Negara-Negara Mulai Mengikat AI dengan Hukum
Regulasi AI makin ketat di Asia-Pasifik: Vietnam dan Korsel sudah memberlakukan UU AI, Australia menyiapkan regulasi mengikat, sementara Singapura bertahan dengan aturan yang sudah ada.
MULAI 1 Maret 2026, Vietnam menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang punya undang-undang khusus kecerdasan buatan (AI). Majelis Nasional mengesahkan UU AI No. 134/2025/QH15 pada 10 Desember 2025. Sebanyak 429 dari 434 anggota yang hadir (90,70 persen) memberikan suara setuju.
Isinya tidak main-main. UU ini membagi sistem AI ke dalam tiga tingkat risiko, mirip model AI Act Uni Eropa (UE). Penyedia asing sistem AI berisiko tinggi, wajib memiliki pusat kontak hukum di Vietnam. Aplikasi AI yang dinilai penting di sektor esensial pun harus dijalankan di infrastruktur AI nasional agar bisa diawasi negara.
Namun UU ini baru fondasi. Sebagai UU kerangka, ia belum langsung mengubah cara AI dipakai, melainkan menjadi dasar hukum bagi aturan turunan. Sayangnya, UU ini tidak memuat kerangka sanksi administratif. Selain itu, UU Vietnam dirancang sebagai alat pembangunan strategis, dan bukan sebagai hukum keselamatan produk seperti yang diatur UU AI EU.
“Vietnam memiliki konteks sosial-ekonomi yang sangat berbeda dari Uni Eropa. Negara ini perlu menyeimbangkan antara menarik investasi asing langsung ke sektor teknologi tinggi, serta tugas melindungi keamanan nasional dan data pribadi,” tulis analis pada Harley Miller Law Firm, Vietnam.
Ketetapan soal AI di UE memang menjadi tolok ukur bagi banyak negara. Mereka resmi mengesahkan EU AI Act (Artificial Intelligence Act) pada 13 Maret 2024, menjadikannya regulasi komprehensif pertama di dunia yang mengatur kecerdasan buatan berbasis tingkat risiko.
Kekuatan terbesar dari model UE adalah transparansi dan kejelasan dalam mendefinisikan kewajiban untuk sistem berisiko tinggi, sehingga memaksimalkan perlindungan pengguna dan hak asasi manusia yang mendasar. Model ini menanamkan kepercayaan pasar yang kuat dan menetapkan standar referensi global yang patut dicontoh. Sebaliknya, kelemahan fatal dari metode ini adalah biaya kepatuhan yang sangat mahal.
Di kawasan Asia Pasifik, langkah serupa terjadi meskipun tidak seragam. Korea Selatan memberlakukan AI Basic Act pada 22 Januari 2026. Namun, UU ini lebih ke mendukung penggunaan AI di sektor bisnis. Salah satu klausul di dalamnya yakni menangguhkan sanksi dan investigasi minimal setahun, kecuali ada kasus serius.
Singapura belum mengesahkan dokumen hukum yang mengikat secara luas untuk mengatur teknologi ini secara komprehensif. Namun mereka telah membangun ekosistem tata kelola berdasarkan kerangka kerja panduan, perangkat sukarela, ruang uji coba (sandbox) tata kelola AI, serta peraturan sektoral yang sudah ada mengenai perlindungan data pribadi, keamanan siber, serta keamanan finansial. Hingga 2026, Singapura terus memperbarui model tata kelolanya agar sejalan dengan kemajuan teknologi.
Australia sendiri baru berencana memfinalisasi aturan AI ini. Legislasi ditargetkan masuk parlemen awal 2027. Canberra akan mengesahkan perlindungan keselamatan dan keamanan AI yang bersifat wajib (mandatory) melalui undang-undang Standar AI Australia (Australian AI Standards).
Aturan ketat ini berlaku bagi semua perusahaan pengembang model AI paling canggih (frontier AI) yang ingin beroperasi di Australia. Langkah ini diambil untuk memitigasi risiko tinggi sekaligus membangun kepercayaan publik dan investor. Pemerintah mengusulkan pembentukan regulator khusus keselamatan AI yang akan bekerja sama dengan Institut Keselamatan AI Australia (Australian AI Safety Institute).
"Kecerdasan buatan menghadirkan peluang luar biasa bagi Australia, tetapi kita juga harus bersiap menghadapi risiko-risiko baru yang muncul seiring kemajuan teknologi yang pesat.”
PM Australia, Anthony Albanese
Dua negara yang digadang-gadang sebagai pemimpin industri AI, Amerika Serikat dan Cina malah belum punya satu UU AI. Di Negeri Panda tersebut, UU Perlindungan Informasi Pribadi dan UU Keamanan Siber dilengkapi dengan kebijakan soal AI yang lebih ke tumpukan sejumlah aturan untuk tiap isu berbeda. Mulai dari masalah algoritma rekomendasi, deep synthesis, AI generatif, pelabelan, maupun layanan AI pendamping.
Negeri Paman Sam malah sepertinya bergerak ke arah sebaliknya. Di sana belum ada UU federal yang mengatur sistem AI maupun perusahaan pembuatnya. Pemerintahan Donald Trump justru berupaya membatasi regulasi negara bagian yang sudah ada. Perintah Eksekutif 14365, yang diteken 11 Desember 2025, meminta Jaksa Agung membentuk satuan tugas untuk menggugat UU AI negara bagian. Namun upaya itu terbentur Kongres. Senat mencabut moratorium 10 tahun atas aturan AI negara bagian dengan suara 99-1, dan upaya kedua lewat UU anggaran pertahanan juga gagal.