OJK memperkuat transparansi, pengawasan, dan penegakan hukum untuk menjaga integritas pasar modal Indonesia.
OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) konsisten melakukan pembenahan dan reformasi pasar modal sebagai upaya meningkatkan transparansi dan penguatan bursa efek Indonesia di tengah tekanan dari Morgan Stanley Capital International (MSCI) dan perekonomian global.
Pada Kamis sore,15 Oktober 2026 waktu New York atau Jumat pagi, 16 Oktober 2026 WIB, MSCI menyoroti persoalan transparansi struktur kepemilikan saham dan dugaan aktivitas perdagangan terkoordinasi yang perlu ditindaklanjuti otoritas untuk mempertahankan posisi Indonesia di mata investor global.
Merespons kondisi tersebut, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, pihaknya menghargai penilaian dan masukan MSCI serta berkomitmen melanjutkan pembenahan pasar modal. OJK juga memberikan perhatian terhadap sejumlah aspek yang dinilai masih memerlukan penyempurnaan, dengan tetap menghormati independensi lembaga penyedia indeks global dan masukan dari seluruh pemangku kepentingan.
“Kami meyakini pasar modal domestik tetap prospektif dan menarik. Hal ini didukung oleh fundamental perekonomian Indonesia yang terjaga, basis investor yang terus bertumbuh, valuasi saham yang kompetitif, dan kinerja fundamental emiten yang secara umum masih positif,” ujar dia dalam keterangan resmi.
Friderica menambahkan, OJK memahami perhatian investor terhadap perkembangan pasar modal Indonesia setelah pengumuman MSCI. Karena itu, OJK menjadikan berbagai masukan dan penilaian dari indeks global tersebut sebagai bahan evaluasi untuk mempercepat pembenahan pasar modal domestik.
“Kepercayaan investor harus dibangun melalui tindakan nyata, bukan sekedar pernyataan. OJK berkomitmen membangun pasar modal Indonesia yang adil, transparan, kompetitif, dan memiliki kredibilitas global. Fokus kami adalah memastikan reformasi memberikan hasil nyata dan terukur bagi peningkatan kualitas pasar serta kepercayaan investor,” ujar dia.
Program Prioritas
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menyatakan bahwa pihaknya bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) dan seluruh Self Regulatory Organizations (SRO) menjalankan delapan program aksi prioritas reformasi pasar modal.
Reformasi tersebut antara lain peningkatan ketentuan minimum free float menjadi 15 persen secara bertahap, penguatan transparansi kepemilikan manfaat akhir (beneficial ownership), perluasan klasifikasi investor dari 9 menjadi 39 kategori, keterbukaan informasi kepemilikan saham di atas 1 persen, serta publikasi daftar High Shareholding Concentration (HSC).
“Reformasi pasar modal tidak berhenti pada penyempurnaan regulasi. Prioritas kami adalah memastikan implementasi yang konsisten sehingga menghasilkan peningkatan nyata dan transparansi, likuiditas, integritas, dan daya tarik investasi di pasar modal Indonesia,” ujar dia.
OJK juga terus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum untuk menjaga integritas pasar modal serta memberikan kepastian kepada investor.
Langkah tersebut dilakukan melalui pengumuman pengenaan sanksi administratif berupa denda sekitar Rp2,1 triliun dalam kasih yang melibatkan perdagangan saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN).
Kemudian pada 4 November 2026, OJK memberikan sanksi kepada PT Panorama Sentrawisata Tbk (PANR) terkait kasus perdagangan saham, perseroan diminta mengembalikan keuntungan yang tidak sah sebesar Rp5 miliar. Sanksi juga dijatuhkan kepada PT Bintang Oto Global Tbk (BOGA) terkait penyajian laporan keuangan periode 2017 sampai 2020 dengan denda Rp2,4 miliar.
Kebijakan Strategis
Lebih lanjut, OJK pada 26 Oktober 2026 mengumumkan tiga langkah kebijakan strategis, yaitu perpanjangan kebijakan pembelian kembali saham (buyback) tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) hingga Juni 2027.
“Kebijakan ini memberikan fleksibilitas kepada emiten dalam merespons dinamika pasar sekaligus mendukung stabilitas perdagangan dan kepercayaan investor," kata dia.
Kemudian, penyempurnaan mekanisme HSC. OJK mendorong BEI menyempurnakan metodologi dan mekanisme HSC melalui peningkatan transparansi serta keterlibatan pihak independen di luar SRO dalam suatu komite kerja.
Langkah berikutnya, OJK mendorong BEI memperkuat metodologi pengawasan perdagangan, agar lebih efektif dalam mengidentifikasi pola transaksi tidak wajar, mendeteksi indikasi perdagangan terkoordinasi, serta menindaklanjuti hasil pengawasan.
Penyempurnaan HSC
Sejalan dengan dorongan OJK untuk menyempurnakan mekanisme HSC, BEI mulai melakukan penyesuaian dalam penghitungan indeks saham. Salah satunya melalui kebijakan mengeluarkan saham HSC dari penghitungan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik mengatakan, kebijakan pengeluaran saham HSC merupakan bentuk komitmen bursa dalam meningkatkan kualitas informasi mengenai struktur kepemilikan saham dan memperkuat perlindungan investor.
Adapun rencana pengeluaran dari IHSG bukanlah penghapusan saham pencatatan saham (delisting). “Bukan delisting, tetapi tidak diperhitungkan di dalam IHSG,” ujar dia.
Sebagai informasi, hingga Selasa (11/11/2026), BEI telah menambah 300 saham ke dalam daftar HSC. Dengan penambahan tersebut, total saham yang masuk daftar HSC mencapai 383 saham.
Jeffrey mengatakan, penambahan tersebut merupakan hasil penerapan metodologi penyaringan yang diperbarui. Dalam metodologi baru, BEI menghapus batas kapitalisasi pasar minimal Rp5 triliun.
Dengan perubahan tersebut, penyaringan konsentrasi kepemilikan saham kini mencakup seluruh saham yang tercatat di BEI, tanpa membedakan kapitalisasi pasar maupun papan perdagangan.
Jeffrey menjelaskan, sebelumnya batas kapitalisasi pasar Rp5 triliun digunakan sebagai cakupan awal penyaringan. Artinya, hanya saham dengan kapitalisasi pasar di atas nilai tersebut yang diperiksa.
"Komite memutuskan bahwa screening tidak lagi dilakukan atas kelompok saham tertentu, tetapi harus dilakukan atas seluruh saham yang ada di bursa," kata Jeffrey dalam konferensi pers terkait HSC, Selasa (10/11/2026).
Selain itu, BEI tidak lagi menggunakan price impact ratio dalam metodologi HSC. Sebagai gantinya, metodologi HSC kini menggunakan kriteria konsentrasi kepemilikan. Saham akan masuk kategori HSC apabila 10 pemegang saham atau kurang menguasai 92,5 persen atau lebih dari total saham suatu emiten.
"Dengan metodologi ini, kami akan segera mengumumkan daftar saham HSC yang terbaru yang akan terdiri dari 383 saham atau ada penambahan 300 saham baru yang akan masuk dalam HSC," kata Jeffrey.
Penilaian Pemerintah
Berbagai langkah pembenahan tersebut juga mendapat perhatian pemerintah. Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Drajad Hari Wibowo menilai reformasi pasar modal yang dilakukan BEI telah menunjukkan kemajuan signifikan.
"BEI itu reformasinya sudah sangat maju sekali, baik dari sisi transparansi, dari sisi likuiditas maupun dari sisi surveillance pengawasan, itu sudah sangat maju, banyak hal yang belum dilakukan di negara lain sudah kita lakukan," ujar dia dalam konferensi pers Penyelarasan Inisiatif Strategis Terkait Perkembangan Industri Pasar Modal, Kamis (12/11/2026).