Kenaikan minimum free float menjadi 15% menantang emiten dengan kepemilikan terkonsentrasi. Opsi go private dapat berdampak pada likuiditas investor, pilihan investasi, dan kepercayaan terhadap pasar modal.
BURSA EFEK INDONESIA (BEI) menaikkan batas minimum saham beredar di publik (free float) menjadi 15% dari sebelumnya 7,5% yang berlaku efektif sejak 31 Maret 2026. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat transparansi kepemilikan saham dan meningkatkan kualitas pasar modal Indonesia.
Namun, pemenuhan ketentuan tersebut tidak lepas dari tantangan bagi emiten, terutama yang kepemilikan sahamnya masih terkonsentrasi pada pemegang saham pengendali.
Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta mengatakan, kenaikan minimum free float menjadi 15% merupakan langkah positif untuk meningkatkan kualitas pasar modal Indonesia, terutama dari sisi likuiditas, transparansi, dan pembentukan harga saham (price discovery).
Dengan semakin besarnya porsi saham yang beredar di publik, peluang investor untuk melakukan transaksi diharapkan semakin baik, spread bid-ask berpotensi menyempit, serta harga saham dapat lebih mencerminkan fundamental dan keseimbangan permintaan-penawaran.
Kebijakan ini juga dapat mengurangi risiko konsentrasi kepemilikan yang terlalu tinggi pada pihak tertentu. “Namun, peningkatan free float tidak secara otomatis menjamin harga saham menjadi lebih wajar atau likuiditas meningkat secara merata. Hal ini tetap bergantung pada kapitalisasi pasar, kualitas fundamental emiten, aktivitas perdagangan, serta kedalaman permintaan investor,” ujar dia.
Meski berpotensi meningkatkan likuiditas dan transparansi, pemenuhan ketentuan free float 15% juga menghadirkan tantangan bagi emiten yang belum memenuhi batas minimum tersebut.
Nafan mengatakan, tantangan terbesar bagi emiten adalah menentukan strategi penambahan saham publik tanpa mengorbankan kepentingan pemegang saham pengendali dan stabilitas harga saham.
Emiten dapat mempertimbangkan beberapa opsi, seperti divestasi sebagian saham oleh pemegang saham pengendali, penawaran saham tambahan kepada publik melalui mekanisme yang sesuai, maupun aksi korporasi lainnya.
Apabila penambahan free float dinilai sulit atau manfaat mempertahankan status sebagai perusahaan terbuka tidak lagi sebanding dengan biayanya, emiten dapat mempertimbangkan opsi go private.
Ketidakmampuan beberapa korporasi dalam memenuhi ketentuan minimum saham beredar di publik membuat sejumlah emiten bersiap atau memproses status go private dan delisting (penghapusan pencatatan saham).
Mereka antara lain PT Era Graharealty Tbk (IPAC) yang telah mendapat persetujuan RUPSLB pada 21 Oktober 2026 untuk go private dengan rencana voluntary tender offer (VTO) di harga Rp250 per saham oleh APAC Investment 2 Pte.
Selain itu ada PT Inti Bangun Sejahtera Tbk (IBST) yang berencana go private dan diperkirakan delisting pada 8 April 2027. PT Solusi Tunas Pratama Tbk (SUPR) juga telah mendapat persetujuan pemegang saham dan diperkirakan go private serta delisting pada 10 Maret 2027.
PT Organon Pharma Indonesia Tbk (SCPI) pun berencana go private dengan perkiraan delisting pada 30 Desember 2026 dan penawaran tender di harga Rp100.000 per lembar saham.
Nafan mengatakan, keputusan go private tidak semata-mata didasarkan pada kewajiban memenuhi batas minimum free float. Langkah tersebut dapat dipertimbangkan apabila biaya kepatuhan dan ketebukaan informasi tidak sebanding dengan manfaat pendanaan dari pasar modal, kebutuhan pendanaan eksternal perusahaan relatif terbatas, atau strategi jangka panjang pemegang saham pengendali lebih sesuai dijalankan sebagai perusahaan tertutup.
Kendati dapat menjadi opsi strategis bagi emiten, go private juga memiliki konsekuensi bagi investor publik. Nafan mengatakan, investor akan kehilangan kesempatan untuk memperdagangkan saham perusahaan tersebut secara reguler di bursa. Investor juga perlu mencermati harga dan mekanisme pembelian saham, termasuk kewajaran harga serta keterbukaan informasi dalam proses tersebut.
Tanpa perlindungan yang memadai, investor berisiko menghadapi ketidakpastian nilai investasi dan keterbatasan likuiditas. Dari perspektif pasar modal, keluarnya emiten dari bursa dapat mengurangi jumlah perusahaan tercatat, pilihan investasi, dan potensi kapitalisasi pasar. Jika terjadi secara luas, kondisi tersebut juga berpotensi memengaruhi kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia.
Di tengah upaya menjaga kepercayaan investor, pembenahan pasar modal juga dilakukan melalui penguatan transparansi struktur kepemilikan saham. Salah satunya melalui penanganan saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi atau high shareholding concentration (HSC). Hingga 26 Oktober 2026, tercatat sebanyak 82 saham masuk dalam kategori tersebut.
Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan, rencana pengeluaran saham HSC dari Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) merupakan bagian dari komitmen bursa untuk meningkatkan kualitas informasi mengenai struktur kepemilikan saham dan memperkuat perlindungan investor.
Kebijakan tersebut bukan merupakan delisting. Saham yang masuk kategori HSC tetap dapat diperdagangkan di bursa, tetapi pergerakan harganya direncanakan tidak lagi diperhitungkan dalam IHSG.
Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong BEI menyempurnakan teknologi dan mekanisme terkait HSC, termasuk dalam aspek transparansi dan tata kelola. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi mengatakan, penguatan mekanisme tersebut diperlukan untuk mendukung pembenahan pasar modal.
Hasan juga menyampaikan perlunya melibatkan pihak independen di luar penyelenggara mandiri pasar modal (self-regulatory organization/SRO) dalam komite kerja yang mendukung pelaksanaan tata kelola mekanisme penentuan saham HSC.
Menurut Hasan, penguatan tata kelola diperlukan untuk menjaga kredibilitas mekanisme HSC. Pasalnya, kategori tersebut telah menjadi salah satu rujukan bagi investor dan penyedia indeks untuk memperoleh informasi mengenai struktur kepemilikan saham emiten.