Insentif Pajak Penghasilan Diperluas

PEMERINTAH berencana memperluas cakupan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi pekerja dengan penghasilan bruto maksimal Rp10 juta per bulan pada 2027. Melalui kebijakan tersebut, sekitar 13 juta pekerja dari seluruh sektor usaha ditargetkan dapat menikmati fasilitas pembebasan pajak penghasilan.

Saat ini, batas penghasilan tidak kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi sebesar Rp54 juta per tahun atau setara Rp4,5 juta per bulan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, perluasan insentif tersebut akan menyasar pekerja di berbagai sektor usaha, terutama sektor formal. "PPh ditanggung pemerintah sampai gaji Rp 10 juta. Itu kan (pekerja) di bawah (bergaji) Rp 10 juta ada sekitar 13 juta orang," ujar Airlangga di Jakarta, awal pekan ini.

Airlangga menjelaskan, cakupan penerima insentif PPh Pasal 21 DTP pada 2027 akan diperluas dibandingkan tahun ini. Sebab pada 2026, pemerintah memberi fasilitas tersebut hanya kepada pekerja di sektor padat karya dan pariwisata.

Adapun, pemerintah sebelumnya menargetkan sebanyak 2,2 juta pekerja dapat memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP pada 2026 dan dengan rencana perluasan tersebut, jumlah penerima manfaat pada tahun depan akan meningkat menjadi sekitar 13 juta pekerja.

Sebagai informasi, pemberian insentif PPh Pasal 21 DTP pada 2026 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105 Tahun 2025. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung stabilitas ekonomi dan sosial.

Fasilitas PPh Pasal 21 DTP berlaku untuk masa pajak Januari hingga Desember 2026 dan diberikan kepada pegawai pada perusahaan yang bergerak di lima sektor usaha yaitu alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furniture, kulit dan barang dari kulit, serta pariwisata. Pemerintah menilai, kelima sektor tersebut padat karya serta berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

Dalam skema ini, pajak penghasilan yang seharusnya dipotong dari penghasilan pegawai akan ditanggung pemerintah melalui pemberi kerja. Dengan demikian, pekerja tetap menerima penghasilan secara utuh tanpa pengurangan akibat pemotongan PPh Pasal 21 dan pembayaran tunai atas pajak yang ditanggung pemerintah juga tidak menjadi objek pajak tambahan bagi pegawai penerima fasilitas.

Penerima insentif ini adalah pegawai tetap dan pegawai tidak tetap yang memenuhi persyaratan tertentu, memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang telah terintegrasi dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta memiliki penghasilan bruto tetap dan teratur paling tinggi Rp10 juta per bulan.

Sementara itu, pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas dapat memperoleh fasilitas tersebut apabila memiliki rata-rata upah maksimal Rp500.000 per hari atau penghasilan paling tinggi Rp10 juta per bulan. Selain memenuhi batas penghasilan, penerima insentif juga disyaratkan tidak memperoleh fasilitas PPh Pasal 21 DTP dari skema insentif lainnya.

Tekanan Biaya Hidup

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan di Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Rizal Taufikurahman menilai, perluasan insentif PPh Pasal 21 DTP dari semula untuk 2,2 juta menjadi 13 juta pekerja berpotensi memperkuat daya beli masyarakat. Namun, dampaknya terhadap konsumsi agregat dinilai masih terbatas.

Menurutnya, pekerja berpenghasilan rendah yang tidak memiliki kewajiban membayar PPh Pasal 21 justru tidak menikmati manfaat dari kebijakan tersebut. Sementara pekerja berpenghasilan lebih tinggi belum tentu membelanjakan seluruh tambahan pendapatan yang diterima.

"Artinya, memperluas penerima tidak identik dengan meningkatkan efektivitas stimulus. Persoalan utama daya beli tetap terletak pada tekanan biaya hidup dan lemahnya pertumbuhan upah riil," ujar Rizal kepada Swara Indonesia Raya, Selasa, (10/11/2026).

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita menilai perluasan insentif PPh Pasal 21 DTP berpotensi menopang daya beli masyarakat, khususnya pekerja formal berpenghasilan rendah dan menengah. Kebijakan ini dapat meningkatkan pendapatan bersih (take-home pay) pekerja.

Sebab, penghasilan yang sebelumnya dipotong dari gaji kini ditanggung pemerintah dan tambahan pendapatan tersebut berpotensi dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga maupun meningkatkan konsumsi.

Meski demikian, dia menilai dampak kebijakan tersebut terhadap konsumsi rumah tangga perlu dihitung secara proporsional, tidak seluruh tambahan pendapatan pekerja akan langsung dibelanjakan untuk konsumsi. Sebagian pekerja mungkin menggunakannya untuk membayar cicilan, mengurangi utang, maupun menambah tabungan.

"Efeknya akan relatif lebih besar pada pekerja yang pendapatannya sebagian besar digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Kelompok ini biasanya memiliki kecenderungan mengonsumsi tambahan pendapatan lebih tinggi," ujarnya kepada Swara Indonesia Raya, Selasa, (10/11/2026).

Ronny menambahkan, angka 13 juta pekerja yang menjadi sasaran perluasan insentif masih harus dibedakan dari jumlah penerima aktual yang benar-benar memenuhi persyaratan dan memiliki kewajiban PPh Pasal 21.

Dia menegaskan, insentif PPh 21 DTP merupakan stimulus tambahan untuk menjaga konsumsi masyarakat, bukan instrumen yang cukup untuk menyelesaikan persoalan daya beli secara struktural.

"Kekuatan konsumsi rumah tangga tetap lebih banyak ditentukan oleh pertumbuhan upah riil, kepastian pekerjaan, inflasi kebutuhan pokok, dan kemampuan masyarakat memperoleh pendapatan secara berkelanjutan," kata dia.

Dampak tidak Langsung

Dari sisi dunia usaha, Rizal melanjutkan, insentif PPh Pasal 21 DTP tidak secara langsung menurunkan biaya tenaga kerja, mengingat pajak tersebut pada dasarnya merupakan kewajiban pekerja. Dampak terhadap perusahaan lebih bergantung pada peningkatan permintaan yang berasal dari tambahan pendapatan bersih pekerja. Tanpa penguatan permintaan yang berkelanjutan, perusahaan tidak memiliki cukup dorongan untuk meningkatkan produksi maupun perekrutan tenaga kerja.

"Karena itu, kebijakan ini lebih tepat dipandang sebagai stimulus konsumsi, bukan instrumen langsung penciptaan lapangan kerja," katanya.

Meski demikian, menurut Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita, kebijakan ini berpotensi memberikan dampak tidak langsung terhadap aktivitas usaha melalui peningkatan konsumsi masyarakat.

"Menguatnya permintaan barang dan jasa dapat mendorong produksi, perputaran perdagangan, serta pendapatan perusahaan, terutama yang berorientasi pada pasar domestik," ucapnya.

Selain itu, peningkatan pendapatan bersih pekerja berpotensi memperkuat daya tarik pekerjaan formal sekaligus mendukung produktivitas dan stabilitas hubungan industrial.

Kendati demikian, Ronny mengingatkan bahwa insentif tersebut tidak serta-merta mendorong perusahaan melakukan ekspansi maupun menambah tenaga kerja. Keputusan perekrutan tetap bergantung pada prospek permintaan, kapasitas produksi, biaya bahan baku, akses pembiayaan, tingkat utilisasi mesin, serta kepastian regulasi.

"Agar dampaknya terhadap produksi dan penyerapan tenaga kerja lebih kuat, PPh DTP sebaiknya berjalan bersama kebijakan lain yang mendorong investasi produktif, peningkatan produktivitas, kemudahan berusaha, dan penguatan industri domestik," kata dia.

Menurutnya insentif pajak bisa membantu menopang permintaan, tetapi penciptaan pekerjaan baru tetap membutuhkan ekspansi kegiatan ekonomi yang nyata.