Siraman Bantuan di Akhir Tahun

Pemerintah berharap berbagai bantuan dan insentif senilai Rp31,8 triliun pada akhir tahun dapat mendukung aktivitas ekonomi dan meringankan pengeluaran masyarakat selama masa liburan.

STIMULUS kebijakan disiapkan oleh pemerintah dengan anggaran mencapai Rp31,8 triliun yang ditujukan untuk mendukung program bantuan pangan, bantuan subsidi upah, dan diskon Natal dan Tahun Baru (Nataru). Program-program tersebut diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat menjelang akhir tahun 2026.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah berharap berbagai bantuan dan insentif pada akhir tahun dapat mendukung aktivitas ekonomi dan meringankan pengeluaran masyarakat selama masa liburan.

"Dananya sekitar Rp31,8 triliun," kata Airlangga seperti dikutip ANTARA, di Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Sebanyak Rp17,54 triliun dari total anggaran tersebut dialokasikan untuk bantuan pangan berupa beras sebanyak 10 kilogram per bulan bagi 33,24 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Selain itu, pemerintah menyiapkan bantuan subsidi upah (BSU) sebesar Rp300.000 untuk tiga bulan sekaligus yang akan disalurkan pada November–Desember 2026. Program tersebut menyasar 13,3 juta pekerja dengan anggaran Rp11,97 triliun.

Sementara itu, khusus program selama libur Nataru, pemerintah menyepakati diskon 30% untuk tiket transportasi tertentu, termasuk perjalanan kapal. Pemerintah juga menyiapkan tarif khusus untuk jasa kepelabuhanan melalui ASDP.

Selain itu, pemerintah akan menanggung pajak pertambahan nilai (PPN) untuk perjalanan udara domestik. Program dukungan terhadap mobilitas masyarakat itu diperkirakan menjangkau 16,6 juta orang dengan biaya senilai Rp883,4 miliar.

Berdasarkan rincian program, anggaran terbesar dialokasikan untuk insentif penerbangan domestik sebesar Rp722 miliar. Pemerintah menargetkan 3,75 juta penumpang pesawat dapat menikmati fasilitas tersebut.

Program tersebut berlaku untuk periode penerbangan 22 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027. Adapun pemesanan tiket dengan fasilitas insentif telah dibuka sejak 20 Oktober 2026.

Kemudian, untuk tiket kereta api akan mendapatkan diskon hingga 30% dengan pemesanan yang memenuhi ketentuan program dapat dilakukan mulai 7 November 2026 dengan anggaran Rp95,4 miliar.

Lalu, untuk perjalanan laut, pemerintah memberikan potongan sebesar 30% dari tarif dasar penumpang. Pemesanan tiket dengan harga khusus ini telah dibuka sejak 19 Oktober 2026 dengan anggaran Rp38,3 miliar dan ditargetkan menjangkau sekitar 414.600 penumpang.

Pengguna kapal feri penyeberangan juga akan memperoleh keringanan biaya. Dalam skema ini, pemerintah memberikan pembebasan 100% atas tarif jasa kepelabuhanan sehingga diharapkan dapat menekan harga tiket yang harus dibayar masyarakat.

Program untuk angkutan feri tersebut dijadwalkan mulai berlaku pada 7 November 2026. Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp27,7 miliar dengan sasaran sebanyak 1,42 juta penumpang.

Satu Rekening

Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan anggaran awal Rp1,28 triliun untuk Program Satu Orang Satu Rekening. Melalui program tersebut, pemerintah membukakan rekening bagi 25 juta warga berusia di atas 17 tahun yang termasuk kelompok desil 1-4. Program ini bisa meningkatkan inklusi keuangan masyarakat mendekati 99%.

Setiap rekening akan mendapatkan setoran awal sebesar Rp50.000. Pemerintah menggandeng Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai mitra bank penyalurnya.

Anggaran Program Satu Orang Satu Rekening turun dari Rp3,8 triliun menjadi Rp1,28 triliun. Menurut Airlangga, perubahan anggaran itu menyesuaikan hasil penyisiran dan pemadanan data calon penerima. Datanya berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), Badan Pusat Statistik (BPS), serta data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Daya Beli

Sementara itu, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat mengingatkan bantuan sosial seharusnya berjalan beriringan dengan stabilisasi harga pangan, penguatan distribusi, serta dukungan kepada petani dan pelaku usaha kecil.

"Pemerintah tidak cukup hanya memberikan uang kepada masyarakat. Pemerintah juga harus memastikan uang tersebut memiliki daya beli yang nyata," ujarnya ketika dihubungi Swara Indonesia Raya, Jumat (23/10/2026).

Program stimulus Nataru sebesar Rp31,8 triliun tersebut merupakan bagian dari rencana belanja negara sebanyak Rp1.300 pada kuartal terakhir tahun ini yang diperuntukkan untuk menjaga perekonomian nasional.

Menurut Achmad Nur, jangan sampai bila tambahan belanja hanya menghasilkan dorongan konsumsi sementara, sedangkan kewajiban pembayaran utang terus meningkat. “Stimulus semacam itu tidak boleh menjadi pola permanen dalam pengelolaan APBN".

Secara terpisah, Wakil Ketua Umum Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Aviliani menyebutkan kondisi kelas menengah bawah di desil 4-7 yang rentan perlu diperhatikan oleh pemerintah.

Kerentanan tersebut karena kelompok masyarakat kelas menengah tidak lagi menjadi fokus utama alokasi bansos. Mereka dianggap sudah mampu secara ekonomi. Tanpa bantalan sosial, segmen desil 4-7 ini rentan turun kelas.

Aviliani menambahkan, kebijakan ekonomi tidak cukup hanya berfokus pada pemberian bantuan, tetapi juga harus mampu menciptakan peluang agar masyarakat dapat meningkatkan pendapatannya secara berkelanjutan.

Kadin Indonesia mendorong pemerintah mengubah pendekatan dari sekadar menggelontorkan bantuan sosial tunai menjadi insentif guna memperkuat ekosistem usaha, terutama dengan menggeliatkan usaha mikro, kecil dan menengah.

Tahan Guncangan

Dari sisi efektivitas kebijakan, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad menilai bantuan pangan, subsidi upah, dan diskon Nataru lebih berfungsi sebagai penahan guncangan jangka pendek untuk menjaga daya beli masyarakat agar tidak semakin tertekan.

Tekanan tersebut terutama terjadi pada kuartal IV-2026 akibat kenaikan harga pangan dan energi, serta momentum inflasi menjelang akhir tahun.

Selain itu, fenomena El Nino dan kemarau turut melemahkan daya beli sebagian besar petani yang umumnya berpenghasilan rendah. "Meski demikian, program ini sifatnya "survival" dan jangka pendek serta belum efektif meningkatkan daya beli seperti yang diharapkan," ujar dia.

Menurut Tauhid, program bantuan pemerintah juga berpotensi belum menjangkau pekerja sektor informal dan masyarakat miskin yang belum terdata dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya perbaikan pendataan dan ketepatan sasaran agar bantuan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Untuk menjaga daya beli secara berkelanjutan, Tauhid menilai pemerintah perlu mendorong penciptaan lapangan kerja di sektor manufaktur melalui perbaikan iklim investasi, termasuk kepastian hukum dan kebijakan, perizinan, jaminan keamanan, kualitas sumber daya manusia di tingkat lokal, serta infrastruktur.

Selain itu, pemerintah perlu punya roadmap dan menjalankan pengendalian inflasi, khususnya inflasi pangan, dengan memerhatikan berbagai komoditas, termasuk unggas dan hortikultur. Perbaikan mekanisme distribusi dan operasi pasar juga diperlukan untuk menjaga keterjangkauan harga komoditas pangan strategis.

Dalam jangka panjang, Tauhid mendorong diversifikasi ekonomi agar Indonesia tidak terus bergantung pada komoditas sumber daya alam. Indonesia harus menuju industrialisasi yang lebih kompleks, antara lain elektronik, kimia, otomotif, turunan besi dan baja. Hal ini untuk menciptakan lapangan kerja yang bernilai tambah tinggi.

Upaya tersebut perlu diikuti peningkatan produktifitas dan keterampilan pekerja agar mampu mengikuti perubahan kebutuhan industri dan perkembangan dunia kerja di masa depan.