Konferensi pers Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia di Gedung IDX Jakarta, Senin (26/10/2026).
Konferensi pers Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia di Gedung IDX Jakarta, Senin (26/10/2026).Dok: Morteza Syariati Albanna/Swara Indonesia Raya

‎Pasar Modal Berbenah, Pemulihan Belum Tuntas

BEI akan mengumumkan indikasi awal investigasi perdagangan saham yang diduga tidak wajar.
Diterbitkan pada: 
Ringkasan

BEI menyiapkan mekanisme pengawasan baru pascasorotan MSCI, sementara OJK mengingatkan penguatan IHSG belum menandakan pemulihan pasar modal secara menyeluruh.

Pembenahan tata kelola pasar modal Indonesia setelah sorotan Morgan Stanley Capital International (MSCI) berlanjut ke pengawasan perdagangan saham. Bursa Efek Indonesia (BEI) akan mensosialisasikan mekanisme baru kepada anggota bursa pekan ini.

Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan, bursa akan menerapkan metodologi pengawasan yang lebih terarah untuk memastikan perdagangan berjalan teratur, wajar, dan efisien.

Melalui cara ini, BEI tidak hanya mengandalkan pengumuman Unusual Market Activity (UMA), tetapi juga akan menyampaikan laporan indikasi dimulainya investigasi ketika menemukan dugaan praktik perdagangan yang tidak wajar.

“Bila kami mendeteksi indikasi awal adanya praktik-praktik manipulasi atau upaya memanipulasi harga di pasar, kami akan mengeluarkan laporan indikasi dimulainya investigasi,” ujar dia saat konferensi pers di BEI, Jakarta Pusat, Senin (26/10/2026).

Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik saat konferensi pers di BEI.
Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik saat konferensi pers di BEI.Dok: Morteza Syariati Albanna/Swara Indonesia Raya

Dalam aksi tersebut, BEI akan mengungkap saham yang tengah diselidiki, periode transaksi yang menjadi perhatian, hingga indikasi keterlibatan pihak dan anggota bursa dalam aktivitas perdagangan yang dinilai tidak wajar.

Selama investigasi berlangsung, bursa juga dapat meningkatkan pengawasan terhadap rekening efek tertentu, termasuk menjatuhkan suspensi apabila diperlukan.

Selain itu, BEI juga akan memperkuat tata kelola mekanisme saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi (High Shareholding Concentration/HSC).

Keanggotaan komite HSC yang selama ini hanya terdiri dari regulator mandiri pasar modal (Self-Regulatory Organizations/SRO) akan diperluas dengan melibatkan pihak independen, termasuk akademisi, pelaku pasar, dan perwakilan investor. Ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan kredibilitas dalam menentukan saham yang masuk maupun keluar dari mekanisme tersebut.

Penguatan pengawasan dan tata kelola tersebut berlangsung di tengah upaya memulihkan kepercayaan pasar setelah gejolak yang dipicu sorotan MSCI. Meski Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali menguat, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan bahwa kenaikan indeks belum cukup untuk memastikan pemulihan pasar modal.

OJK Ingatkan Pemulihan

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Hasan Fawzi mencatat, IHSG menguat 4,9% sepanjang perdagangan pada 19-23 Oktober 2026, setelah sempat anjlok menyentuh level 4.907,37 pada Senin (19/10/2026). IHSG kembali naik dan menutup perdagangan di level 5.439,20 pada Jumat (23/10/2026).

Sepanjang pekan lalu, OJK juga mencatat kinerja bursa termasuk yang terbaik di antara indeks bursa utama dunia. Meski demikian, OJK mewanti-wanti kenaikan IHSG tersebut jangan dibaca semata-mata pasar modal sudah pulih secara menyeluruh.

Oleh karena itu, kualitas pemulihan dan kestabilan jauh lebih penting daripada sekadar pergerakan indeks. Investor pun diharapkan kembali mengambil keputusan berdasarkan fundamental perusahaan, prospek bisnis, dan penilaian risiko yang objektif.

“Yang lebih penting dari besar dan naik turunnya indeks adalah kualitas pemulihan itu sendiri,” ujar Hasan.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi saat konferensi pers di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi saat konferensi pers di Bursa Efek Indonesia (BEI).Dok: Morteza Syariati Albanna/Swara Indonesia Raya

Sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas pasar, OJK juga memperpanjang periode buyback saham tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) hingga Juni 2027, dari sebelumnya hanya berlaku sampai akhir 2026. Kebijakan ini diharapkan memberi kepastian bagi emiten untuk memanfaatkan valuasi saham yang dinilai menarik sekaligus membantu menjaga stabilitas pasar.

Kendati demikian, pelaksanaan buyback diimbau tetap harus memperhatikan prinsip kehati-hatian, kemampuan keuangan perusahaan, dan keterbukaan informasi.

Lalu, emiten juga tetap wajib memenuhi ketentuan minimum free float atau porsi saham yang tersedia untuk diperdagangkan publik.

Dengan demikian, kebijakan stabilisasi pasar tidak boleh bertentangan dengan agenda peningkatan transparansi kepemilikan saham.