Tarik Ulur Penerapan Wajib Halal

Kewajiban sertifikasi halal memasuki fase baru. Meski undang-undang sudah menetapkan waktu, penerapannya terus mundur.

Masa penahapan kewajiban sertifikasi halal yang jatuh pada 18 Oktober 2026 diperpanjang hingga dua tahun ke depan menjadi Oktober 2028. Hal ini akan diatur dalam perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Kewajiban sertifikasi halal produk makanan, minuman, dan hasil sembelihan, kecuali jasa penyembelihan, mulai diberlakukan pada 18 Oktober 2028 sesuai dengan perubahan Pasal 160. Sementara pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) mendapat perpanjangan masa penahapan hingga 17 Oktober 2028 untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan.

“Dengan mempertimbangkan kesiapan ekosistem halal, pemerintah memperpanjang penahapan pemberlakuan kewajiban bersertifikat halal melalui Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024,” kata Sekretaris Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam keterangan persnya.

Ekosistem halal Indonesia saat ini sudah semakin kokoh dengan terbitnya 4,4 juta sertifikat halal yang mencakup 14,6 juta produk, diikuti 39 negara mitra Indonesia yang melakukan mutual recognition, serta 4 kawasan industri halal di Tanah Air.

Konsumen jadi rentan

Guru Besar Ekonomi Syariah sekaligus Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB Irfan Syauqi Beik menjelaskan, pada 2026 ini, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menyiapkan anggaran untuk sertifikasi halal gratis (SEHATI) bagi 1,35 juta pelaku usaha mikro kecil (UMK). Namun, angka tersebut masih jauh dari total populasi UMK. Ini menjadi salah satu tantangan pemerintah dalam melakukan sertifikasi halal UMKM.

Selain itu, kata Irfan, UMK belum melihat halal sebagai nilai tambah, melainkan sebagai beban biaya. Oleh karena itu, perlu kerja sama pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan literasi kepada pelaku UMK tentang pentingnya sertifikasi halal serta keuntungan memiliki label tersebut.

Dari sisi jasa penyembelih hewan/unggas, kajian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) bersama Pusat Sains Halal IPB menemukan, kurang dari 15% dari total 1.329 RPH/RPU di Indonesia yang sudah mengantongi sertifikat halal. Padahal RPH/RPU adalah mata rantai pertama dalam rantai pasok halal. Hal tersebut menyulitkan ketersediaan bahan halal dan menghambat telusur kehalalan bahan yang digunakan UMK. 

Dampaknya, UMK seperti pedagang bakso, ayam geprek, atau warung makan sederhana tidak bisa mendapatkan sertifikat halal. Sebab, daging yang mereka beli tidak jelas asal-usul penyembelihannya.

Irfan melanjutkan, kendala lain dalam sertifikasi RPH/RPU ini adalah SDM dan infrastruktur. "Banyak pemotongan unggas di pasar tradisional masih informal dengan sanitasi dan fasilitas yang belum memadai," ungkap Irfan kepada Swara Indonesia Raya, Senin (19/10/2026).

Perpanjangan waktu untuk penahapan wajib halal hingga dua tahun ke depan memang bisa memberikan angin segar kepada pelaku usaha mengurus sertifikat mereka. Di sisi lain, kelonggaran waktu ini memberikan kesempatan BPJPH untuk mensosialisasikan pentingnya sertifikasi halal.

Sementara bagi importir, Irfan melanjutkan, mereka bisa memanfaatkan waktu dua tahun ini untuk memastikan mitra asingnya bersertifikat dari lembaga yang diakui melalui MRA. Hanya saja, penundaan wajib halal membuat konsumen menanggung risiko.

"Oleh karena itu, perpanjangan waktu ini harus diisi percepatan nyata, bukan sekadar menunda. Jangan sampai pelaku usaha justru menunggu sampai tenggat lagi," pesan Irfan.

Motor perekonomian

Saat membuka acara Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2026, Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menyatakan, ekonomi syariah menjadi salah satu andalan pemerintah untuk mencapai target pertumbuhan 6% pada 2027 mendatang. Industri halal telah menjadi motor dari perekonomian. 

Untuk mengembangkan ekonomi syariah, pemerintah menyiapkan 5 arah strategi, salah satunya adalah penguatan industri halal dan UMKM halal. Rantai nilai halal menyumbang hampir 25% dari PDB atau sekitar Rp1.524 triliun pada kuartal IV 2025, dengan ekspor produk halal tumbuh 23% pada 2026, mencapai US$63,44 miliar.

Sertifikasi halal menjadi penting, baik dari sisi pelaku bisnis maupun konsumen, karena dapat memberikan kepastian hukum, menjamin keamanan produk sesuai syariat Islam, serta melindungi konsumen. Apalagi dengan adanya Mutual Recognition Agreement (MRA) atau Kesepakatan Saling Mengakui, sertifikat halal bisa memperkuat persaingan di level dunia.

"Insyaallah pemerintah akan mempercepat dan memperkuat saling pengakuan sertifikasi, Mutual Recognition Agreement halal. Hal ini agar UMKM dan eksportir bisa memanfaatkan peluang pasar global," kata Drajad.