Tangani Disinformasi, Saatnya Rawat Ruang Publik Tanah Air

Ruang digital hari ini kian menyerupai medan tempur tanpa batas, makin hari makin luas pertempurannya. Alih-alih mencerdaskan bangsa, kondisi bebas ini kerap dibajak pihak tertentu berbuah banjir disinformasi. Pemerintah belakangan ini makin serius memberi perhatian dan tak tinggal diam.

Usai dilantik, Kepala Bakom baru Syahganda Nainggolan, langsung melempar pernyataan akan membentuk tim AI. Ketika, konten disinformasi terus bekerja tanpa henti mendistorsi kebijakan kepala negara.

 “Kita  akan masuk kesana, kembangkan satu tim khusus, mempelajari bagaimana algoritma bisa memberi jarak pikiran presiden dengan masyarakat,”kata Syahganda Nainggolan.

Pernyataan Bakom bermaksud agar bisa mereduksi disinformasi adalah sebuah keniscayaan. Karena, hari ini disinformasi dengan berbagai turunannya memiliki daya rusak luar biasa.

Hari ini, Indonesia memiliki lebih dari 235,26 juta pengguna internet dan menjadi salah satu pasar digital terbesar di Asia.

Pada 2026, sebanyak 64% responden Indonesia dalam Reuters Institute Digital News Report mengaku mendapatkan berita melalui media sosial dan platform video. 

Jumlah ini, naik dari 57% pada laporan tahun sebelumnya. WhatsApp menjadi platform yang paling banyak digunakan untuk berita, sementara TikTok juga semakin penting sebagai sumber informasi. 

Berdasarkan data We Are Social (2025) ada 5,2 miliar pengguna medsos di dunia, naik 4% dari tahun sebelumnya. Untuk platform Youtube, Indonesia masuk 4 besar seluruh dunia, dengan waktu tonton rata-rata 188 menit tiap hari.

Besarnya angka viewers di Indonesia bahkan melebihi Amerika ini berpotensi besar disesatkan oleh mahluk disinformasi. Profesor Jurnalistik Universitas Georgia, Vandana Padnekar Magal, sempat dibuat heran dengan kultur menonton masyarakat Indonesia.

“Saya keliling Indonesia untuk melakukan penelitian, kenapa di Indonesia begitu banyak penonton platform berbasis video,”katanya.

Menurutnya, kondisi ini membuat disinformasi berbasis video menjadi komoditas yang sangat berbahaya jika. Misalnya, disalahgunakan pihak yang kurang bertanggung jawab. Apalagi hari ini literasi di Indonesia masih berkutat pada literasi membaca, belum literasi menonton.

Dalam upaya menekan konten disinformasi, pemerintah telah berusaha mendorong platform global untuk meningkatkan moderasi konten. Secara regulasi, Indonesia dinilai sudah cukup baik dibandingkan negara-negara setara. 

Dilema Regulasi Digital, Tangkal Disinformasi Tanpa Membungkam Kebebasan Pers

Pada 2025, pemerintah telah mendesak platform global seperti Meta dan TikTok meningkatkan moderasi setelah sejumlah konten manipulatif dan deepfake memicu kekhawatiran publik.  Akan tetapi, implementasi dan penegakannya masih problematis.

  “Perkembangan teknologi selalu melompat jauh lebih cepat daripada kemampuan negara dalam menyusun dan menjalankan regulasi,”kata pengamat Media dan Teknologi, Agus Sudibyo. 

Menurutnya, regulasi digital harus dipandang seperti ‘rumah tumbuh’. Dia mencontohkan untuk berkaca dari Uni Eropa dengan legislasinya yang bersifat dinamis.

Mereka rutin melakukan amandemen secara berkala dalam rentang waktu 2-3 tahun, guna merespons laju dan perkembangan teknologi terkini.

Kemudian penguatan literasi digital, hal yang paling esensial. Pasalnya, regulasi yang kuat tidak akan efektif jika masyarakatnya masih apriori dan mudah menyebarkan konten-konten disinformasi.

Namun, jika memilih reaktif seperti takedown massal atau pemblokiran yang kerap menuai polemik justru membatasi kebebasan ekspresi. Definisi konten "meresahkan" yang bersifat subyektif di tangan birokrasi berisiko menyempitkan ruang demokrasi.

Lebih spesifik jika menyentuh dunia media massa, justru dikhawatirkan menjadi idiom menghalangi kebebasan pers. Presiden Prabowo pernah menyampaikan, pers tetap memiliki porsi yang sangat penting.

”Saudara (pers) bagian penting dari demokrasi, meski kadang meresahkan,”Kata Prabowo. Meresahkan dalam arti positif, menjadi pengawas para pejabat dan politisi agar tidak melenceng.

 Seiring sejalan, Wakil Menteri Kominfo, Nezar Patria, mengingatkan pentingnya peran media massa dalam menjaga integritas informasi (clearing house information) di tengah gempuran disinformasi.

“Perlu keteguhan menjaga clearing house information, di tengah banyaknya disinformasi,”kata Nezar saat peringatan Hari Radio lalu.

Pemerintah perlu merumuskan ulang strategi pertahanan digital. Pendekatan tangan besi harus dikesampingkan dan diganti dengan tata kelola ruang siber yang lebih bijak, tanpa menempatkan diri sebagai satu-satunya penentu kebenaran.

Masa depan demokrasi Indonesia sangat bergantung pada bagaimana kita merawat ruang publik, melindungi warga dari ancaman disintegrasi, tanpa harus mematikan esensi kebebasan sipil dan kritik yang konstruktif.

Andi/Setyanavidita