Untuk layanan digital, sepanjang transaksinya memenuhi kriteria objek PPN dan belum dipungut melalui mekanisme PPN PMSE, maka dapat dipungut melalui SPP-TDLN.
PEMERINTAH mulai menerapkan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) untuk memperluas pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi barang dan jasa digital dari luar negeri yang dimanfaatkan konsumen di Indonesia.
Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemungutan PPN terhadap Transaksi Digital Luar Negeri melalui SPP-TDLN.
Terkait potensi kenaikan harga layanan digital, seperti langganan streaming, perangkat lunak, hingga pembelian item gim, Inge menjelaskan, penerapan SPP-TDLN bukan merupakan pengenaan jenis pajak baru dan tidak mengubah tarif PPN yang berlaku. Sistem tersebut merupakan penyempurnaan mekanisme pemungutan PPN atas barang dan jasa digital dari luar negeri yang memang telah menjadi objek pajak sesuai regulasi.
"Untuk layanan digital, sepanjang transaksi tersebut memenuhi kriteria objek PPN dan belum dipungut melalui mekanisme PPN PMSE, maka PPN dapat dipungut melalui SPP-TDLN. Sebaliknya, apabila PPN atas transaksi yang sama telah dipungut melalui mekanisme PMSE, tidak dilakukan pemungutan kembali melalui SPP-TDLN," kata Inge.
Ia menambahkan, bila konsumen merasakan perubahan harga layanan digital, hal tersebut bukan disebabkan oleh pengenaan pajak baru atau kenaikan tarif PPN akibat penerapan SPP-TDLN, melainkan merupakan konsekuensi dari pelaksanaan kewajiban PPN yang telah berlaku.
Menurut Inge, pemanfaatan informasi dari sistem pembayaran menjadi pembeda utama SPP-TDLN dengan mekanisme sebelumnya. Mekanisme ini juga dirancang untuk mencegah pemungutan PPN dua kali atas transaksi yang sama.
Dari sisi penerimaan negara, Inge menyampaikan penerapan SPP-TDLN diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pemungutan PPN dari aktivitas ekonomi digital lintas negara.
Konsultan Pajak Botax Consulting Indonesia, Raden Agus Suparman, menilai penerapan SPP-TDLN berpotensi meningkatkan penerimaan negara, khususnya dari pemungutan PPN atas produk digital. Pungutan ini merupakan metode baru pemerintah untuk memastikan pemungutan PPN atas transaksi produk digital dari luar negeri berjalan lebih efektif.
Adapun, mekanisme tersebut juga didasarkan pada ketentuan tanggung jawab renteng dalam Undang-Undang PPN.
"Umumnya, kewajiban pemungutan PPN itu dibebankan kepada penjual barang. Tapi karena ini barangnya barang tidak berwujud (produk digital) dan berada di luar negeri, maka Pemerintah Indonesia tidak dapat menagih atau memberikan kewajiban kepada wajib pajak luar negeri," kata Agus kepada Swara Indonesia Raya, Senin, (9/11/2026).
Ia menambahkan sebelum penerapan SPP-TDLN, pemungutan PPN atas produk digital dilakukan melalui kerja sama atau nota kesepahaman (MoU) dengan penyedia produk digital. Namun, banyaknya penyedia layanan digital dinilai membuat mekanisme tersebut belum mampu menjangkau seluruh transaksi secara merata.
Dalam konferensi pers hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) IV 2026, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, informasi mengenai pengenaan pajak atas transfer tersebut tidak tepat. "Saya menegaskan, tidak terdapat kebijakan pajak baru yang secara otomatis mengenakan PPN atas setiap transfer antarbank maupun dompet digital," ujarnya.
Menurutnya, sistem tersebut bertujuan meningkatkan efektivitas pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri yang memang menjadi objek pajak, bukan mengenakan pajak atas setiap perpindahan dana masyarakat. PPN dikenakan atas imbalan jasa tertentu yang memenuhi ketentuan perpajakan, bukan terhadap nominal uang yang ditransfer.