DHE SDA Masuk ke Perbankan dan Risiko bagi Dunia Usaha

UPAYA pemerintah memperkuat pasokan valuta asing (valas) melalui kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) menyimpan pekerjaan rumah yang tidak sederhana. Membawa mata uang asing seperti dolar atas hasil ekspor kembali ke dalam negeri memang penting untuk memperkuat ketahanan ekonomi.

Namun, keberhasilan kebijakan ini tidak cukup diukur dari besarnya devisa yang masuk ke perbankan domestik.

Guru Besar Universitas Airlangga (UNAIR), Rahma Gafmi mengatakan persoalan berikutnya adalah bagaimana devisa tersebut benar-benar bertahan di dalam negeri, memperdalam pasar valas, hingga memberikan kontribusi terhadap stabilitas nilai tukar rupiah.

Pada saat yang sama, pemerintah juga harus memastikan kewajiban penempatan DHE tidak mengganggu likuiditas dan aktivitas bisnis perusahaan eksportir.

Kebijakan penempatan DHE SDA merupakan instrumen penting untuk meningkatkan likuiditas valuta asing domestik sekaligus memperkuat ketahanan eksternal Indonesia.

Kewajiban repatriasi devisa dapat membalikkan aliran likuiditas yang sebelumnya banyak ditempatkan di luar negeri ke dalam sistem keuangan nasional.

Dengan meningkatnya simpanan valas di perbankan domestik, ketersediaan dolar di pasar dalam negeri diharapkan semakin kuat. Kondisi tersebut juga dapat memperbesar ruang bagi Bank Indonesia (BI) dalam melakukan stabilisasi nilai tukar melalui intervensi di pasar spot maupun Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF).

Namun, Rahma mengingatkan bahwa devisa yang masuk ke dalam negeri tidak otomatis membuat rupiah menguat. Hal ini berkaitan dengan perbedaan antara repatriasi dan konversi.

Repatriasi berarti membawa hasil ekspor ke sistem keuangan domestik, sedangkan konversi merupakan proses menukar valuta asing menjadi rupiah.

Apabila eksportir memilih menyimpan hasil ekspornya dalam rekening khusus valas tanpa mengonversikannya, pasokan dolar di perbankan memang bertambah. Namun, tambahan tersebut belum tentu menciptakan permintaan rupiah yang signifikan.

"Efektivitas optimal kebijakan ini sangat bergantung pada insentif bagi eksportir untuk tidak hanya memarkir valas, tetapi juga secara sukarela mengonversikannya ke dalam rupiah melalui instrumen keuangan domestik yang kompetitif dan stabil," kata Rahma Gafmi saat dihubungi Swara Indonesia Raya di Jakarta, Sabtu (7/11/2026).

Kebijakan DHE SDA dapat berfungsi sebagai peredam guncangan ketika terjadi tekanan di pasar keuangan global. Meski begitu, instrumen tersebut tidak cukup untuk mengatasi seluruh tekanan terhadap rupiah apabila depresiasi dipicu persoalan fundamental, seperti defisit transaksi berjalan, tingginya suku bunga Amerika Serikat, maupun arus keluar modal asing.

Di sisi lain, kebijakan penempatan DHE juga membawa konsekuensi bagi perusahaan eksportir, khususnya sektor batu bara, kelapa sawit, dan mineral yang memiliki kebutuhan pembiayaan dalam denominasi dolar AS.

Perusahaan eksportir tetap membutuhkan valas untuk membayar utang luar negeri, biaya pengapalan, sewa alat berat, hingga pembelian bahan baku dan barang penolong impor.

Ketika dana hasil ekspor harus ditempatkan di dalam negeri dalam jangka waktu tertentu, perusahaan berpotensi menghadapi ketidaksesuaian waktu antara kewajiban pembayaran di luar negeri dan ketersediaan likuiditas valas.

Risiko lainnya muncul apabila perusahaan harus menukar dolar menjadi rupiah untuk kebutuhan domestik, kemudian membeli kembali dolar ketika harus memenuhi kewajiban impor. Transaksi berulang tersebut dapat menimbulkan biaya tambahan akibat selisih kurs dan spread jual beli.

Kondisi itu berpotensi menggerus margin keuntungan, bahkan memengaruhi rencana ekspansi perusahaan, termasuk investasi pembangunan fasilitas hilirisasi.

Karena itu, Rahma menilai ketersediaan instrumen penempatan DHE dengan imbal hasil kompetitif dan fasilitas yang dapat dijadikan agunan kredit menjadi penting. Langkah tersebut dapat membantu eksportir tetap memperoleh manfaat finansial sekaligus menjaga akses terhadap pembiayaan domestik.

Sementara, Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menilai keberhasilan kebijakan DHE SDA harus dilihat dari dampak nyata terhadap perekonomian, bukan sekadar kepatuhan administratif perusahaan.

Menurut Hidayat, pemerintah perlu memastikan dana hasil ekspor benar-benar masuk dan bertahan dalam sistem keuangan domestik. Pengawasan tidak boleh berhenti pada pencatatan bahwa eksportir telah memenuhi kewajiban repatriasi.

Ia menilai sistem rekening khusus DHE yang terintegrasi dengan otoritas terkait perlu memastikan pergerakan dana dapat ditelusuri. Mekanisme tersebut juga harus mampu membedakan penggunaan dana yang sah, seperti pembayaran impor bahan baku dan kewajiban utang luar negeri, dengan upaya menghindari kewajiban penempatan.

"Dengan demikian, keberhasilan kebijakan tidak cukup diukur dari total bruto devisa yang dilaporkan masuk ke Indonesia," kata Achmad Nur Hidayat saat dihubungi Swara Indonesia Raya di Jakarta, Sabtu (7/11/2026).

Pemerintah didorong untuk menggunakan sejumlah indikator, antara lain rasio devisa neto yang benar-benar bertahan di dalam negeri, peningkatan kedalaman pasar valas domestik, serta kontribusi kebijakan terhadap stabilitas cadangan devisa.

Semakin dalam pasar valas domestik, semakin besar pula kemampuan pasar menyerap kebutuhan transaksi tanpa memicu gejolak nilai tukar yang berlebihan.

Ia juga mengingatkan bahwa peningkatan simpanan dolar di perbankan tidak otomatis sama dengan peningkatan cadangan devisa resmi BI. Devisa yang ditempatkan eksportir di bank domestik memperkuat likuiditas valas perbankan, tetapi tidak serta-merta menjadi aset cadangan devisa bank sentral.

Karena itu, pemerintah perlu melihat kualitas devisa yang berhasil dihimpun, termasuk berapa lama dana tersebut bertahan dan seberapa besar kontribusinya terhadap aktivitas ekonomi nasional.