumbuhan ekonomi sekitar lima persen selama 30 tahun terakhir. Karena itu, tantangan berikutnya adalah memastikan pertumbuhan tersebut dapat dinikmati secara lebih inklusif oleh seluruh lapisan masyarakat.
"Jadi, pertumbuhan bukanlah persoalan utamanya. Persoalannya adalah bagaimana memastikan pertumbuhan tersebut berlangsung secara inklusif," ujar Anin.
Anin juga turut menyoroti keberhasilan APEC Business Travel Card sebagai salah satu inisiatif konkret yang memberikan kemudahan mobilitas pelaku usaha di kawasan Asia-Pasifik.

