DSI Perantara Tunggal Ekspor, Pakar Ingatkan Risiko Monopoli Birokrasi

UPAYA pemerintah menutup kebocoran devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), menghadirkan tantangan baru dalam tata kelola perdagangan.

Di satu sisi, kehadiran lini bisnis Danantara itu diharapkan dapat memperkuat transparansi dan pengawasan transaksi komoditas strategis. Namun, di sisi lain, kewenangan sebagai perantara tunggal ekspor juga menyimpan risiko munculnya sentralisasi kekuasaan administrasi yang berpotensi membebani pelaku usaha.

Guru Besar Universitas Airlangga (UNAIR), Rahma Gafmi berpendapat, keberadaan DSI melalui portal National Data Intelligence (NADI) dapat menjadi instrumen untuk mengatasi persoalan asimetri informasi dan kebocoran devisa. Sistem tersebut dirancang mengintegrasikan data perdagangan dari sejumlah instansi, mulai dari Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan hingga perbankan.

Integrasi tersebut penting untuk memastikan kesesuaian harga, volume, kualitas, dan nilai transaksi komoditas yang diekspor. Dengan demikian, potensi manipulasi kode Harmonized System (HS), praktik under-invoicing, hingga ketidaksesuaian volume kargo dapat lebih mudah terdeteksi.

Posisi DSI sebagai perantara tunggal harus diimbangi dengan transparansi dan mekanisme pengawasan yang kuat. Sebab, sentralisasi data transaksi dalam satu entitas berpotensi menciptakan konsentrasi kekuasaan informasi, terutama karena sistem tersebut dapat mengakses struktur harga kontrak, margin keuntungan, hingga jaringan pembeli eksportir.

"Posisi sentral ini dikhawatirkan memunculkan biaya kepatuhan tersembunyi bagi pelaku usaha apabila tidak disertai transparansi kelembagaan, audit independen yang ketat, dan mekanisme akuntabilitas publik," kata Rahma Gafmi saat dihubungi Swara Indonesia Raya di Jakarta, Sabtu (7/11/2026).

Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan proses verifikasi melalui NADI berlangsung otomatis dengan sistem validasi data antarlembaga. Intervensi manual yang terlalu besar justru berpotensi memperlambat proses administrasi dan mengganggu komitmen kontrak perdagangan internasional.

Rahma mendorong adanya batas waktu pelayanan yang jelas bagi DSI dalam memproses dokumen ekspor. Proses verifikasi idealnya dapat diselesaikan dalam hitungan jam sehingga tidak menambah waktu tunggu barang di pelabuhan maupun biaya logistik eksportir.

Pengawasan juga perlu dilakukan secara berkala oleh lembaga independen bersama asosiasi industri. Dengan demikian, DSI tetap menjalankan fungsi integrasi dan pengawasan data, bukan berkembang menjadi pusat kendali birokrasi baru yang menentukan kelancaran perdagangan secara berlebihan.

Senada, Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menilai persoalan utama kebijakan DSI bukan terletak pada kebutuhan pengawasan ekspor, melainkan bagaimana pemerintah memastikan pengawasan tersebut tidak melahirkan monopoli administrasi baru.

Indonesia sebenarnya telah memiliki sejumlah institusi yang menjalankan fungsi pengawasan perdagangan, mulai dari Bea Cukai, Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM, otoritas perpajakan hingga Bank Indonesia. Oleh karena itu, pembentukan DSI semestinya memperkuat integrasi data antarlembaga, bukan justru menggandakan fungsi pengawasan yang sudah berjalan.

Achmad mengingatkan, kesesuaian dokumen kontrak dan invoice belum tentu menjamin kebenaran transaksi. Apabila sejak awal dokumen tersebut telah memuat nilai yang direkayasa secara konsisten, pemeriksaan administratif berpotensi tetap meloloskan manipulasi.

Oleh sebab itu, pemeriksaan NADI perlu dilengkapi pembanding harga internasional, kualitas fisik komoditas, hubungan afiliasi perusahaan, serta kesesuaian penerimaan pembayaran dengan nilai ekspor.

Persoalan biaya layanan DSI hingga sosialisasi kebijakan sampai 6 November 2026 belum ditetapkan. Menurut dia, tarif harus ditentukan secara transparan dan tidak boleh menjadi sumber rente baru dalam rantai perdagangan.

Sebagai ilustrasi, tarif sebesar 0,1 persen dari nilai transaksi US$27 miliar dapat menghasilkan pungutan hingga US$27 juta. Angka tersebut bukan tarif resmi DSI, melainkan gambaran potensi besarnya biaya apabila pengenaan tarif menggunakan persentase nilai transaksi. Tambahan biaya tersebut dikhawatirkan menekan margin eksportir dan diteruskan kepada pemasok.

"Dalam industri kelapa sawit, misalnya, tekanan biaya berpotensi berdampak terhadap harga tandan buah segar (TBS) yang diterima petani," kata Achmad Nur Hidayat saat dihubungi Swara Indonesia Raya di Jakarta, Sabtu, (7/11/2026).

Maka itu, pemerintah perlu menetapkan batas waktu pelayanan, mekanisme keberatan independen, audit biaya, serta pengawasan DPR dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai kewenangannya.

Sebagai informasi, pemerintah menugaskan DSI menjadi perantara tunggal ekspor batu bara, minyak kelapa sawit mentah (CPO), dan paduan besi (ferro alloy) melalui portal NADI mulai 1 Januari 2027. Kebijakan ini merupakan bagian dari penguatan tata kelola ekspor dan implementasi DHE SDA.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut ketiga komoditas tersebut menyumbang sekitar US$66,13 miliar atau 23,4 persen dari total ekspor nasional pada 2025. Pemerintah berharap sistem baru tersebut meningkatkan transparansi dan keterlacakan transaksi tanpa mengambil alih aktivitas jual beli antara eksportir dan pembeli.