Urgensi "Roadmap" Reformasi Pasar Modal

PASAR modal Tanah Air kembali menjadi sorotan setelah Morgan Stanley Capital (MSCI) pada 15 Oktober 2026 membuka konsultasi atas usulan perubahan status Indonesia dari Emerging Market (EM) menjadi Standalone Market (SM). Menanggapi ini, Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia tidak gentar menghadapi tekanan dari penyedia indeks global itu.

Di tengah sorotan tersebut, pembenahan pasar modal menjadi pekerjaan penting agar kepercayaan investor tetap terjaga. Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta mengatakan, pemerintah perlu menyusun peta jalan yang jelas untuk menindaklanjuti laporan dari MSCI, lengkap dengan target waktu, indikator keberhasilan, dan mekanisme pelaporan kemajuan kepada publik serta investor internasional.

“Peta jalan yang perlu disusun pemerintah harus berorientasi pada pemulihan kepercayaan investor, peningkatan kualitas pasar modal, dan penguatan daya saing Indonesia sebagai tujuan investasi jangka panjang,” ujar Nafan kepada Swara Indonesia Raya, Kamis (22/10/2026).

Untuk mewujudkan langkah konkret itu, pemerintah perlu memperkuat transparansi dan tata kelola pasar modal melalui pembenahan struktur saham yang beredar di publik (free float), pengungkapan kepemilikan saham yang lebih komprehensif, serta pengawasan terhadap konsentrasi kepemilikan saham (High Shareholding Concentration/HSC) agar pembentukan harga lebih wajar dan representatif.

Kemudian, pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) perlu memperkuat perlindungan investor minoritas, meningkatkan penegakan hukum terhadap manipulasi pasar, serta memastikan kebijakan bursa diterapkan secara konsisten dan terukur.

Pemerintah juga harus menjaga konsistensi kebijakan fiskal, stabilitas makroekonomi, dan kepastian regulasi agar risiko investasi Indonesia lebih terukur.

“Seluruh agenda tersebut sebaiknya dituangkan dalam peta jalan bertahap dengan target yang terukur, indikator keberhasilan yang transparan, dan evaluasi berkala,” ujar dia.

Dari sisi regulator, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi memastikan agenda pembenahan pasar modal tetap berlanjut di tengah evaluasi MSCI.

Menurut dia, reformasi diarahkan untuk memperkuat kredibilitas, likuiditas, dan keterbukaan pasar modal sekaligus meningkatkan daya tariknya bagi investasi jangka panjang.

"Pokoknya reformasi pasar modal jalan terus. Kita melihat bagaimana supaya dukungan Presiden juga, supaya pasar modal Indonesia itu semakin kredibel. Makanya, reformasi harus kita lakukan, semakin kredibel, semakin likuid, semakin transparan, dan menjadi rumah untuk long-term investment buat masyarakat Indonesia," ujar dia, dikutip dari ANTARA.

Ia menjelaskan, agenda pembenahan tersebut bukan semata-mata dipicu penilaian satu penyedia indeks global. Perbaikan telah menjadi bagian dari agenda pemerintah sejak Januari 2026, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kita melakukan perbaikan bukan karena satu global index provider tertentu, tapi memang kalau lihat dari Januari, sesuai arahan Bapak Presiden, kita melakukan perbaikan-perbaikan yang masih kurang," terang dia.

Pembenahan Tata Kelola

Sementara itu, dari perspektif pelaku pasar, Direktur Traze Andalan Futures sekaligus Pengamat Ekonomi, Mata Uang, dan Komoditas Indonesia Ibrahim Assuaibi menilai, masih terdapat sejumlah persoalan mendasar dalam tata kelola pasar modal Indonesia yang perlu diselesaikan, yakni transaksi kepemilikan saham. Dia menilai identitas pemilik dan pengendali perusahaan perlu diungkapkan secara jelas.

Persoalan tersebut menjadi penting karena keterbukaan kepemilikan merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan investor dalam menilai kredibilitas pasar. 

Kemudian penyesuaian ketentuan free float juga dinilai menjadi tantangan bagi emiten. Peningkatan porsi saham yang beredar di publik membutuhkan penyesuaian struktur kepemilikan dan strategi pendanaan yang nilainya cukup fantastis.

Selanjutnya adalah integritas transaksi. Ibrahim menyoroti dugaan praktik transaksi yang telah dikondisikan sehingga pergerakan harga tidak sepenuhnya mencerminkan mekanisme permintaan dan penawaran yang wajar.

Dia menegaskan, persoalan tersebut perlu ditangani melalui pengawasan dan penegakan aturan yang konsisten.

"Penegakan aturan seharusnya dilakukan secara konsisten, tanpa melihat siapa pemilik perusahaan tersebut," ujarnya.

IHSG Mulai Bangkit

Di tengah agenda reformasi pasar modal, IHSG mulai pulih setelah terkoreksi sekitar 15% dalam tiga hari perdagangan menyusul pengumuman MSCI mengenai potensi penurunan status Indonesia menjadi Standalone Market.

Pada Selasa (20/10/2026), IHSG menguat 5,65% ke level 5.278,89, lalu naik 0,94% ke level 5.328,36 pada Rabu (21/10/2026). Pemulihan ini berlangsung di tengah aksi pembelian kembali saham (buyback) emiten, akumulasi saham oleh pemegang saham pengendali, serta pandangan Danantara yang melihat pelemahan pasar sebagai peluang investasi jangka panjang.

Sejumlah emiten menyiapkan dana buyback. PT Barito Pacific Tbk. (BRPT), PT Chandra Asri Tbk. (TPIA), dan PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) masing-masing mengalokasikan Rp1 triliun, sedangkan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN) menyiapkan Rp500 miliar. PT Alamtri Resources Indonesia Tbk. (ADRO) menyiapkan maksimal Rp5 triliun, PT Astra Agro Lestari Tbk. (AALI) Rp400 miliar, dan PT United Tractors Tbk. (UNTR) Rp2 triliun. Saham AALI menguat dua hari berturut-turut, sedangkan UNTR melemah.

Saham PT Adaro Andalan Indonesia Tbk. (AADI), PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk. (ADMR), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) juga menguat. Program buyback TLKM senilai Rp4 triliun berlangsung pada 9 Juni 2026 hingga 8 Juni 2027, dengan sisa alokasi lebih dari Rp3 triliun per 19 Oktober 2026.