Pengecualian saham HSC berbobot 18% berpotensi mengubah gambaran pergerakan IHSG dan membuat penurunan indeks terlihat lebih kecil.
Setelah menggelar pertemuan dengan Morgan Stanley Capital International (MSCI) pada Selasa (20/10/2026), Bursa Efek Indonesia (BEI) menegaskan komitmennya melanjutkan reformasi pasar modal.
Salah satu keputusan yang akan diambil BEI adalah mengeluarkan seluruh saham berkategori High Shareholding Concentration (HSC) dari perhitungan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
Kebijakan ini menjadi sorotan karena saham-saham HSC saat ini memiliki bobot sekitar 18% terhadap IHSG.
Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan, pengeluaran saham HSC dari perhitungan IHSG dilakukan untuk memberikan gambaran pergerakan indeks yang lebih wajar dan berintegritas.
Meski demikian, saham-saham tersebut tetap dapat diperdagangkan di bursa, tetapi pergerakan harganya tidak lagi memengaruhi IHSG selama masih masuk kategori HSC.
"Tetap bisa diperdagangkan, tetapi pergerakan harganya tidak akan memengaruhi pergerakan IHSG," kata Jeffry Hendrik pada Senin, (19/10/2026).
Rencana tersebut memunculkan pertanyaan mengenai dampaknya bagi investor, terutama terkait representativitas IHSG sebagai gambaran pasar saham Indonesia serta risiko yang masih melekat pada saham-saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi.
Ekonom CORE Dipo Satria Ramli menilai, pengeluaran saham HSC dari perhitungan IHSG tidak serta-merta mengubah kondisi fundamental saham yang bersangkutan.
Menurutnya, pengeluaran saham HSC yang memiliki porsi sekitar 18% dari kapitalisasi pasar dapat membuat penurunan IHSG terlihat lebih kecil.
Namun, kebijakan tersebut tidak mengubah kondisi fundamental saham yang dikeluarkan dari perhitungan indeks.
“Menurut saya, kebijakan ini seperti upaya agar penurunan IHSG tidak terlihat lebih dalam. Padahal, secara fundamental, kondisi pasarnya sebenarnya tetap sama, baik saham tersebut dimasukkan maupun tidak,” ujarnya kepada Swara Indonesia Raya, Selasa, (20/10/2026).
Meski demikian, Dipo mengingatkan bahwa pergerakan IHSG sebelum dan sesudah saham HSC dikeluarkan dari perhitungan indeks perlu dicermati.
Sebab, dia menduga, basis perhitungan IHSG pada kedua periode tersebut mungkin berbeda, meski mengaku belum mengonfirmasi hal tersebut.
Di sisi lain, persoalan likuiditas tetap menjadi risiko bagi investor. Dipo menjelaskan bahwa saham yang tidak likuid dapat menyulitkan investor ketika hendak menjual kepemilikannya, termasuk saat ingin membatasi kerugian atau melakukan cut loss.
Menurutnya, likuiditas berkaitan erat dengan kepercayaan terhadap pasar. Investor membutuhkan kepastian bahwa saham yang dibeli dapat diperdagangkan dengan harga yang mencerminkan kondisi pasar dan dapat dijual ketika dibutuhkan.
Keterbukaan Informasi Penting
Adapun terkait rencana lain BEI yang akan menambahkan keterangan mengenai status afiliasi atau nonafiliasi pada publikasi nama pemegang saham dengan kepemilikan 1%, Dipo menilainya sebagai langkah penting.
Namun, menurutnya, investor juga perlu mengetahui hubungan afiliasi antarpemegang saham agar dapat memahami struktur kepemilikan secara lebih utuh.
"Contohnya, apabila beberapa pihak tercatat sebagai pemegang saham berbeda, tetapi sebenarnya terafiliasi, angka kepemilikan masing-masing pihak saja belum tentu memberikan gambaran lengkap mengenai konsentrasi kepemilikan," tegasnya.
Oleh karena itu, transparansi harus memberikan pemahaman mengenai struktur kepemilikan saham yang sebenarnya, bukan sekadar menambah jumlah informasi yang dipublikasikan.
Selain itu, menurut Dipo, pembenahan pasar modal tidak cukup dilakukan melalui perubahan metodologi indeks dan keterbukaan data.
Penegakan hukum yang konsisten juga diperlukan untuk memastikan reformasi berjalan efektif dan menjaga kepercayaan investor dalam jangka panjang.
Dia menyoroti penindakan terhadap sejumlah perusahaan yang menurutnya baru dilakukan setelah MSCI menyampaikan surat terkait persoalan pasar modal.
Padahal, dia menilai penegakan aturan semestinya dilakukan lebih awal, sebelum persoalan tersebut menjadi sorotan.
“Seharusnya penegakan aturan dilakukan lebih awal, sebelum persoalan tersebut menjadi sorotan,” tegasnya.