Indonesia Bersama 17 Negara Kecam Serangan Israel ke RS di Gaza

KEMENTERIAN Luar Negeri Republik Indonesia bersama 17 negara lain merilis kecaman terhadap serangan udara militer Israel ke rumah sakit di Jalur Gaza, Palestina, pada 12 November 2026. Rumah Sakit Nasser, di kawasan Khan Younis, merupakan salah satu fasilitas medis yang masih tersisa di Jalur Gaza selepas rutin dibombardir Negeri Zionis itu sejak 2023.

Kecaman tertulis dari negara-negara mayoritas muslim ini diteken Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir, beserta Menteri Luar Negeri Aljazair, Djibouti, Mesir, Yordania, Kuwait, Lebanon, Liba, Mauritania, Oman, Pakistan, Palestina, Qatar, Arab Saudi, Somalia, Sudan, Turki, dan Uni Emirat Arab.

Indonesia menyatakan serangan Israel ke RS tersebut merupakan pelanggaran hukum internasional. Setiap pihak di wilayah konflik wajib melindungi, sekaligus tidak menyerang fasilitas medis dan tenaga kesehatan atas alasan apapun.

"Para menlu juga mengutuk serangan terus-menerus Israel terhadap warga sipil Palestina, termasuk serangan ke tenda dan lokasi pengungsian lain di sekitar Gaza," demikian dikutip dari pernyataan tertulis Kementerian Luar Negeri RI pada Minggu (15/11/2026).

Dua missil Israel menyasar RS Nasser secara mendadak pada dini hari, pukul 00.30 waktu setempat. Pemboman jet tempur itu menewaskan enam orang, termasuk seorang dokter bedah dan anak usia 13 tahun. Adapun 27 warga sipil Gaza luka-luka dalam insiden ini.

Militer Israel, saat dikonfirmasi BBC, berdalih serangan jet tempur itu menyasar seorang komandan sayap militer Hamas, partai yang berkuasa di Jalur Gaza. Militer Zionis menuding salah satu ruangan yang mereka serang dipakai sebagai ruang komando untuk menyerang Israel. Juru bicara Hamas saat dikonfirmasi terpisah menilai alasan Zionis itu dibuat-buat.

"Klaim soal adanya ruangan rapat militer kami di RS Nasser itu hanya dalih untuk menutup-nutupi fakta Israel kembali melakukan kejahatan perang," merujuk keterangan tertulis dari Hamas.

Israel didesak oleh 18 negara ini agar mematuhi kewajiban yang sudah tertuang dalam Perjanjian Sharm El-Sheikh, Rencana Komprehensif Presiden Amerika Serikat Donald Trump, serta Resolusi PBB 2803 tahun 2025. Tiga beleid itu berisi ketetapan agar Israel serius menjalankan gencatan senjata dan melindungi warga sipil dan fasilitas medis. Resolusi PBB tahun lalu bahkan sudah mendesak Israel agar menjamin pengiriman bantuan, pasokan, dan perlengkapan untuk memulihkan infrastruktur dasar di Jalur Gaza.

"Serangan-serangan Israel ini merusak gencatan senjata dan upaya mengembalikan keamanan dan stabilitas di Gaza," tandas Kemenlu RI.

Layanan Medis di Gaza Nyaris Lumpuh

Sejak Oktober 2026, kelangkaan obat yang parah dialami penduduk Jalur Gaza. Kontributor kantor berita Xinhua melaporkan langsung dari Gaza, bahwa banyak warga Palestina saat ini terpaksa mengandalkan pengobatan herbal. Hal itu dipicu nyaris lumpuhnya kondisi layanan medis dan tanggap darurat di RS akibat rutin diseral Israel.

"Bahkan untuk mendapatkan satu tablet parasetamol saja sudah sulit," ujar Raji Saad, warga Jalur Gaza. "Jadi kami kini mengobati diri sendiri dengan tanaman herbal alami untuk mengatasi dahak, sakit kepala, flu, dan berbagai penyakit lainnya."

Data terbaru yang dirilis Otoritas Kesehatan Gaza menunjukkan pasokan alat medis penting tersisa 54 persen. Direktorat Jenderal Farmasi Gaza turut merilis laporan pada 3 November lalu, mengungkapkan tinggal 42 persen obat-obatan esensial yang masih ada di stok mereka. Sekitar separuh dari pasokan medis telah habis sepenuhnya.

Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan fasilitas kesehatan di Gaza merupakan penyelamat hidup bagi warga sipil yang harus dilindungi dan tidak boleh dimiliterisasi atau diserang. 

"Padahal obat terbaik adalah perdamaian," ujar Tedros.

WHO menyatakan pihaknya mendokumentasikan lebih dari 1.000 serangan Israel terhadap layanan kesehatan di Gaza sejak Oktober 2023.