Navigasi Posisi Indonesia dalam Power Shift AS-China (masih edit)

Di lanskap global, benturan antara dua kekuatan adidaya, Amerika Serikat dan China tidak lagi sekedar tentang perang dagang. Benturan ini berwujud nyata dalam bentung perang cip semikonduktor serta perebutan rantai pasok nikel. Indonesia, sebagai pemagang 44 persen cadangan nikel dunia tepat berada di tengah pusaran perebutan pengaruh dan tekanan dari kebijakan proteksionisme perdagangan AS dan dominasi smelter Tiongkok.

Dinamika ini merupakan cerminan pergeseran kekuasaan (power shift) global yang disampaikan Marty Natalegawa, mantan Menteri Luar Negeri Indonesia periode 2009-2014 dalam kuliah umum di Geogetown SFS Asia Pasific pada Rabu (21/10/2016). Marty memetakan kondisi dunia saat ini tidak sedang menghadapi perang dingin tradisional yang kaku, melainkan persaingan multipolar yang jauh lebih kompleks. 

Berubahnya Instrumen Kekuasaan

Menurut Marty, Instrumen tradisional yang selama ini digunakan tidak lagi memadai. Instrumen yang mengukur kekuatan negara seperti aset militer, volume perdagangan, dan pertumbuhan ekonomi memunculkan istilah super, major, middle, dan small country.

"Suatu negara dapat tergolong kecil dengan instrumen tersebut, tapi bisa superpower ketika membahas isu tertentu," ungkap Marty.

Sebagai contoh, negara-negara kepulauan kecil (Small Island Developing States) yang secara ekonomi tergolong kecil, justru menjelma menjadi superpower ketika menyuarakan isu perubahan iklim karena berdasarkan pada pengalaman hidup mereka sendiri.

Konvergensi isu ini meleburkan batas-batas ekonomi dan keamanan nasional. Bentuk paling nyata adalah weaponization of trade atau perdagangan menjadi senjata geopolitik. Sejak tahun 2022, Amerika Serikat memberlakukan pembatasan ekspor chip dan semikonduktor ke China untuk membedung dominasi Tiongkok dalam teknologi AI. Di saat yang sama, komoditas nikel Indonesia ditarik-menarik dalam pusaran standar rantai pasok global yang diperebutkan oleh kedua negara.  

Sabuk Pengaman dalam Turbulensi Geopolitik

Menghadapi kukungan persaingan tersebut, Indonesia dan kawasan Asia Pasifik tidak boleh bersikap pasif. Marty menawarkan gagasan dynamic equilibrium sebagai strategi dalam merespon pergeseran kekuatan yang permanen namun memiliki aturan, norma, dan prinsip yang disepakati bersama.

Ia mengibaratkannya seperti aturan mengencangkan sabuk pengaman di dalam pesawat terbang. “Tanpa menunggu lampu indikator menyala, sabuk pengaman harus tetap terpasang karena turbulensi dapat terjadi kapan saja. Begitupun turbulensi geopolitik di kawasan Asia Pasifik,” terang Marty. 

Agar dynamic equilibrium ini dapat diimplementasikan, Marty menekankan pentingnya strategi dilusi dan diversifikasi. Alih-alih terjebak dalam persimpangan jalan, Indonesia harus memperlebar jalan tersebut dengan kolaborasi proaktif dengan kekuatan menengah (middle power). “Dilusi bukan membuat blok politik baru, melainkan mendorong jaring kolaborasi secara proaktif,” tegas Marty kepada Swara Indonesia Raya. 

Strategi dilusi ini tercermin dalam kiprah diplomasi multilateral Indonesia. Berdasarkan rilis resmi Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian, dalam Pertemuan Sherpa G20, Indonesia secara konsisten mengambil posisi strategis sebagai pembangun konsensus (consensus builder). IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global menjadi 3.1 persen akibat ketidakpastian geopolitik ekonomi dan lonjakan harga energi.

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 menjadi momentum strategis bagi Indonesia merajut konsesus ekonomi global dan meredam gesekan antara AS dan China.

Dengan menguatkan kerja sama strategis ini, kawasan yang inklusif melalui gagasan Marty dapat berfungsi sebagai peredam guncangan dari persaingan terbuka AS-China.  

Sebagaimana tujuan dynamic equilibrium yaitu mendorong kesetaraan, dialog perdamaian, dan kerja sama yang saling menguntungkan di tengah kondisi geopolitik yang dinamis.

Pada akhirnya, kompleksitas dari tantangan geopolitik ini mendorong redefinisi dari prinsip dasar politik luar negeri Indonesia. Politik Bebas Aktif tidak hanya diartikan sebagai sikap netral dan pasif, melainkan sebagai kemampuan dalam menggunakan posisi dan daya tawar strategi Indonesia melalui upaya diplomatik. 

​"Bagi Indonesia, politik Bebas-Aktif di era hari ini bukan lagi soal menolak memilih pihak, melainkan bagaimana menjadikan ketergantungan kedua kekuatan besar terhadap komoditas dan stabilitas kawasan kita sebagai alat agar AS dan Tiongkok tetap berada dalam jalinan kerja sama yang inklusif,” pungkas Marty.