Industri Bioetanol Pacu Investasi dan Produksi

PEMERINTAH mendorong pengembangan bioetanol sebagai salah satu upaya mengurangi ketergantungan impor bensin.

Seiring rencana penerapan campuran etanol dalam bensin secara bertahap mulai dari E10 pada 2027 dan E20 pada 2028, pelaku industri mulai menyiapkan investasi, pembangunan pabrik, serta pengembangan bahan baku untuk memenuhi kebutuhan energi nasional.

Untuk mendukung implementasi E20, kebutuhan bioetanol nasional diperkirakan mencapai 7,5 juta kiloliter (kL) per tahun pada 2029. Direktur Utama Agrinas Palma Nusantara Mohammad Abdul Ghani mengatakan, proyeksi tersebut mengacu pada konsumsi bensin nasional yang diperkirakan mencapai 37,6 juta kL per tahun.

“Kalau pemerintah ingin mendapatkan E20, maka paling tidak ada 7,5 juta kL bioetanol,” ujar dia dalam Danantara Technology Innovations Investment Forum (DTIIF) 2026 di Jakarta, Rabu (28/10/2026).

Agrinas saat ini sudah memiliki sekitar 4,2 juta hektare (ha) lahan dalam pengelolaannya. Namun, untuk mendukung pengembangan bioetanol perusahaan telah mengajukan 1,1 juta ha lahan kepada Kementerian Kehutanan. Hanya saja pengajuan tersebut masih membutuhkan proses verifikasi dan persetujuan sebelum lahan dapat dimanfaatkan.

Terkait dengan produksi, Ghani mengatakan Agrinas menargetkan produksi hingga 5 juta kL bioetanol per tahun pada 2029. Perusahaan mengusulkan model produksi terintegrasi yang menghubungkan perkebunan bahan baku, pabrik bioetanol, dan pemanfaat produk sampingan. Adapun kebutuhan investasi on-farm dan off-farm untuk pengembangan ekosistem tersebut diperkirakan mencapai Rp142 triliun.

Untuk memenuhi kebutuhan bioetanol nasional, terutama untuk pencampuran bensin E20, Agrinas menilai Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan tebu. Oleh karena itu, perusahaan melirik singkong, sorgum, dan jagung sebagai alternatif bahan baku pengembangan bioetanol.

Untuk menggambarkan skala bisnisnya, Agrinas mencontohkan pengembangan kebun singkong seluas 6.000 ha dengan produktivitas 30-35 ton per ha. Lahan tersebut diproyeksikan menghasilkan sekitar 200.000 ton singkong per tahun untuk memasok pabrik berkapasitas 30.000 kL bioetanol per tahun.

Dari sisi nilai bahan baku, Ghani memaparkan, harga singkong diperkirakan Rp800 per kilogram (kg) dengan kebutuhan sekitar 6 kg singkong untuk menghasilkan satu liter etanol.

Dengan asumsi tersebut, biaya bahan baku singkong untuk bioetanol mencapai Rp4.800 per liter, sementara total biaya produksi diperkirakan sekitar Rp7.000 per liter. Agrinas juga menyebut harga acuan pembelian Pertamina sekitar Rp11.000 per liter. “Jadi, ada selisih sekitar Rp4.000 per liter,” ujar dia.

Perhitungan itu yang menjadi dasar Agrinas melihat peluang bisnis bioetanol berbasis singkong lebih menguntungkan dibandingkan dengan hanya menggunakan molase tebu.

Di sisi lain, Direktur Bisnis PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) Ryanto Wisnuardhy menyoroti keseimbangan harga bahan baku sebagai salah satu penentu kelayakan bisnis bioetanol.

Menurut dia, harga singkong harus berada pada tingkat yang menguntungkan petani sekaligus memungkinkan pabrik beroperasi secara ekonomis.

Selain itu, Ryanto menjelaskan persoalan serupa juga terjadi pada molase sebagai bahan baku bioetanol berbasis tebu. Ketika harga molase turun, petani berpotensi kehilangan insentif untuk menanam tebu. Sebaliknya, kenaikan harga bahan baku dapat membuat biaya produksi bioetanol semakin mahal sehingga mengurangi keuntungan produsen.

Oleh karena itu, Ryanto menilai diperlukan intervensi pemerintah melalui aturan atau regulasi yang mengatur keseimbangan kepentingan petani dan industri. Kebijakan tersebut juga perlu memperhitungkan manfaat pengurangan impor bahan bakar.

Di sisi hilir, pengembangan industri bioetanol juga didorong melalui penambahan kapasitas produksi. PTPN III membidik pembangunan 10 pabrik bioetanol baru dengan nilai estimasi investasi sekitar Rp800 miliar per pabrik atau total Rp8 triliun.

Ryanto mengatakan, setiap pabrik diperkirakan memiliki kapasitas produksi sekitar 30.000 kiloliter (kL) per tahun.

“Kalau satu pabrik itu sekitar Rp800 miliar. Kapasitasnya kurang lebih 30.000 kiloliter per tahun,” kata Ryanto saat ditemui di Danantara Technology Innovations Investment Forum (DTIIF) 2026.

Saat ini, PTPN III telah mengoperasikan satu pabrik bioetanol di Mojokerto. Perusahaan juga sedang membangun pabrik bioetanol kedua bersama Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) di Glenmore, Banyuwangi.

Pabrik kedua tersebut ditargetkan rampung pada 2028 dengan kapasitas produksi yang sama dengan pabrik Mojokerto.

Ke depan, PTPN III berencana menambah 9-10 pabrik bioetanol dengan memanfaatkan sejumlah bahan baku, yakni tetes tebu atau molase, singkong, dan jagung.

Ryanto menjelaskan, rencana tersebut mencakup pembangunan 5-6 pabrik berbahan baku molase, dua pabrik berbahan baku singkong, serta dua pabrik berbahan baku jagung. Lokasi yang dipertimbangkan adalah Lampung dan Sulawesi Selatan untuk singkong, serta Jawa Barat dan Sulawesi Selatan untuk jagung.

Kendati demikian, Ryanto menegaskan, besaran produksi bioetanol yang dapat dialokasikan untuk kebutuhan energi tetap bergantung pada permintaan dan ketersediaan bahan baku.

Sementara itu, Pertamina telah memasarkan bahan bakar dengan campuran bioetanol 5% (E5) sejak 2023. Senior Vice President (SVP) Business Sustainability PT Pertamina (Persero) Wenny Ipmawan menjelaskan, perusahaan menyiapkan peta jalan pengembangan kapasitas produksi bioetanol lebih dari 900.000 kL per tahun melalui 30 pabrik terintegrasi pada 2032.

Untuk mencapai target tersebut, Pertamina telah menggandeng sejumlah mitra dalam pengembangan industri bioetanol. Kerja sama itu mencakup PTPN III dan Medco melalui PT Medco Intidinamika untuk revitalisasi pabrik di Lampung, pembangunan pabrik baru di Glenmore, Banyuwangi, dan Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.

Selain itu, Pertamina bekerja sama dengan PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) untuk mengembangkan bioetanol berbasis molase atau tetes tebu. Pertamina juga mengembangkan proyek bioetanol di Lampung bersama PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) dan Danantara Investment Management.

Meski ekspansi kapasitas produksi terus disiapkan, Pertamina menilai pengembangan industri bioetanol membutuhkan kepastian pasokan bahan baku, harga, serta penyerapan produk. Ketiga faktor ini dinilai penting untuk mendukung keberlanjutan investasi dan produk bioetanol.

“Saya kira ada tiga faktor utama. Pertama, saya setuju dengan Pak Ghani dan Pak Ryanto mengenai kepastian pasokan bahan baku. Kedua, kepastian harga. Ketiga, tentu saja, kepastian penyerapan produk,” ujar Wenny.

Di luar kesiapan produsen, pengembangan bioetanol juga membutuhkan pemetaan bahan baku agar rencana investasi dapat direalisasikan. Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia (ASPEBINDO) Anggawira menilai, pengembangan bioetanol berpotensi memperkuat ketahanan energi sekaligus membuka pasar baru bagi sektor pertanian.

Anggawira mengatakan, pemetaan daerah pemasok perlu mencakup ketersediaan bahan baku sepanjang tahun, biaya pengangkutan ke pabrik, serta potensi volume etanol yang dapat dihasilkan. Menurut dia, luas lahan yang tersedia belum cukup menjadi dasar keputusan investasi tanpa kepastian pasokan dan potensi produksi secara komersial.

“Prioritas awal adalah memilih beberapa klaster yang paling siap, bahan bakunya tersedia, status lahannya jelas, kebutuhan air dan energi terpenuhi, serta akses logistiknya memadai. Kedekatan dengan pabrik gula atau infrastruktur pengolahan yang sudah ada juga perlu diperhitungkan,” ujar Anggawira kepada Swara Indonesia Raya belum lama ini.

Selain kesiapan bahan baku, Anggawira menilai kelayakan investasi perlu dihitung dari seluruh komponen biaya produksi, mulai dari pengadaan dan pengangkutan bahan baku hingga pemurnian, penyimpanan, dan distribusi.

Kepastian harga jual serta penyerapan produk juga diperlukan agar investasi tidak hanya mengejar target peningkatan campuran etanol, tetapi memiliki prospek usaha yang dipertanggungjawabkan.