BATU BARA: Kapal tongkang pengangkut batu bara melintas di Sungai Musi di kawasan Musi II Palembang, Sumatra Selatan, Selasa (3/11/2026).
BATU BARA: Kapal tongkang pengangkut batu bara melintas di Sungai Musi di kawasan Musi II Palembang, Sumatra Selatan, Selasa (3/11/2026). ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDI

Peningkatan Kebutuhan Batu Bara PLN Tak Ganggu Ekspor

Produksi Batu Bara Nasional Tahun Ini Hampir 700 Juta Ton
Diterbitkan pada: 
Ringkasan

Persoalan utama bukan pada kemampuan produksi nasional, tapi kepatuhan perusahaan tambang terhadap DMO.

KEBUTUHAN batu bara untuk pembangkit listrik PT PLN (Persero) yang diproyeksikan mencapai 173 juta ton pada 2027 menjadi perhatian bagi keberlanjutan pasokan energi nasional. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut kebutuhan volume batu bara domestik mengalami kenaikan sekitar 21,83 persen dari kebutuhan 2026 sekitar 142 juta ton.

Plh. Direktur Utama PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) Rakhmad Dewanto menyampaikan kebutuhan sebanyak 174 juta ton batu bara tersebut sudah meliputi kebutuhan batu bara dengan tingkat kalori menengah (medium rank coal) yang berkisar di angka 89 juta ton.

Desain pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Indonesia masih mengandalkan batu bara kalori menengah untuk pembangkitan listrik. Di sisi lain, mayoritas cadangan batu bara di Indonesia merupakan batu bara dengan kalori rendah (low rank coal).

Ketua Indonesian Mining & Energi Forum (IMEF) Singgih Widagdo menilai, dari sisi produksi nasional, pasokan batu bara untuk memenuhi kebutuhan domestik pada 2027 semestinya masih dapat dipenuhi. Tantangan utamanya bukan sekadar memastikan kecukupan volume, melainkan menyesuaikan kualitas batu bara dengan spesifikasi yang dibutuhkan pembangkit listrik.

Hampir 57 persen kebutuhan pembangkit PLN merupakan kategori batu bara berkalori menengah. Sementara, produksi batu bara nasional justru didominasi batu bara berkalori rendah.

"Sehingga untuk memastikan kebutuhan PLN terpenuhi, harus menyatukan antara volume dan kualitas (batu bara) untuk mengamankan keandalan kelistrikan nasional," kata Singgih kepada Swara Indonesia Raya.

Untuk memastikan kebutuhan PLN terpenuhi, harus menyatukan volume dan kualitas (batu bara).

Ketua Indonesian Mining & Energi Forum (IMEF) Singgih Widagdo

Direktur Eksekutif Indonesia Mining and Energy Watch Ferdy Hasiman menilai, dari sisi kapasitas produksi, Indonesia masih mampu memenuhi kebutuhan batu bara PLN. Produksi batu bara nasional pada 2026 diperkirakan mendekati 700 juta ton dan berpotensi meningkat pada tahun depan.

Persoalan utama bukan terletak pada kemampuan produksi nasional, melainkan kepatuhan perusahaan tambang dalam memenuhi kewajiban pasokan domestik atau DMO. Sebab produksi batu bara di atas permintaan PLN.

"Pertanyaannya adalah produsen-produsen batu bara itu mau memasok DMO atau tidak ke PLN?" ujar Ferdy.

Sejumlah perusahaan besar seperti PT Bukit Asam (PTBA) dan PT Kaltim Prima Coal (KPC) menjadi bagian penting dalam pemenuhan kebutuhan batu bara domestik. Perusahaan lain seperti Indika Energy, Adaro Energy, dan Bayan Resources juga memiliki kapasitas produksi besar yang perlu diperhatikan dalam pengaturan pasokan.

Oleh karena itu, pemerintah tidak perlu terburu-buru mengubah regulasi DMO karena ketentuan yang berlaku sudah cukup jelas. Kementerian ESDM perlu memperkuat pengawasan agar kewajiban pasokan perusahaan tambang optimal.

Saat ini, ujar Ferdy, kewajiban DMO ditetapkan sebesar 25 persen dari produksi batu bara. Dengan meningkatnya kebutuhan listrik nasional, koordinasi antara Kementerian ESDM, PLN, dan perusahaan tambang menjadi semakin penting untuk memastikan ketersediaan pasokan.

"PLN harus berkoordinasi dengan Menteri ESDM untuk mengetahui perusahaan mana saja yang belum memenuhi DMO," kata Ferdy.

Tak Ganggu Ekspor

Di sisi lain, Singgih melanjutkan, peningkatan DMO tidak serta-merta mengancam peluang ekspor batu bara Indonesia. Kebutuhan domestik untuk PLTU dapat dipetakan secara lebih terukur, sehingga pemerintah masih memiliki ruang untuk mengatur produksi nasional dan menjaga keseimbangan pasokan bagi pasar ekspor.

Pemerintah melalui Kementerian ESDM perlu menempatkan kebutuhan energi dalam negeri sebagai prioritas sesuai amanat undang-undang mineral dan batu bara (minerba). Pada saat bersamaan, pengelolaan produksi juga harus memerhatikan kepentingan ekspor sebagai salah satu sumber devisa negara, termasuk mencegah terjadinya kelebihan pasokan di pasar global.

Namun menurut Febry, peningkatan kebutuhan domestik berpotensi memengaruhi volume ekspor batu bara Indonesia. Namun, DMO merupakan bagian dari keseimbangan pemanfaatan sumber daya alam agar kebutuhan energi dalam negeri tetap terpenuhi.

Kewajiban pasokan domestik tidak serta-merta menggerus pendapatan perusahaan tambang. Terlebih, harga batu bara global masih menjadi salah satu faktor utama yang menentukan kinerja keuangan perusahaan.

DMO itu sudah menjadi aturan baku dan sudah diantisipasi produsen batu bara. Perusahaan juga tetap mendapatkan keuntungan ketika harga komoditas global sedang bagus.

"Pasokan untuk PLN itu bukan gratis, tetapi dibeli," ujar Febry.