LAYAR IHSG BURSA EFEK INDONESIA
Layar pergerakan harga saham di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa (3/8/2021). Hari pertama perpanjangan PPKM level 4, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada akhir perdagangan Selasa (3/8/2021) ditutup menguat 34,03 poin atau 0,56 persen ke level 6.130,57.-- FOTO : SALMAN TOYIBISALMAN TOYIBI

Demutualisasi BEI dan Jalan Panjang Pendalaman Pasar Modal

Demutualisasi BEI tidak serta-merta dongkrak likuiditas dan IPO. Simak tantangan tata kelola, investor institusi, dan kualitas emiten.
Diterbitkan pada: 
Ringkasan

Demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui peluang masuknya Danantara dinilai tidak akan langsung meningkatkan likuiditas pasar modal dan jumlah IPO. Peneliti CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet menekankan pentingnya reformasi tata kelola BEI, penguatan investor institusi domestik, peningkatan kualitas emiten, serta transparansi dan independensi pengawasan untuk memperdalam pasar modal.

Demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui perubahan struktur kepemilikan yang membuka peluang masuknya Danantara dinilai tidak akan langsung meningkatkan likuiditas perdagangan maupun jumlah penawaran umum perdana (IPO) saham.

Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet menilai reformasi tata kelola, penguatan basis investor institusi domestik, dan peningkatan kualitas emiten menjadi faktor penting untuk memperdalam pasar modal nasional.

Menurutnya, perubahan mendasar yang perlu dilakukan melalui demutualisasi BEI adalah pemisahan yang jelas antara kepentingan pemilik, pengguna, dan pengawas bursa.

Selama ini, anggota bursa dapat berperan sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa dan pihak yang diawasi sehingga berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.

Rangkap peran tersebut berpotensi menimbulkan benturan kepentingan, terutama dalam penetapan biaya transaksi dan penindakan terhadap pelanggaran.

Pengamat Pasar Modal Universitas Indonesia Budi Frensidy

Setelah demutualisasi, tata kelola BEI diharapkan menjadi lebih transparan dan akuntabel melalui penguatan peran komisaris independen, keterbukaan informasi mengenai penetapan tarif dan laporan keuangan, serta penilaian kinerja direksi berdasarkan indikator yang dapat diaudit.

Perubahan bentuk menjadi perseroan juga memberikan ruang bagi BEI untuk menghimpun modal dan mempercepat investasi teknologi maupun pengembangan produk. Namun, orientasi komersial tidak boleh mengorbankan kualitas pengawasan atau melonggarkan standar pencatatan emiten.
Pengamat Pasar Modal Universitas Indonesia Budi Frensidy

Untuk menjaga independensi bursa, Yusuf menilai kepemilikan dan hak suara perlu dibatasi agar tidak ada satu pihak yang terlalu dominan.

Di mana porsi kepemilikan Danantara juga perlu diumumkan secara transparan dan dinilai secara ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Selain itu, fungsi pencatatan, pengawasan perdagangan, dan penegakan sanksi perlu dijalankan secara independen.

Kemudian, aturan benturan kepentingan juga harus diterapkan secara tegas, terutama terhadap emiten yang terafiliasi dengan pemegang saham bursa.

Aturan benturan kepentingan juga perlu diterapkan secara tegas, terutama karena banyak perusahaan BUMN tercatat di bursa dan berada dalam portofolio Danantara.

Pengamat Pasar Modal Universitas Indonesia Budi Frensidy

Selanjutnya, pemegang saham juga tidak boleh memengaruhi fungsi pengaturan dan pengawasan pasar, termasuk melalui akses terhadap informasi pasar yang belum tersedia bagi publik.

Dari sisi pendalaman pasar, Yusuf menilai prioritas utama bukan sekadar mengubah struktur kepemilikan BEI, melainkan memperkuat basis investor, khususnya investor institusi domestik.

Menurutnya, saat ini, transaksi investor ritel masih cenderung terkonsentrasi pada saham tertentu, sedangkan arus dana asing mudah berubah. Di sisi lain, dana pensiun dan perusahaan asuransi domestik belum cukup kuat menjadi penopang utama pasar saham.

Dia melanjutkan, penguatan basis investor perlu diikuti peningkatan kualitas emiten dan jumlah saham yang beredar di publik.

Dalam hal ini, Danantara berpotensi berkontribusi bukan hanya melalui kepemilikannya di BEI, tetapi juga sebagai investor jangka panjang dan pemilik BUMN yang berpeluang membawa perusahaan berkualitas untuk melantai di bursa.

Kendati demikian, dia juga menilai dampak demutualisasi BEI terhadap likuiditas dan aktivitas penghimpunan dana tidak akan langsung terlihat.

Dia menjelaskan, perbaikan tata kelola dan transparansi relatif dapat dilakukan dalam hitungan bulan, sedangkan investasi teknologi dan pengembangan produk berpeluang menunjukkan dampak dalam satu hingga dua tahun.

Adapun peningkatan likuiditas, partisipasi investor institusi, dan kualitas emiten membutuhkan waktu lebih panjang karena hal tersebut dipengaruhi kondisi ekonomi, arus modal global, regulasi investasi, serta kepercayaan investor terhadap konsistensi kebijakan pasar.

Dalam jangka panjang, keberhasilan reformasi juga akan ditentukan oleh kemampuan BEI menarik perusahaan berkualitas untuk melakukan IPO.

Keputusan perusahaan untuk melantai di bursa bergantung pada valuasi yang dapat diperoleh, biaya modal, serta manfaat pendanaan dibandingkan dengan kewajiban sebagai perusahaan terbuka.

Pengamat Pasar Modal Universitas Indonesia Budi Frensidy

Oleh sebab itu, BEI perlu memperkuat seleksi pencatatan dan penegakan aturan agar investor memiliki kepercayaan terhadap kualitas emiten.

Sebab, pasar modal yang penuh dengan praktik manipulasi dan keberadaan emiten berkualitas rendah berisiko menekan valuasi saham secara luas, termasuk saham perusahaan dengan fundamental yang kuat.

Pendalaman basis investor institusi, seperti dana pensiun dan perusahaan asuransi, juga diperlukan untuk memperkuat permintaan terhadap saham baru.

Selain itu, mekanisme investor jangkar dapat membantu memberikan kepastian permintaan saat IPO, sementara proses pencatatan yang efisien, riset independen, dan peningkatan likuiditas perdagangan dapat memperkuat daya tarik pasar modal bagi calon emiten.

Adapun khusus bagi BUMN di bawah Danantara, kepercayaan investor akan bergantung pada pemisahan yang jelas antara penugasan negara dan kegiatan komersial, konsistensi kebijakan dividen, serta perlindungan terhadap pemegang saham minoritas.

Yusuf menilai Danantara perlu menyeimbangkan perannya sebagai penyedia modal dengan kebutuhan pasar modal untuk memperluas kepemilikan publik.

Jika pendanaan internal menjadi pilihan utama bagi BUMN yang sebenarnya layak melakukan IPO, peluang pendalaman pasar modal dapat berkurang.

Oleh karena itu, keputusan IPO perlu didasarkan pada kesiapan fundamental dan kualitas tata kelola perusahaan.