Pemerintah memastikan kebijakan pemenuhan pasokan gas untuk kebutuhan dalam negeri menjadi prioritas. Pembatasan ekspor gas ke Singapura dinilai tidak melanggar kontrak.
PEMERINTAH memastikan kebijakan pemenuhan pasokan gas untuk kebutuhan dalam negeri menjadi prioritas. Pembatasan ekspor gas ke Singapura dinilai tidak melanggar kontrak.
Pemerintah sejak Sabtu (24/10/2026) melalui Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mulai mengurangi ekspor gas ke Singapura sebesar 31 juta kaki kubik standar gas per hari billion british thermal unit per day (BBTUD). Tidak ada negara lain selain Singapura yang mengalami pengurangan ekspor gas.
Rinciannya, sebanyak 15BBTUD gas dari Laut Natuna dialirkan melalui pipa bawah laut menuju fasilitas penerimaan di Singapura, dan 16 BBTUD dari Jambi Merang di Sumatera. Kedua kontrak pasokan gas dari Indonesia tersebut diperkirakan berlaku hingga 2028. Indonesia sendiri telah merencanakan pengurangan ekspor gas ke Singapura sejak beberapa tahun lalu untuk memenuhi kebutuhan domestik.
Kebijakan lanjutan juga akan diambil berdasarkan hasil evaluasi ekspor gas untuk mengoptimalkan konsumsi dalam negeri. Kebutuhan pasokan gas yang besar diperlukan karena pemerintah mendorong pengembangan industri hilirisasi petrokimia.
Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia menyampaikan rencana pemerintah untuk tidak memperpanjang kontrak ekspor gas ke negara tetangga sebagai langkah tepat guna memastikan kebutuhan energi industri nasional terpenuhi.
Berdasarkan data Kementerian ESDM hingga semester I-2026, sekitar 74,55% gas bumi Indonesia digunakan untuk kebutuhan domestik, sedangkan sekitar 25,39% dialokasikan untuk ekspor.
Secara volume, realisasi pemanfaatan gas domestik mencapai sekitar 3.972,26 BBTUD. Adapun realisasi ekspor tercatat sebanyak 1.352,9 BBTUD. Ekspor tersebut terdiri dari gas alam cair (LNG) sebesar 998,77 BBTUD dan gas melalui pipa 354,13 BBTUD.
Di sisi lain, industri menjadi konsumen gas domestik terbesar dengan penggunaan sekitar 1.263,20 BBTUD atau 23,72% dari total pemanfaatan gas nasional.
Hormati Kontrak
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menegaskan Indonesia merupakan negara yang menghargai kontrak bisnis. Dia menyebutkan pengurangan ekspor gas ke Singapura sebesar 31 BBTUD, masih berada dalam batas minimum sehingga tidak melanggar kesepakatan.
Dia menjelaskan total ekspor gas pipa Indonesia ke Singapura dari Laut Natuna dan Sumatera mencapai 409,55 MMBTUD. Sementara itu, pengurangan pasokan sebesar 31 BBTUD itu hanya sekitar 8% dari total ekspor tersebut.
Bahlil yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan, pengurangan itu masih berada dalam batas minimum pasokan yang diatur dalam kontrak.
“31 BBTUD yang kita potong sebagian itu masih dalam batas kontrak minimum. Batas kontrak minimum kita itu adalah sekitar 91%-92%, dan kita baru sekitar 8%, kecuali kita potong 10%, nah itu baru kita melanggar kontrak,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (26/10/2026).
Bahlil menjelaskan Indonesia juga memasok gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) ke Singapura sebanyak sekitar 146 kargo.
"Yang kita potong sebagian itu masih dalam batas kontrak minimum."
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia
Kepastian harga dan volume
Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai arah kebijakan pembatasan ekspor gas sudah benar, tetapi skalanya masih kecil dan belum menyentuh persoalan utama industri. Manfaat langsungnya lebih banyak dirasakan sektor kelistrikan di wilayah barat, bukan kawasan manufaktur di Jawa bagian barat yang selama ini kekurangan gas.
Pengurangan tersebut juga hanya berlangsung selama 18 hari dan sebagian akibat pemeliharaan fasilitas. Kebijakan ini lebih tepat dibaca sebagai penyesuaian pasokan jangka pendek.
"Persoalan industri sebenarnya terletak pada kepastian volume dan harga," ujar Yusuf kepada Swara Indonesia Raya, Senin (26/10/2026).
Harga gas bumi tertentu (HGBT) memang diperpanjang hingga 2029, tetapi pelaksanaan di tingkat penyalur belum optimal. Sejumlah industri masih menghadapi pemotongan alokasi. Ketika pemakaian melampaui batas yang ditetapkan, industri harus menggunakan LNG hasil regasifikasi dengan tambahan biaya.
Kondisi ini disebabkan oleh penurunan produksi sejumlah lapangan gas di Jawa bagian barat. "Akibatnya, pasokan gas pipa berkurang dan industri harus beralih ke LNG yang jauh lebih mahal," kata dia.
Persoalan industri sebenarnya terletak pada kepastian volume dan harga.
Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet
Perbedaan harganya juga sangat lebar. Harga LNG industri di kisaran USD13 per MMBTU, sedangkan HGBT sekitar USD6,5 hingga USD7 dan gas pipa non-HGBT dari Jawa sekitar USD9,6 per MMBTU. Masalah yang paling mendesak adalah harga LNG sebesar USD13 hanya berlaku sampai 31 Desember 2026, sementara kebijakan untuk 2027 belum diputuskan.
Jika tidak diperpanjang, industri yang bergantung pada LNG berisiko kembali membayar sekitar USD20 per MMBTU. Ketika rupiah sedang lemah, kenaikan tersebut akan membuat biaya energi dalam rupiah semakin berat.
"Pengurangan ekspor ini sinyal positif bahwa kebutuhan domestik mulai diprioritaskan, tetapi belum cukup untuk menjawab kebutuhan industri secara menyeluruh," kata Yusuf.
Yang lebih mendesak, lanjutnya, adalah menjamin volume HGBT sesuai kontrak, memberikan kepastian harga LNG untuk 2027, mempercepat konektivitas pipa dari Sumatera dan Jawa Timur menuju Jawa bagian barat, serta mengevaluasi penerima HGBT agar lebih tepat sasaran. Kepastian kontrak dan hubungan dengan Singapura juga tetap perlu dijaga. Kontrak ekspor akan berakhir secara bertahap hingga 2028 sehingga transisinya harus disiapkan secara terukur.
Sebelumnya, Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia Akhmad Ma’ruf Maulana mendukung langkah pemerintah membuka opsi penghentian perpanjangan kontrak ekspor gas demi memprioritaskan kebutuhan domestik. Kebijakan tersebut bukan bentuk penolakan terhadap ekspor ataupun negara tetangga yang selama ini menjadi salah satu mitra ekonomi strategis Indonesia.
Pengelolaan sumber daya energi harus mengutamakan kepentingan nasional dan keberlanjutan industrialisasi.
“Kontrak yang sedang berjalan tentu harus dihormati. Namun setelah kontrak berakhir, pemerintah mempunyai ruang untuk menentukan kembali prioritas pemanfaatan gas nasional sebelum kontrak ekspor diperpanjang,” ujar Ma’ruf, seperti dikutip Antara, Jumat (23/10/2026).
Ma’ruf mengemukakan masih ada pasokan gas di daerah yang belum optimal. Di Jawa bagian barat, realisasi pasokan HGBT dilaporkan masih 88%-90% dari alokasi yang ditetapkan pemerintah, sehingga berdampak terhadap sejumlah industri pengguna gas dan menekan tingkat utilisasi produksi.
Bagi industri yang membutuhkan proses produksi berkelanjutan, seperti keramik, kaca, baja, petrokimia, oleokimia, serta makanan dan minuman, gangguan pasokan gas mengakibatkan penurunan produksi dan peningkatan biaya operasional.
HKI mendorong pemerintah menerapkan prinsip domestic industry first dalam mengevaluasi kontrak ekspor gas yang akan berakhir. Pemerintah juga perlu menyusun neraca gas jangka panjang yang mengintegrasikan produksi nasional dan proyeksi permintaan baru di kawasan industri.