Direktur Bisnis PTPN III Ryanto Wisnuardhy saat jadi pembicara Danantara Technology Innovations Investment Forum (DTIIF) 2026 pada Rabu, (28/10/2026).
Direktur Bisnis PTPN III Ryanto Wisnuardhy saat jadi pembicara Danantara Technology Innovations Investment Forum (DTIIF) 2026 pada Rabu, (28/10/2026).Swara Indonesia Raya/Nur Faizah Al Bahriyatul Baqiroh

Ekspansi Pabrik Bioetanol

PTPN III, Pertamina, dan Agrinas pacu industri bioetanol nasional.
Diterbitkan pada: 
Ringkasan

PTPN III membidik pembangunan 9–10 pabrik bioetanol baru dengan nilai estimasi investasi Rp8 triliun. Pertamina menargetkan pembangunan 30 pabrik terintegrasi pada 2032, sementara Agrinas mengajukan 1,1 juta hektare lahan untuk mendukung pasokan bahan baku.

Pemerintah Indonesia tengah merancang peta jalan (roadmap) mandatori bioetanol karena adanya target untuk mencapai swasembada energi dan menekan impor bensin yang saat ini tercatat sekitar 20 juta kiloliter (kL) per tahun.

Sejalan dengan rencana tersebut, PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) membidik pembangunan 10 pabrik bioetanol baru dengan nilai estimasi investasi sekitar Rp800 miliar per pabrik, jika di total kan mencapai Rp8 triliun.

Hal tersebut disiapkan untuk meningkatkan kapasitas produksi bioetanol nasional seiring dengan rencana penerapan campuran bioetanol dalam bahan bakar minyak (BBM).

Direktur Bisnis PTPN III Ryanto Wisnuardhy mengatakan, nantinya setiap pabrik diperkirakan memiliki kapasitas produksi sekitar 30.000 kiloliter (kL) per tahun.

“Kalau satu pabrik itu sekitar Rp800 miliar. Kapasitasnya kurang lebih 30.000 kiloliter per tahun,” kata Ryanto saat ditemui di Danantara Technology Innovations Investment Forum (DTIIF) 2026 pada Rabu, (28/10/2026).

Saat ini, PTPN III telah mengoperasikan satu pabrik bioetanol di Mojokerto. Pihaknya juga sedang membangun pabrik bioetanol kedua bersama Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) di Glenmore, Banyuwangi.

Pabrik kedua tersebut ditargetkan rampung pada 2028. Adapun kapasitas produksi yang sama denga pabrik Mojokerto sekitar 30.000 kL.

Ke depan, PTPN III berencana menambah 9-10 pabrik. Nantinya pengembangan dilakukan dengan memanfaatkan sejumlah bahan baku, yakni tetes tebu atau molase, singkong, dan jagung.

Ryanto menjelaskan rencana tersebut mencakup pembangunan 5-6 pabrik berbahan baku molase, dua pabrik berbahan baku singkong, serta dua pabrik berbahan baku jagung.

Lokasi yang dipertimbangkan adalah Lampung dan Sulawesi Selatan untuk singkong, serta Jawa Barat dan Sulawesi Selatan untuk jagung.

Kendati demikian, Ryanto menegaskan, besaran produksi bioetanol yang dapat dialokasikan untuk kebutuhan energi tetap bergantung pada permintaan dan ketersediaan bahan baku.

Di sisi lain, Senior Vice President Business Sustainability PT Pertamina (Persero) Wenny Ipmawan menyampaikan, Pertamina menargetkan pembangunan 30 pabrik bioetanol terintegrasi pada 2032, dengan kapasitas produksi tahunan lebih dari 900.000 KL.

Pengembangan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun rantai pasok bioetanol untuk memenuhi kebutuhan bensin dalam negeri.

Sementara itu, Direktur Utama Agrinas Palma Nusantara Mohammad Abdul Ghani menyebut, selain tebu, singkong bisa menjadi salah satu bahan baku dapat mendukung pengembangan industri bioetanol nasional.

Dia mengatakan, model pengembangan pabrik bioetanol berbahan baku singkong dirancang menggunakan lahan tanam seluas 6.000 hektare (ha). Dari luasan tanam tersebut diasumsikan bisa menghasilkan sekitar 200.000 ton singkong per tahun.

Dari produksi 200.000 ton singkong tersebut diproyeksikan dapat menghasilkan 30.000 kL bioetanol per tahun dengan estimasi belanja modal (capex) sebesar Rp1,14 triliun.

Dengan menggunakan asumsi produktivitas yang sama, setiap 1 juta ha lahan singkong secara teoritis dapat menghasilkan sekitar 33,3 juta ton singkong per tahun dan menopang produksi sekitar 5 juta kL bioetanol per tahun.

Ghani juga menyampaikan, pihaknya juga telah mengajukan permohonan kepada Kementerian Kehutanan untuk mengelola sekitar 1,1 juta ha lahan yang potensial untuk budidaya singkong. Namun, pengajuan tersebut masih menunggu persetujuan pemerintah.