Optimisme Ekonomi Tumbuh Lebih Tinggi

PEMERINTAH tetap optimistis terhadap prospek ekonomi nasional pada 2027 dengan mencermati berbagai risiko baik dari dalam negeri maupun ketidakpastian ekonomi global. Tahun depan, pemerintah bertekad mendorong ekonomi nasional tumbuh di atas 6%.

Direktur Strategi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan Wahyu Utomo mengatakan, pemerintah memegang prinsip waspada dengan tetap menumbuhkan optimisme yang realistis. Untuk 2027, APBN akan didesain ekspansif tetapi tetap terukur.

Pemerintah, lanjut Wahyu, ingin pertumbuhan ekonomi 6% pada 2027. “Untuk tumbuh tinggi, tidak bisa dengan cara-cara biasa," ujar Wahyu di Jakarta, Selasa (21/10/2026).

Wahyu menjelaskan, Kemenkeu menyiapkan tiga strategi utama yaitu pendekatan pragmatis, transformatif, dan diplomatis. Secara pragmatis, pemerintah akan fokus mengintervensi titik-titik penyumbang produk domestik bruto (PDB) terbesar, yakni konsumsi rumah tangga dan investasi, serta mendongkrak sektor manufaktur dan perdagangan, dengan fokus spasial di Pulau Jawa.

Percepatan belanja serta pemberian insentif diharapkan dapat mendorong produksi, membuka lapangan kerja, dan menjaga daya beli masyarakat.

Dari sisi transformatif, kebijakan fiskal akan berkolaborasi erat dengan kebijakan moneter, sektor keuangan, dan optimalisasi lembaga pengelola aset negara. Menurut Wahyu, sumber pertumbuhan ekonomi nasional juga perlu beralih dari konsumsi ke investasi yang berorientasi ekspor melalui hilirisasi dan industrialisasi.

Sementara itu, pendekatan diplomatis intinya adalah perluasan akses dan kemampuan menembus pasar di luar negeri. Hal ini menuntut adanya kepiawaian diplomasi ekonomi.

Di dalam negeri, Wahyu menambahkan sejumlah indikator domestik menjadi modal untuk menjaga momentum pertumbuhan, antara lain inflasi yang terkendali, neraca perdagangan yang surplus, cadangan devisa yang memadai, dan pertumbuhan kredit perbankan yang dobel digit.

Dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil di kisaran 5%. Pertumbuhan ekonomi sempat menyentuh 5,7% pada kuartal III/2022 dan 5,6% pada kuartal I/2026. Kondisi tersebut mempertebal optimisme pemerintah untuk mengerek pertumbuhan ekonomi ke level 6% pada tahun depan.

Pada kuartal IV/2026 ini, APBN ditargetkan tembus Rp1.300 triliun, atau meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp1.200 triliun.

Adapun dalam postur APBN 2027, pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp3.435,1 triliun dan belanja negara Rp4.106,3 triliun. Defisit anggaran direncanakan sebesar 2,4% terhadap PDB. Belanja negara diarahkan untuk mendukung berbagai prioritas, antara lain pendidikan sebesar Rp824 triliun, perlindungan sosial Rp539,7 triliun, kesehatan Rp244,9 triliun, serta ketahanan pangan Rp195,3 triliun.

Peran Swasta

Wakil Ketua Bidang Analisis Kebijakan Makro Mikro Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Aviliani, menjelaskan badan usaha milik negara (BUMN), swasta, dan koperasi memiliki peran yang saling terkait di dunia usaha.

Ia menekankan pentingnya peran sektor swasta yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Ekonom senior Indef itu menepis anggapan bahwa ekonomi ke depan hanya akan disetir oleh BUMN dan badan pengelola investasi negara.

"Kalau kita lihat kontribusi dari swasta itu walaupun sudah diambil Danantara, masih tetap 80%. Jadi artinya apa? Kalau mau tumbuh 8%, pemerintah tidak memberdayakan swasta, itu salah besar," ungkap Aviliani.

Aviliani juga menyoroti kerentanan daya beli pada kelompok kelas menengah yang tidak tersentuh bantuan sosial. Kelompok ini jumlahnya sekitar 33% populasi dan berpotensi menjadi 'bom waktu' jika pendapatan mereka terus tergerus inflasi dan sulitnya mencari pekerjaan formal. 

"Yang harus dipikirkan pemerintah adalah kelas menengah. Karena jumlahnya besar tapi pendapatannya makin turun, tidak dapat tunjangan apa-apa," kata Aviliani.

Segmen yang paling menghasilkan belanja paling tinggi saat ini justru kelas menengah atas yang kontribusi belanjanya sekitar 53%. Oleh karena itu, ekonomi tumbuh 5% pun terasa biasa saja karena yang menikmati adalah kelompok menengah atas.

“Ini yang mungkin harus dijaga supaya konsumsi tetap bagus. Tidak hanya didominasi oleh kelas menengah atas, tapi yang jumlahnya 33% ini harus ditingkatkan pendapatannya,” ujar Aviliani.

Kadin mendorong pemerintah untuk tidak sekadar menebar bantuan sosial dalam APBN, melainkan menciptakan ekosistem bisnis yang saling mendukung. Perusahaan-perusahaan besar, baik BUMN maupun swasta, harus diberi insentif agar mau menggandeng usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ke dalam rantai pasok (supply chain) mereka. 

Dengan demikian, UMKM bisa naik kelas, lapangan kerja informal berkualitas tercipta, dan daya beli masyarakat luas tetap terjaga kokoh menyongsong 2027. 

Risiko Global

Tenaga Ahli Utama Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luthfi Ridho mengatakan, sejumlah risiko global berpeluang menekan perekonomian domestik. Ia mencontohkan El Nino yang mengancam ketahanan pangan hingga tensi geopolitik yang mengerek harga minyak dan komoditas dunia.

Luthfi menyoroti kelangkaan dan fluktuasi harga kebutuhan pokok yang dapat memicu perilaku buruk di pasar. "El Nino ini yang kita khawatirkan adalah moral hazard, salah satunya penimbunan," ujarnya.

Selain itu, ketegangan geopolitik memicu kenaikan harga komoditas dan minyak. Harga minyak akan berpengaruh terhadap beban biaya produksi bahan bakar dan ketersediannya.

Ia pun memperingatkan pergerakan inflasi global yang trennya naik sehingga memicu kebijakan moneter, terutama langkah Bank Sentral Amerika Serikat (The Federal Reserve/The Fed) yang masih menahan suku bunga di level tinggi. Jika Indonesia tidak menyesuaikan kebijakan suku bunganya, maka dampaknya langsung terlihat pada pelemahan nilai tukar rupiah dan pasar obligasi.

“Konsensus itu bilang bahwa suku bunga The Fed itu akan naik satu kali lagi. Kalau naik satu kali lagi, selisihnya akan tipis sekali [dengan suku bunga di Indonesia] dan ini juga akan terlihat di tingkat suku bunga obligasi,” kata Lutfi.

Adapun Aviliani pun sepakat bahwa kondisi global maupun domestik memang penuh dengan ketidakpastian. Karena itu, ujarnya, manajemen risiko perlu ditingkatkan. “Tidak hanya pada sektor perbankan, tapi seluruh sektor, termasuk diri kita sendiri sebagai rumah tangga,” ungkap Aviliani.