Pengaturan "foreign bribery" menjadi salah satu persyaratan penting dalam proses aksesi OECD dan saat ini, Indonesia belum memiliki regulasi yang secara khusus mengatur penyuapan terhadap perusahaan maupun regulator asing.
PERJALANAN Indonesia untuk bergabung dengan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) mulai mendekati tahap akhir. Namun, capaian proses aksesi yang telah mencapai sekitar 80 persen belum sepenuhnya menghilangkan pekerjaan rumah pemerintah.
Selain itu, Sekretaris Jenderal OECD juga dijadwalkan berkunjung ke Indonesia pada 25 November untuk membahas perkembangan proses tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah masih perlu menyelesaikan sejumlah regulasi prioritas untuk memenuhi persyaratan keanggotaan organisasi tersebut.
Adapun, proses aksesi OECD juga saat ini telah memasuki tahap pengisian kuesioner dan pelaksanaan sejumlah fact-finding mission.
Menurutnya, terdapat tiga regulasi utama yang menjadi prioritas pemerintah untuk diselesaikan pada 2027 yaitu meliputi pengaturan mengenai foreign bribery atau penyuapan terhadap pihak asing, revisi Undang-Undang Statistik, serta revisi Undang-Undang Persaingan Usaha.
Airlangga menjelaskan, pengaturan mengenai foreign bribery menjadi salah satu persyaratan penting dalam proses aksesi OECD dan saat ini, Indonesia belum memiliki regulasi yang secara khusus mengatur penyuapan terhadap perusahaan maupun regulator asing.
“Jadi tiga hal itu yang tadi juga dibahas untuk menjadi prioritas untuk diselesaikan tahun depan,” ujar Airlangga kepada awak media, (Senin, 9/11/2026)
Oleh karena itu, ia menambahkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan sejumlah penyempurnaan regulasi, termasuk melalui revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).
Saat ditanya mengenai kemungkinan revisi UU Tipikor turut mencakup pendefinisian ulang kerugian keuangan negara maupun penerapan business judgement rule, Airlangga menegaskan bahwa pembahasan pemerintah saat ini difokuskan pada pemenuhan ketentuan foreign bribery.
"Jadi justru ada konvensi mengenai foreign bribery terhadap perusahaan asing, terhadap regulator asing. nah itu yang kita sekarang sedang dipersiapkan," katanya.
Selain aturan antisuap, pemerintah juga mendorong pembaruan regulasi persaingan usaha. Aturan yang berlaku saat ini masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Ia menyampaikan bahwa pembaruan aturan tersebut telah diajukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan turut menjadi inisiatif Komisi VI DPR RI.
Menurutnya, revisi aturan persaingan usaha diperlukan untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan praktik bisnis, terutama terkait merger dan akuisisi, kewajiban notifikasi, serta aspek teknis lainnya.
Airlangga menambahkan, revisi UU Statistik juga perlu dipercepat karena saat ini masih dalam proses pembahasan dan Pemerintah menargetkan penyelesaian regulasi tersebut pada tahun depan untuk mendukung pemenuhan standar OECD.
"Tentu undang-undang statistik kan memang sedang dalam proses untuk direvisi jadi itu minta dipercepat untuk tahun depan," jelasnya.
Airlangga menegaskan, penyelesaian ketiga regulasi tersebut menjadi bagian penting dalam memenuhi persyaratan aksesi OECD.
Meski demikian, ia memastikan proses keanggotaan Indonesia masih berjalan sesuai dengan target pemerintah.
“Target kita 2028. Jadi ini semua masih sesuai dengan target kita, masih on track,” katanya.
IEU-CEPA
Sejalan dengan proses aksesi OECD, pemerintah juga mempercepat penyelesaian perjanjian perdagangan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).
Kedua agenda tersebut dinilai memiliki keterkaitan, mengingat sebagian besar negara anggota Uni Eropa juga merupakan anggota OECD.
Airlangga menambahkan bahwa Pemerintah menargetkan penandatanganan perjanjian tersebut pada 21 November, sebelum proses selanjutnya dibawa ke Parlemen Eropa pada 23 November.
Pemerintah berharap proses tersebut dapat dipercepat sehingga IEU-CEPA bisa mulai berlaku pada 1 Januari 2027. "Mudah-mudahan bisa dikejar di bulan November (2026) sehingga per 1 Januari (2027) bisa diberlakukan," tegasnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti mengatakan, pemerintah saat ini tengah memasuki tahap ratifikasi IEU-CEPA, dan setelah proses tersebut, delegasi Indonesia dijadwalkan melakukan kunjungan ke Brussel untuk melanjutkan tahapan penyelesaian perjanjian.
Ia menyebut penandatanganan IEU-CEPA ditargetkan berlangsung pada akhir November, dan pemerintah akan mengejar proses ratifikasi agar perjanjian tersebut dapat segera diimplementasikan.
Menurut Dyah, penyelesaian IEU-CEPA juga dapat memberikan dorongan terhadap proses aksesi Indonesia ke OECD. "Iya. Jadi kita harus kejar ratifikasinya dulu, karena ini semuanya satu kesatuan ya. Karena akan memengaruhi juga bagaimana aksesi kita ke OECD. Semoga itu bisa menjadi penguat juga untuk keduanya," jelasnya.
Menurutnya, sebanyak 27 negara anggota Uni Eropa merupakan bagian dari OECD sehingga kesepakatan standar antara Indonesia dan Uni Eropa berpotensi membantu proses penyesuaian Indonesia terhadap ketentuan organisasi tersebut.
"Jadi apa yang sudah menjadi benchmark antara Indonesia dan EU, itu kan tentu akan mempermudah proses aksesi kita juga secara keseluruhan," tuturnya.
Dyah menambahkan, penyesuaian terhadap berbagai standar dalam IEU-CEPA masih berlangsung di masing-masing kementerian teknis, termasuk Kementerian Perdagangan, dan salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah perlindungan konsumen.
Ia mengatakan, sejumlah pembahasan telah dilakukan untuk meninjau kesesuaian regulasi nasional dengan standar yang disepakati.
Selain itu, beberapa pihak dari OECD juga dijadwalkan berkunjung ke Indonesia pada 8 Desember untuk melanjutkan pembahasan terkait proses tersebut.
Terkait tantangan dalam memenuhi berbagai persyaratan, Dyah menilai prosesnya masih berjalan sesuai rencana.
"Saya rasa semuanya on track sih. Dan mudah-mudahan pada prinsipnya kalau target kita kan aksesinya bisa finalize di tahun 2028 ya. Jadi mudah-mudahan bisa sesuai dengan target juga. Tapi, so far so good," pungkasnya.