Presiden Minta Maaf Karhutla Berdampak ke Singapura dan Malaysia

PRESIDEN Prabowo Subianto meminta maaf mewakili pemerintah dan rakyat Indonesia, kepada rakyat Singapura dan Malaysia atas dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia tahun ini. Permintaan maaf ini disampaikan pada momen rapat pleno di hadapan para kepala negara lain, saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-49, di Pasai City, Filipina, Minggu (15/11/2026).

Presiden Prabowo menyampaikan akibat insiden kebakaran hutan yang berlangsung hampir empat bulan, kabut asap akhirnya melintasi batas negara. Sehingga imbasnya turut dirasakan masyarakat di Malaysia dan Singapura.

Kendati demikian, presiden meyakinkan negara-negara sahabat di Asia Tenggara, bahwa Indonesia telah melakukan yang terbaik untuk memadamkan api yang membara di berbagai wilayah hutan Kalimantan dan Sumatra.

"Kami telah mengerahkan 71.000 petugas pemadam kebakaran hutan. Kami kehilangan 16 orang yang meninggal, dan banyak lagi yang terluka saat memadamkan api. Kami juga kehilangan dua helikopter," ujar Presiden Prabowo seperti dikutip Biro Pers Sekretariat Presiden.

Dalam keterangan terpisah yang dikutip kantor berita Reuters, Menteri Luar Negeri Filipina Theresa Lazaro mengapresiasi paparan serta informasi yang terbuka soal penanganan karhutla dari Presiden RI di forum tersebut.

"Para pemimpin yang hadir dalam KTT mendorong setiap negara ASEAN memprioritaskan ratifikasi pembentukan pusat koordinasi polusi kabut asap lintas negara," ujar Lazaro.

Pemerintah Indonesia saat ini mempersiapkan pembentukan lembaga baru serta berbagai program untuk memperkuat pencegahan kebakaran hutan pada masa mendatang.

Namun di saat yang sama, Jakarta juga kembali mendorong upaya bersama ASEAN membentuk pusat koordinasi polusi kabut asap atau ACC THPC. Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri, Ina Krisnamurthi, menjelaskan ACC THPC telah memiliki sekretariat di Jakarta.

Tetapi sampai saat ini pusat koordinasi tersebut belum dapat beroperasi karena menunggu penyelesaian ratifikasi perjanjian oleh negara ASEAN lainnya. Hingga saat ini, baru Vietnam yang telah memenuhi ketentuan tersebut.

Hukum Ditegakkan Bagi Korporasi Pemicu Karhutla

Di luar penanganan karhutla, pemerintah juga menegaskan tidak akan memberi toleransi terhadap korporasi sektor kehutanan dan perkebunan yang aktivitasnya memicu karhutla. Berbagai langkah penegakan hukum telah dilakukan, termasuk pencabutan konsesi dan proses hukum terhadap perusahaan yang diduga bertanggung jawab.

Dari catatan pemerintah, 17 konsesi perusahaan yang bersalah telah dicabut. Sementara 26 perusahaan saat ini sedang dalam penyelidikan. Di luar itu, 11 perusahaan telah didakwa dan 23 perusahaan lainnya masuk dalam daftar yang akan didakwa.

"Secara keseluruhan, 104 perusahaan sedang dalam penyelidikan oleh kepolisian kami," ujar Presiden Prabowo.

Pengamat hubungan internasional Universitas Padjadjaran (Unpad) Dina Sulaeman mengatakan dorongan solusi ASEAN dalam menangani karhutla perlu diapresiasi. Namun inisiatif ini harus disertai konsistensi penegakan hukum di dalam negeri untuk memperkuat legitimasi Indonesia di meja perundingan.

Penegakan hukum terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran hutan, menunjukkan tanggung jawab Indonesia sekaligus memperkuat posisi diplomatiknya dalam perundingan ASEAN.

Karenanya, menurut Dina, karhutla tidak boleh lagi dipandang semata-mata sebagai masalah internal negara titik api melainkan berkaitan erat dengan jaringan investasi, kepemilikan perusahaan, dan rantai pasok lintas negara.

"Indonesia perlu mendorong collective responsibility dalam menangani persoalan (asap) lintas batas ini. Tapi sekali lagi, semua harus dimulai dari sikap konsisten Indonesia pada hukum," ujar Dina kepada Swara Indonesia Raya.