INDUSTRI TEKSTIL: Danantara bidik industri tekstil, sepatu, dan elektronik untuk memperluas lapangan kerja. Sementara itu, IPO BUMN masih menunggu restrukturisasi dan kesiapan perusahaan, dengan peta jalan penciptaan nilai pada 2029.
INDUSTRI TEKSTIL: Danantara bidik industri tekstil, sepatu, dan elektronik untuk memperluas lapangan kerja. Sementara itu, IPO BUMN masih menunggu restrukturisasi dan kesiapan perusahaan, dengan peta jalan penciptaan nilai pada 2029.SWARA INDONESIA RAYA/ASTRA BONARDO

Pebisnis Tekstil Minta Pemerintah Atur Ulang Kebijakan Impor

Relaksasi Impor Dinilai Jadi Biang Kerok PHK di Sektor Produksi Serat dan Benang
Diterbitkan pada: 

Importasi pada dasarnya boleh dibuka asal dilakukan secara adil, baik dari sisi harga maupun prosedur.

KALANGAN pertekstilan nasional meminta pemerintah untuk menghentikan sepak terjang rezim proimpor sebagai langkah awal memutus tren deindustrialisasi dan memulai langkah reindustrialisasi.

Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) Nandi Herdiaman menyatakan bahwa selain importasi illegal, importasi pakaian jadi legal pun saat ini sangat mengganggu produsen khususnya Industri Kecil Menengah (IKM) karena dijual dengan harga yang sangat murah. 

Pernyataan ini diungkapkan Nandi untuk menanggapi permintaan kalangan peritel agar perizinan untuk produk impor dipermudah dan dipercepat. “Justru saat ini kami tengah dalam pembicaraan bersama Kementerian Perindustrian untuk menerapkan Bea Masuk Tindak Pengamanan atau safeguard untuk pakaian jadi impor” tuturnya.

Nandi menjelaskan bahwa harga pakaian jadi dan apparel lainnya di Cina jauh lebih mahal dari pada yang dijual di Indonesia karena sejak tahun 1999 Cina menerapkan Undang-Undang tentang Harga yang biasa mereka sebut sebagai regulasi antipredatory pricing.

“Di sini mereka menjual dengan harga sangat murah karena tidak ada aturannya. Bahkan hampir seluruh global brand yang dijual di Cina adalah made in China,” ungkap Nandi.

IPKB melihat bahwa aturan di Cina telah membawa pekerja di sektor manufaktur dan retailnya sama-sama hidup. “Di sini kami dikorbankan demi wisata belanja barang impor,” cetus Nandi. 

Untuk itu ,IPKB meminta Presiden Prabowo untuk membersihkan kabinet beserta birokrasi yang masih berupaya untuk melakukan relaksasi impor. “Sektor hulu dan antar adalah korban nyata dari rezim proimpor ini, sudah ratusan perusahaan gulung tikar” tambahnya.

Sementara itu dari sektor hulu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI), Farhan Aqil Syauqi menyatakan bahwa relaksasi impor yang masih menjadi andalan banyak pejabat di pemerintahan untuk memperbaiki kondisi industri tekstil justru telah menjadi biang kerok penyebab tutupnya ratusan pabrik hingga PHK di sektor produksi serat, benang.

“Bertahun-tahun mereka memberikan berbagai macam insentif lalu disertai dengan relaksasi impor bahan baku sebagai senjata pamungkasnya, dan trend PHK di sektor produksi serat, benang hingga kain masih terus berlangsung” jelas Aqil.

APSyFI berpendapat bahwa importasi pada dasarnya boleh dibuka asal dilakukan secara adil, baik dari sisi harga maupun prosedur. “Masalahnya, rezim pro impor ini selalu menghalangi upaya penerapan trade remedies baik antidumping maupun safeguard demi kebijakan relaksasi impor” ungkap Aqil.

Aqil pun menyinggung permasalahan kuota impor melalui pertimbangan teknis (pertek) yang dinilai tidak mampu menghindarkan pasar domestik dari praktik dumping, karena konsumen selalu membandingkan harga domestik dengan harga dumping impor sehingga produsen dalam negeri harus ikut harga barang impor yang seringkali berada di bawah harga produksi.

“Maka wajar kita ada ratusan pabrik tutup karena memang sering jual rugi, dan juga wajar jika sektor hilir ingin mengimplementasikan safeguard meski sudah ada pertek karena mereka tidak ingin kejadian di sektor hulu dan antara terulang” tambahnya.

Menurutnya, integrasi industri dari hulu ke hilir adalah satu-satunya cara agar ekosistem sektor TPT kembali menciptakan nilai tambah hingga bisa berkontribusi dari sisi pajak, penyelamatan devisa melalui substitusi impor dan menghasilkan devisa dari ekspor hingga menciptakan lapangan kerja yang lebih besar.

Secara terpisah, Ketua Yayasan Konsumen Tekstil Indonesia (YKTI), Rudiansyah menyatakan bahwa pada dasarnya konsumen mengharapkan harga murah dengan kualitas yang baik, tetapi di sisi lain juga pihaknya mempertimbangkan daya beli yang melemah jika derasnya barang impor menyebabkan sebagian masyarakat kehilangan pekerjaan.

“Jadi kami selalu mengkampanyekan penggunaan produk dalam negeri karena dibuat oleh pekerja asli Indonesia” ungkapnya.

Ia pun mengingatkan agar pemerintah memberikan porsi lebih besar bagi produk lokal untuk berada di display retail agar menarik minat konsumen yang lebih besar.