Demutualisasi atau perubahan status BEI merupakan bagian dari upaya penguatan tata kelola dan pengembangan pasar modal Indonesia. Danantara telah menyatakan minat menjadi pemegang saham BEI.
BABAK baru status PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dimulai setelah pemegang saham menyetujui perubahan Anggaran Dasar dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). BEI segera melanjutkan proses Demutualisasi yang membuka peluang kepemilikan atas BEI bagi pihak di luar Anggota Bursa.
Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan perubahan Anggaran Dasar yang disetujui pemegang saham tersebut menjadi tahapan awal proses Demutualisasi. Hal ini krusial karena ketentuan sebelumnya membatasi kepemilikan saham BEI hanya bagi Anggota Bursa.
“Itu yang harus diubah dahulu,” ujar Jeffrey seperti dikutip Antara, di Jakarta, Rabu (28/10/2026).
Demutualisasi merupakan proses perubahan struktur kepemilikan dan tata kelola bursa yang memungkinkan kepemilikan saham tidak lagi terbatas pada Anggota Bursa. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya penguatan tata kelola dan pengembangan pasar modal Indonesia.
Jeffrey mengungkapkan salah satu ketentuan yang diubah dalam anggaran dasar yaitu terkait dengan pemegang saham, yang membuka peluang kepemilikan saham atas BEI saat ini terbuka untuk pihak di luar Anggota Bursa.
Saat ini, berdasarkan Pasal 5 Anggaran Dasar BEI, setiap pemegang saham harus merupakan perusahaan efek yang memiliki izin sebagai perantara pedagang efek dan memiliki syarat sebagai Anggota Bursa.
Mengacu pada laporan keuangan tahun buku 2025, jumlah modal dan ditempatkan dan disetor penuh BEI terdiri atas 103 lembar saham. Sebanyak 93 perusahaan sekuritas yang juga menjadi Anggota Bursa, memiliki masing-masing 1 lembar saham.
Adapun sisanya sebanyak 10 lembar saham tercatat sebagai saham treasury, yang telah dibeli kembali oleh BEI dari beberapa Anggota Bursa yang melepas sahamnya. Dengan begitu, tidak ada pemegang saham utama dan pengendali di BEI.
“Setelah ini tentu kami akan mulai proses untuk mengundang atau melakukan asesmen terhadap potensi pemegang saham baru nanti,” kata Jeffrey.
Minat Danantara
Menurut Jeffrey, perubahan Anggaran Dasar tersebut tidak ditujukan kepada pihak tertentu, melainkan berlaku secara umum bagi calon pemegang saham yang memenuhi ketentuan.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan batas kepemilikan saham di BEI maksimal sebesar 5% untuk setiap pihak setelah proses demutualisasi bursa. Ketentuan ini diatur secara resmi melalui POJK No. 13 Tahun 2026 tentang Pemegang Saham Bursa Efek yang mulai berlaku sejak 17 September 2026.
Di POJK tersebut, kepemilikan lebih dari 5% dimungkinkan, tetapi wajib mendapatkan persetujuan OJK terlebih dahulu dan pihak tersebut harus mampu memberikan nilai tambah bagi pengembangan BEI. Meski begitu, ada larangan pengendalian mayoritas. Setiap pihak dilarang memiliki saham BEI secara mayoritas atau lebih dari 50%, baik secara langsung, tidak langsung, maupun melalui afiliasi, guna menjaga independensi bursa
Terkait dengan rencana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang mengajukan penawaran untuk menjadi pemegang saham, Jeffrey tak mau berkomentar lebih detail.
Jeffrey mengungkapkan proses terkait dengan calon pemegang saham tersebut masih berjalan dan pihaknya belum dapat mengungkapkan detail nilai penawaran maupun rincian prosesnya kepada publik.
“Di undang-undang disebutkan bahwa Danantara, Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia dapat menjadi pemegang saham Bursa,” ujar Jeffrey.
Go Public
Jeffrey menegaskan bahwa Demutualisasi tidak serta-merta membuat BEI akan go public melaksanakan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO).
Saat ini, tuturnya, masih ada tahapan lanjutan yang perlu dibahas bersama para pemegang saham, termasuk kemungkinan penerbitan saham baru yang memerlukan persetujuan pemegang saham.
Untuk saat ini, pihaknya belum dapat memastikan target waktu pelaksanaan tahapan selanjutnya, karena masih bergantung pada kesiapan proses dan penyelesaian dokumen.
“Ke depannya tentu kita harapkan seperti bursa-bursa lain adalah IPO. Tetapi sebelum masuk ke tahap IPO, saat ini kita melalui tahapan ini dulu,” kata Jeffrey.
Selain persetujuan demutualisasi, RUPSLB BEI pada Rabu (28/10/2026) para pemegang saham menyetujui sejumlah hal seperti penggunaan saldo laba ditahan, termasuk alokasi Rp2 triliun untuk dana cadangan operasional dan pengembangan perseroan sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) POJK Nomor 13 Tahun 2026, serta pembagian dividen tunai khusus senilai Rp1,564 triliun kepada pemegang saham yang berhak.
Kemudian, persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) BEI untuk tahun buku 2027.
Investor Strategis
Pengamat pasar uang Ibrahim Assuaibi menilai, langkah Danantara Indonesia untuk masuk ke BEI dapat menjadi awal bagi keterlibatan investor besar lainnya. Namun, minat investor strategis lain akan bergantung pada perubahan dan pembenahan yang dilakukan di pasar modal nasional.
"Setelah nanti itu Danantara masuk [di Bursa Efek Indonesia], kemudian ada perubahan-perubahan [tata kelola], mungkin ada perusahaan-perusahaan konglomerat yang mau gabung juga. Kita tinggal tunggu waktu saja," ujarnya saat ditemui media pada Kamis (29/10/2026).
Menurut dia, salah satu aspek yang perlu dibenahi adalah aturan free float atau porsi saham yang tersedia untuk diperdagangkan oleh publik. Selain itu, kewajaran transaksi dan struktur kepemilikan saham juga menjadi bagian dari reformasi yang dinilai perlu dilakukan di BEI.
Dia menilai, keterlibatan Danantara sebagai pemegang saham BEI berpotensi mendorong perubahan tersebut. Pembenahan tata kelola juga dinilai penting di tengah perhatian penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI) terhadap transparansi dan investabilitas pasar saham Indonesia.
Ibrahim juga menyoroti praktik perdagangan saham yang tidak wajar. Menurut dia, pembenahan mekanisme transaksi dan pengawasan diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan terhadap pasar modal domestik.
Dia menambahkan, dengan adanya investor baru perubahan sistem dan teknologi perdagangan bagi investor ritel juga berpotensi menjadi bagian dari transformasi BEI.
Namun, dampak konkret bagi investor ritel akan bergantung pada pelaksanaan reformasi dan perubahan aturan yang diterapkan ke depan.
Secara terpisah, Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet menilai perubahan mendasar yang perlu dilakukan melalui demutualisasi BEI adalah pemisahan yang jelas antara kepentingan pemilik, pengguna, dan pengawas bursa.
Selama ini, Anggota Bursa dapat berperan sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa dan pihak yang diawasi sehingga berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. Rangkap peran tersebut berpotensi menimbulkan benturan kepentingan, terutama dalam penetapan biaya transaksi dan penindakan terhadap pelanggaran.
Setelah Demutualisasi, tata kelola BEI diharapkan menjadi lebih transparan dan akuntabel melalui penguatan peran komisaris independen, keterbukaan informasi mengenai penetapan tarif dan laporan keuangan, serta penilaian kinerja direksi berdasarkan indikator yang dapat diaudit.
Perubahan bentuk menjadi perseroan juga memberikan ruang bagi BEI untuk menghimpun modal dan mempercepat investasi teknologi maupun pengembangan produk. Namun, orientasi komersial tidak boleh mengorbankan kualitas pengawasan atau melonggarkan standar pencatatan emiten.
Untuk menjaga independensi bursa, Yusuf menilai kepemilikan dan hak suara perlu dibatasi agar tidak ada satu pihak yang terlalu dominan.
Dari sisi pendalaman pasar, Yusuf menilai prioritas utama bukan sekadar mengubah struktur kepemilikan BEI, melainkan memperkuat basis investor, khususnya investor institusi domestik.
Kendati demikian, dia juga menilai dampak demutualisasi BEI terhadap likuiditas dan aktivitas penghimpunan dana tidak akan langsung terlihat.