Organisasi Petani Minta PT DSI Kaji Ulang "Service Fee" Ekspor Sawit
Petani sawit menghadapi pengurangan pendapatan dari sisi volume produksi maupun harga jual karena faktor alam dan pelemahan harga. Mereka beranggapan, pengenaan biaya layanan akan memberi tekanan tambahan ke mereka, dan produksi kelapa sawit secara keseluruhan.
RENCANA pengenaan biaya layanan (service fee) terhadap ekspor minyak kelapa sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya menuai keluhan dari Persatuan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI).
Kebijakan yang direncanakan mulai berlaku pada 1 Januari 2027 itu dinilai berpotensi menambah beban biaya perdagangan sawit nasional, terutama ketika pekebun rakyat tengah menghadapi tekanan akibat penurunan produktivitas dan melemahnya harga tandan buah segar (TBS).
Ketua Umum POPSI Mansuetus Darto mengungkapkan, rencana pengenaan biaya layanan oleh PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) tersebut muncul pada momentum yang kurang tepat.
Sebab, industri sawit, khususnya pekebun rakyat, tengah menghadapi tekanan produksi akibat fenomena El Niño. Di sejumlah wilayah terdampak, bahkan penurunan produktivitas perkebunan diperkirakan mencapai 10 persen–15 persen.
Kondisi ini membuat volume TBS yang dapat dijual petani berkurang sehingga berdampak langsung terhadap pendapatan rumah tangga pekebun. Tekanan terhadap petani juga tercermin dari perkembangan harga TBS di sejumlah daerah.
Penurunan Harga
Darto merinci, di Sumatra Utara (Sumut), harga TBS di 15 kabupaten penghasil pada pertengahan November berada di kisaran Rp2.650–Rp3.400 per kilogram, dengan harga terendah di Kabupaten Labuhanbatu Utara.
Sementara itu, harga tertinggi TBS mitra plasma di Kalimantan Barat (Kalbar) periode II November turun menjadi Rp3.440,93 per kilogram dari sebelumnya Rp3.484,85 per kilogram. Di Riau, harga TBS mitra swadaya kelompok umur sembilan tahun juga turun menjadi Rp3.719,99 per kilogram pada periode 11–17 November 2026.
Petani sedang menghadapi tekanan dari dua sisi. Produktivitas kebun menurun akibat El Niño, sementara harga TBS di sejumlah daerah juga mengalami pelemahan.
"Artinya, petani menghadapi pengurangan pendapatan dari sisi volume produksi maupun harga jual," ujar Darto dikutip dari keterangan resmi diterima Swara Indonesia Raya di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Pemerintah semestinya memperkuat perlindungan ekonomi pekebun, bukan justru menambah komponen biaya baru dalam rantai perdagangan sawit.
Keberatan POPSI muncul setelah Direktur Utama PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) Luke Thomas Mahony menyampaikan rencana pengenaan biaya layanan ekspor melalui platform DSI dalam forum Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2026 di Bali.
Biaya tersebut diperkirakan berada di bawah US$1 per ton, dengan besaran final yang dijadwalkan diumumkan pada Desember 2026, menjelang penerapan sistem pada awal tahun 2027.
Urgensi biaya tambahan tersebut pun dipertanyakan, mengingat pelaku industri sawit selama ini telah menanggung sejumlah kewajiban fiskal, termasuk Pungutan Ekspor (PE) dan Bea Keluar (BK).
Darto meminta DSI menjelaskan secara terbuka tujuan penggunaan service fee, komponen layanan yang diberikan, hingga besaran biaya riil yang dibutuhkan. Transparansi juga diperlukan untuk memastikan apakah dana tersebut digunakan membiayai sistem, integrasi data, verifikasi, dan pengawasan ekspor atau menjadi sumber pendapatan perusahaan.
Atas dasar itu, DSI diminta menunda penerapan service fee hingga dampak El Niño mereda, produktivitas perkebunan mulai pulih, dan kondisi ekonomi pekebun membaik. Penundaan menjadi langkah kehati-hatian agar kebijakan baru tidak kian menekan pendapatan petani yang saat ini sudah terdampak penurunan produksi dan harga jual TBS.
POPSI mendorong adanya kajian terbuka mengenai potensi dampak biaya layanan terhadap biaya perdagangan, harga CPO domestik, hingga harga TBS di tingkat pekebun.
Meski demikian, pihaknya tidak menolak upaya pemerintah dan DSI dalam memperbaiki transparansi, efisiensi, serta tata kelola ekspor kelapa sawit.
Namun, pembenahan tersebut diharapkan harus memberikan manfaat bagi seluruh rantai pasok, termasuk pekebun rakyat sebagai produsen di tingkat hulu. Jangan sampai kebijakan yang bertujuan memperkuat tata kelola ekspor justru melahirkan struktur biaya baru yang berisiko mengganggu keberlanjutan produksi sawit nasional.
Pengenaan Biaya
Direktur Utama PT DSI Luke Thomas Mahony sebelumnya menegaskan kehadirannya bukan untuk mengubah mekanisme perdagangan yang telah berjalan, melainkan memperkuat transparansi, integritas data, dan akuntabilitas ekspor.
Perdagangan minyak sawit Indonesia saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Selain dinamika pasar global, eksportir juga harus beradaptasi dengan perubahan persyaratan perdagangan di negara tujuan serta meningkatnya ekspektasi terhadap aspek keberlanjutan.
Terkait tarif, PT DSI akan mengumumkan biaya layanan secara resmi pada Desember 2026. Namun, perhitungan sementara menunjukkan biaya yang dikenakan berada pada kisaran satu digit dolar AS.

