Relaksasi DHE SDA bisa berdampak positif bagi perbankan dalam mengelola likuiditas.
PEMERINTAH tengah menyiapkan relaksasi ketentuan penggunaan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA). Salah satunya porsi konversi dari valuta asing (valas) ke rupiah.
"Satu lagi yang juga sedang kami siapkan adalah terkait relaksasi penukaran valas ke rupiah, sehingga penukaran valas ke rupiah tidak 50 persen tapi bisa sampai 100 persen," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Sosialisasi Perkembangan Implementasi DHE SDA, di Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Ia menyampaikan, rencana relaksasi tersebut akan diatur melalui perubahan keempat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.
Melalui perubahan regulasi tersebut, eksportir berpeluang mendapatkan fleksibilitas lebih luas menukarkan devisa hasil ekspor ke mata uang rupiah.
Berdasarkan ketentuan umum dalam PP Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas PP 36/2023, kewajiban repatriasi DHE SDA berlaku bagi seluruh eksportir yang bergerak di empat sektor, yakni pertambangan, baik minyak dan gas bumi (migas) maupun nonmigas; perkebunan; kehutanan; serta perikanan.
Eksportir dari sektor tersebut diwajibkan memasukkan 100 persen DHE SDA ke dalam sistem keuangan nasional melalui rekening khusus (reksus) DHE SDA.
Regulasi kewajiban penempatan dana berbeda berdasarkan sektor usaha. Eksportir nonmigas diwajibkan menempatkan 100 persen DHE SDA minimal 12 bulan. Sementara eksportir migas wajib menempatkan minimal 30 persen DHE SDA selama paling sedikit tiga bulan.
Dalam ketentuan tersebut, penempatan DHE SDA dilakukan melalui bank devisa milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kebijakan ini bersifat wajib dan mulai berlaku sejak 1 Juni 2026.
"Meski demikian, kami tetap memberikan sejumlah kelonggaran dalam penggunaan DHE SDA nonmigas selama periode penempatan dan eksportir diperbolehkan mengonversi maksimal 50 persen dana ke dalam rupiah," ungkap Airlangga.
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Aida S. Budiman mengatakan, BI berharap relaksasi regulasi ini semakin menambah pasokan valas dan menguatkan rupiah.
Karena perubahan baru efektif pada kuartal III-2026, Aida mengungkapkan, dampak langsung terhadap cadangan devisa masih berjalan di mana transaksi swap menujukkan peningkatan. "Ini kan diretensi, tentunya pasokan (valas) yang ada di perbankan, bisa dilakukan penempatannya di BI. Kalau ditaruh di BI, tentunya bisa menambah cadangan devisa," kata dia menjelaskan.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae juga menyambut rencana perluasan implementasi DHE SDA di bank-bank di Indonesia. Dengan begitu, OJK melihat akan semakin banyak dana hasil ekspor yang ditempatkan dan dikelola dalam sistem keuangan nasional mengingat ini merupakan isu strategis bagi pemerintah.
Pemanfaatan Lebih Luas
Airlangga menambahkan, selain konversi valas, dana DHE SDA juga dapat dimanfaatkan untuk membayar pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), pembayaran dividen, pengadaan barang dan jasa termasuk barang modal, serta pelunasan pinjaman untuk barang modal dan modal kerja dalam valas. Pemanfaatan dana tersebut tetap harus dilakukan dengan mempertahankan penempatan DHE SDA di rekening khusus dalam bentuk valuta asing.
OJK, lanjut Dian, telah menyampaikan surat kepada industri perbankan perihal dukungan dalam rangka implementasi PP 21/2026 di mana OJK mendorong perbankan mengoptimalkan peran dalam implementasi DHE SDA, tentu dengan prinsip kehati-hatian. OJK juga menegaskan bahwa bank dapat memperlakukan DHE SDA sebagai agunan tunai sepanjang dana tetap pada sistem keuangan Indonesia dengan presentasi dan jangka waktu sesuai aturan.
Kemudian, penyediaan dana yang dijamin dengan DHE SDA yang diperlakukan sebagai agunan tunai dapat ditetapkan berkualitas lansar dan dikecualikan dari batas maksimal pemberian kredit (BMPK) sepanjang memenuhi persyaratan. Regulator juga meminta bank tetap memperhatikan penggunaan DHE SDA sebagai pengurang besaran retensi sebagaimana diatur PP tersebut.
"Kami juga mengingatkan perbankan untuk tetap memastikan kelengkapan dokumen dari eksportir termasuk bukti penggunaan DHE SDA," kata Dian.