Sudah Saatnya Indonesia-Australia Lebih Karib

PEMERINTAH Indonesia menjalankan berbagai langkah strategis, untuk memperkuat kerja sama politik luar negeri dan keamanan dengan Australia.

Di tengah meningkatnya dinamika geopolitik Indo-Pasifik, kedua negara sepakat memperkuat kerja sama pertahanan dan meningkatkan koordinasi dalam menghadapi ancaman lintas negara, mulai dari keamanan maritim, terorisme, kejahatan siber, hingga penanggulangan bencana.

Penguatan kemitraan ini ditandai oleh penandatanganan Treaty on Common Security (Traktat Keamanan Bersama) pada 6 Februari 2026 di Jakarta, oleh Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese.

Traktat tersebut kemudian menjadi pijakan utama berbagai pertemuan tingkat menteri, termasuk forum "2+2 Foreign and Defence Ministers' Meeting" di Melbourne pada Agustus 2026, yang dihadiri oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin bersama Menteri Luar Negeri Sugiono kala itu.

Pada 2024, Indonesia-Australia juga menandatangani kesepakatan Defence Cooperation Agreement (DCA).

Di bidang militer Angkatan Darat Indonesia dan Australia memperdalam kerja sama dalam hal pelatihan, pertukaran personel, hingga peningkatan kapasitas dan profesionalisme prajurit, untuk mendukung stabilitas dan keamanan kawasan. 

Kedua pimpinan matra tersebut, yaitu Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Tandyo Budi R, dan Chief of Australian Arm, Lieutenant General Susan May Coyle, bertemu di Markas Besar Angkatan Darat, Jakarta, Senin (2/11/2026).

Belum lama ini, tentara kedua negara terlibat dalam latihan gabungan bertajuk Keris Woomera 26, yang digelar selama sembilan hari pada 12-20 Oktober 2026 di Jawa Timur, Bali, dan wilayah sekitarnya. 

Latihan ini melibatkan sekitar 1.000 personel Angkatan Pertahanan Australia (ADF) dan lebih dari 1.200 anggota TNI.

Latihan gabungan ini diselenggarakan pertama kali pada 2024, dan digelar setiap dua tahun sekali.

Ketika saya dulu di Amerika Serikat (AS), seorang utusan khusus dari Perdana Menteri Australia Kevin Rudd kala itu, presentasi di East-West Center di Washington DC.

Saat itu, dia menyatakan Australia ingin fokus di Asia Pacific Integration on Economic, dan menyebut ancaman terbesar Australia adalah dari utara, yakni Indonesia.

Karena itu, dia mengatakan Australia harus mendorong kerja sama yang sangat kuat dengan Indonesia, mulai dari kerja sama pertahanan, keamanan, hingga ekonomi.

Sebab, Australia tidak bisa lewat jika hendak pergi ke dunia luar, karena harus melalui utara, yaitu Indonesia.

Saka Guru Kepentingan Luar Negeri

Artinya, bagi Australia, Indonesia menjadi saka guru dari kepentingan luar negeri mereka, termasuk di bidang keamanan, sehingga lahirlah Lombok Treaty, untuk memudahkan alur laut Australia ke kawasan Asia dan kawasan dunia secara umum, melalui Selat Lombok.

Bagi Indonesia, Australia sebetulnya sangat penting dalam konteks kerja sama bertetangga, strategic partnership among neighbor, sama dengan Malaysia dan Singapura.

Ketika saya di parlemen, sebetulnya tidak ada hal baru dalam konteks kerja sama Indonesia dengan Australia, kecuali ketika kita membuat blueprint keamanan Indonesia pada awal reformasi, kalau tidak salah pada 10 tahun pertama reformasi.

Blueprint itu sempat dibaca oleh pihak Australia, dan mereka mengatakan harus melakukan security dilemma.

Artinya, merangkai rebalancing dari national security mereka, terutama alutsista, yang dalam perencanaan pertahanan Indonesia pada saat itu akan membeli Sukhoi, sejumlah pesawat, senjata, dan sebagainya.

Karena anggaran terbatas, kita saat itu belum sempat membeli, tapi Australia sudah memesan atau membeli pesawat-pesawat dan persenjataan baru.

Untuk sesuatu yang gagal saja, bagi Australia, Indonesia sangat penting. Salah satu indikatornya, Kedutaan Australia di Jakarta adalah yang terbesar di dunia.

Bangun Aliansi

Di sisi lain, fatsun politik luar negeri Indonesia, meskipun disebut strategic partnership, comprehensive partnership, atau apa pun namanya dengan negara lain, harus balancing of power, berada di tengah, dan membangun kekuatan tengah dari blok-blok yang ada.

Tapi sebetulnya, Indonesia sekarang lebih fokus pada tata pengelolaan atau bangunan kerja sama dengan great powers, seperti AS.

Bahkan dengan Inggris yang sebelumnya kurang begitu dekat, hubungan Indonesia sekarang lebih intensif dan lebih agresif.

Kemudian untuk membangun kekuatan masa lalu, misalnya dengan Rusia - dulu Uni Soviet - sekarang hubungan karib dijalin kembali.

Masalahnya, ketika kita ingin membangun kekuatan tengah, ada kekuatan great power yang bertarung di arena politik luar negeri secara konvensional di bidang ekonomi dan siber.

Sehingga menurut saya, kalau Indonesia ingin membangun hubungan yang lebih agresif dengan Australia, mungkin bisa dilakukan dengan membangun aliansi dengan negara-negara Persemakmuran Inggris.

Kita sangat dekat dengan India, juga dengan Inggris yang sedang bermasalah, karena Skotlandia ingin merdeka, dan sudah diperjuangkan sampai ke PBB. Indonesia adalah salah satu anggota Komite Khusus Dekolonisasi (C-24) PBB.

Sehingga, banyak lobi-lobi yang dilakukan oleh pihak Skotlandia. Mereka mendasarkan kepada aliansi Perang Dingin, di mana dulu Soekarno menyatakan "Inggris kita linggis."

Namun, di dalam pertarungan antar-bangsa, ada persoalan geopolitik, ekonomi, dan aliansi strategik lain seperti intelijen. Sehingga, kerja sama dengan Australia menjadi sangat penting.

Ada pandangan, ketika Indonesia sudah membangun hubungan dengan Eropa, maka otomatis sudah menjalin hubungan yang kuat dengan Australia, padahal ini hal berbeda.

Kalau kita lihat, presiden Australia dari masa ke masa, mereka cenderung melihat Indonesia sebagai aliansi, yang ingin selalu dekat.

Setiap presiden baru atau perdana menteri baru di Australia, selalu ingin dekat dengan Indonesia, tapi bagaimana dengan Indonesia? Tidak imbang.

Saya pernah diskusi dengan Wakil Kepala Badan intelijen Australia sekitar 10 tahun yang lalu, bersama Connie Rahakundini Bakrie.

Dia kaget ketika saya mengatakan ketika orang Indonesia belajar di Australia, tapi setelah pulang menjadi radikal?

Artinya, pendidikan di Australia kurang bisa menjamin lahirnya konsep demokrasi secara kuat. (*)