Komitmen Investasi Asing Didorong Perkuat Industri Nasional

KEMENTERIAN Investasi dan Hilirisasi/BKPM belum lama ini memboyong komitmen investasi sebesar USD385,1 juta atau setara Rp6,3 triliun dalam acara Indonesia Investment Forum (IFF) 2026 yang diselenggarakan di London, Inggris.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani menjelaskan, rencana investasi tersebut akan digunakan untuk pengolahan timah oleh Titanium Capital sebesar USD252,1 juta atau setara Rp4,16 triliun.

Kemudian, pengembangan pusat data berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) oleh Axelera di KEK Industropolis Batang senilai 50 juta euro atau setara 56 juta dolar AS. Investasi tersebut merupakan tindak lanjut pertemuan bisnis keduanya pada Trade Expo Indonesia 2026.

Selain itu, investasi juga mencakup pemanfaatan lahan kawasan industri untuk fasilitas perakitan alat berat dan suku cadangnya oleh BlackInk Cooperation Limited di Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) senilai 77 juta dolar AS.

Meski demikian, komitmen investasi yang diperoleh BKPM dinilai masih perlu diuji dari sisi realisasi dan dampaknya terhadap perekonomian nasional. Pasalnya, besarnya nilai investasi yang dijanjikan belum tentu mencerminkan kontribusi nyata terhadap penciptaan lapangan kerja maupun penguatan industri dalam negeri.

Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan, komitmen investasi tersebut merupakan sinyal positif untuk menjaga minat investor. Namun, skalanya masih relatif kecil dan statusnya baru sebatas komitmen. Nilainya setara sekitar 2,6 persen dari realisasi penanaman modal asing (PMA) pada kuartal III-2026 yang mencapai 14,99 miliar dolar AS.

PMA memang tumbuh sekitar 27 persen. Namun, pada saat yang sama, penanaman modal dalam negeri (PMDN) justru turun 7,48 persen. Di tingkat kawasan, Indonesia juga baru memperoleh sekitar 8,8 persen dari total investasi asing langsung (FDI) ASEAN.

“Jadi, forum seperti IIF penting untuk menjaga minat investor, tetapi keberhasilannya baru dapat dinilai ketika komitmen tersebut benar-benar masuk ke tahap konstruksi, produksi, dan penyerapan tenaga kerja,” ujar dia kepada Swara Indonesia Raya, Senin (9/11/2026).

Dampak Investasi

Lebih lanjut, Yusuf menilai dampak ekonomi dari ketiga proyek investasi tersebut akan berbeda, bergantung pada jenis kegiatan usaha dan nilai tambah yang dihasilkan.

Pada sektor pengolahan timah, misalnya, besarnya nilai tambah sangat bergantung pada tahapan produksi yang dibangun. Menurut dia, manfaat ekonomi relatif terbatas apabila pengolahan hanya berhenti pada produk timah batangan.

Sebagai gambaran, pendapatan logam timah PT Timah hingga September 2025 masih mencapai Rp5,19 triliun, jauh di atas tin chemical sebesar Rp702,25 miliar dan solder Rp210,46 miliar.

“Investasi sebaiknya diarahkan ke produk hilir seperti solder dan tin chemical, dengan dukungan pasar domestik serta kepastian pasokan bijih yang legal,” ujar Yusuf.

Sementara itu, pada investasi pusat data berbasis AI, Yusuf menilai proyek tersebut memiliki nilai strategis sebagai infrastruktur digital, tetapi karakter investasinya sangat pada modal dan tidak menyerap banyak tenaga kerja secara langsung.

Sebagai pembanding, proyek pusat data senilai Rp88 triliun di Batam diperkirakan hanya menyerap sekitar 700 sampai 800 tenaga profesional. Nilai tambahnya baru akan lebih besar jika pusat data tersebut mendukung pengembangan layanan AI domestik, riset, peningkatan kemampuan tenaga kerja, dan penggunaan energi bersih.

“Jika hanya menyewakan kapasitas komputasi, manfaatnya bagi transformasi ekonomi akan lebih terbatas. Kebutuhan listrik dan airnya juga harus diperhitungkan agar tidak menekan kebutuhan masyarakat maupun industri lain,” ujar dia.

Adapun pada investasi alat berat, Yusuf menilai proyek tersebut berpotensi menciptakan keterkaitan industri yang lebih luas, mulai dari logam, komponen, distribusi, hingga layanan purnajual. Namun, tanpa pengembangan pemasok komponen di dalam negeri, kegiatan yang terbentuk hanya perakitan.

Yusuf menyebut, capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) SANY sebesar 56,46 persen dapat menjadi salah satu acuan, meskipun targetnya tetap perlu disesuaikan dengan kesiapan pemasok lokal dan kualitas produk. Prospeknya juga bergantung pada pemulihan permintaan alat berat yang hingga kuartal II masih melemah.

Lebih jauh, Yusuf menilai kualitas investasi menjadi faktor penting untuk memastikan aliran modal asing memberikan manfaat bagi perekonomian nasional. Menurut dia, besarnya nilai investasi yang masuk belum tentu mencerminkan nilai tambah yang dihasilkan di dalam negeri.

Hal tersebut tercermin dari Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia yang mencapai 6,24. Angka tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan investasi untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi masih relatif besar.

“Karena itu, pemberian insentif investasi sebaiknya tidak hanya didasarkan pada besarnya nilai modal, tetapi juga dikaitkan dengan nilai tambah domestik, penyerapan pekerja formal, tingkat upah, belanja kepada pemasok lokal, transfer teknologi, dan laba yang ditanam kembali,” ujar dia.

Yusuf menambahkan, keterkaitan investasi dengan industri lokal juga perlu dirancang sejak awal. Investor perlu memetakan kebutuhan bahan baku dan calon pemasok dalam negeri sejak tahap perizinan, sehingga kehadiran investasi asing dapat turut menggerakkan kegiatan usaha domestik.

Dalam hal ini, kawasan industri seperti KEK Batang dan JIEP dapat dimanfaatkan sebagai simpul pengembangan pemasok lokal melalui kontrak jangka panjang, pendampingan teknis, sertifikasi, serta akses pembiayaan. Dengan demikian, manfaat investasi tidak hanya dinikmati oleh perusahaan yang menanamkan modal, tetapi juga dapat dirasakan oleh pelaku industri dalam negeri.

Kepastian Investasi

Di sisi lain, realisasi komitmen investasi tersebut juga tidak terlepas dari kemampuan pemerintah dalam menjaga iklim usaha dan memberikan kepastian bagi investor. Pasalnya, potensi sumber daya alam dan peluang pengembangan industri di dalam negeri perlu didukung oleh regulasi serta proses perizinan yang kondusif agar dapat menarik penanaman modal asing secara berkelanjutan.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Mohamad Fadhil Hasan menilai, realisasi komitmen investasi dari Inggris tersebut sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Oleh karena itu, kepastian regulasi, kemudahan perizinan, hingga kualitas pelayanan birokrasi menjadi krusial, karena sangat menentukan keberlanjutan rencana penanaman modal asing tersebut.

Dukungan pemerintah melalui penyederhanaan proses perizinan dan pemberian berbagai kemudahan investasi, menjadi kunci agar rencana tersebut dapat berlanjut ke tahap implementasi.

"Jadi tergantung dari bagaimana pemerintah, dalam hal ini kementerian yang terkait dengan investasi tersebut (BKPM), memberikan kemudahan dan izin yang mendukung rencana investasi," ujar Fadhil.

Ketertarikan investor asing terhadap Indonesia bukan tanpa alasan. RI memiliki keunggulan berupa ketersediaan sumber daya alam (SDA) yang melimpah, baik di sektor mineral hingga komoditas perkebunan. Potensi tersebut menjadi modal penting untuk menarik investasi sekaligus memperkuat pengembangan industri pengolahan di dalam negeri.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) itu menerangkan, sektor SDA seperti komoditas timah memiliki prospek menjanjikan dari sisi ketersediaan bahan baku. Kondisi ini membuat sektor mineral dan industri turunannya tetap menarik bagi investor yang ingin mengembangkan kegiatan usaha dalam jangka panjang.

Kendati demikian, peluang besar tersebut perlu diimbangi dengan pembenahan sejumlah persoalan mendasar yang selama ini menjadi tantangan investasi di Indonesia.