Defisit APBN hingga Oktober mencapai Rp379,3 triliun. Josua Pardede memperkirakan defisit berpotensi naik menjadi Rp734 triliun pada akhir 2026.
DEFISIT Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp379,3 triliun hingga 31 Oktober 2026. Nilai tersebut setara dengan 1,47 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Meski masih relatif terkendali, tekanan fiskal diperkirakan meningkat pada dua bulan terakhir tahun ini seiring besarnya kebutuhan belanja pemerintah.
Chief Economist Permata Bank Josua Pardede menilai posisi defisit tersebut masih lebih baik dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, tercatat saat itu defisit mencapai Rp479,5 triliun atau 2,01 persen terhadap PDB.
"Menurut saya, defisit APBN sebesar Rp379,3 triliun atau 1,47 persen terhadap PDB hingga Oktober 2026 masih relatif terkendali. Bahkan, kondisinya lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya," kata Josua kepada Swara Indonesia Raya pada Minggu (15/11/2026).
Menurutnya, perbaikan tersebut ditopang pertumbuhan pendapatan negara sebesar 23,9 persen secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan belanja negara sebesar 15,6 persen. Selain itu, keseimbangan primer masih mencatatkan surplus Rp114,8 triliun.
Namun, Josua mengingatkan posisi defisit yang relatif rendah hingga Oktober belum mencerminkan meredanya tekanan fiskal sepanjang tahun. Pasalnya, realisasi belanja pemerintah biasanya meningkat menjelang penutupan tahun anggaran.
Dia memperkirakan belanja negara selama November–Desember mencapai Rp945,2 triliun. Sementara itu, tambahan pendapatan negara dalam periode yang sama diperkirakan hanya Rp590,1 triliun.
Menurutnya, akan ada potensi tambahan defisit sekitar Rp355 triliun dalam dua bulan terakhir. Berdasarkan proyeksi tersebut, defisit APBN sepanjang 2026 berpotensi mencapai sekitar Rp734 triliun atau 2,85 persen terhadap PDB.
Menurutnya, angka itu lebih tinggi dibandingkan dengan target awal defisit sebesar 2,68 persen terhadap PDB, meskipun masih berada di bawah batas maksimal 3 persen.
Menurut Josua, risiko yang perlu diperhatikan bukan hanya besarnya defisit, melainkan semakin terbatasnya ruang fiskal untuk menyerap berbagai guncangan ekonomi.
Risiko tersebut antara lain berasal dari pelemahan rupiah, tingginya harga energi, peningkatan kebutuhan subsidi dan kompensasi, hingga biaya pembiayaan utang.
Menurutnya, prioritas belanja pemerintah perlu diarahkan pada program yang memberikan dampak langsung terhadap daya beli masyarakat, investasi, dan produktivitas.
"(Oleh) karena itu, pemerintah perlu memastikan percepatan belanja akhir tahun benar-benar menghasilkan manfaat ekonomi, bukan sekadar mengejar penyerapan anggaran," ujarnya.
Sebagai catatan, berdasarkan paparan Kementerian Keuangan, pendapatan negara hingga akhir Oktober 2026 mencapai Rp2.618 triliun atau 83 persen dari target APBN. Sementara itu, belanja negara terealisasi Rp2.997,2 triliun atau 78 persen dari pagu anggaran.