Singapura-RI Sepakat Kerja Sama Buru Korporasi Pemicu Karhutla
Menlu RI dan Singapura membentuk satgas gabungan dua negara melacak korporasi pemicu karhutla. Satgas ini fokus pada pertukaran data, intelijen keuangan, hingga pelacakan aliran dana lintas negara. Selain itu, akan ada hotline komunikasi pejabat kedua negara untuk koordinasi kebijakan.
INDONESIA dan Singapura menggelar pertemuan bilateral di Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, pada Selasa (27/10/2026), dengan fokus utama penanganan lintas batas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta bencana asap. Pertemuan ini berlangsung usai pemerintah Singapura mengumumkan rencana menghukum 10 korporasi diduga terkait kebakaran lahan di Indonesia, lantaran memicu pencemaran udara di negara mereka sejak akhir September lalu.
Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir dan Menlu Singapura Vivian Balakhrisnan, setelah pertemuan kurang lebih dua jam, menggelar pernyataan pers bersama. Kedua negara sepakat membentuk Joint Task Force (Satuan Tugas Gabungan) untuk mengejar pelaku karhutla. Kebakaran hutan tahun ini diakui menlu yang terparah dialami Indonesia selama 11 tahun terakhir, dan membuat rakyat kedua negara jadi korban bencana asap.
"Soal kebakaran hutan dan lahan, biar saya perjelas. Korban-korban pertama dari kebakaran ini adalah warga Indonesia," ujar Arrmanatha Nasir. "Para petani, anak-anak, dan keluarga kami di Sumatra dan Kalimantan lah yang pertama harus menghirup kabut asap ini."
Menlu akrab disapa Tata itu menambahkan, Indonesia memahami bila Singapura atau Malaysia menyuarakan protes terkait kabut asap. Tata menyatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan penanganan karhutla sebagai prioritas nasional. Karenanya setiap upaya memadamkan dan mencegah karhutla terulang, termasuk bertukar data dengan Singapura untuk menghukum korporasi nakal, bakal didukung RI.
"Kami mengerti kecemasan dari negara-negara tetangga dan mengapresiasi setiap tawaran bantuan," urai Tata. "Kami akan memaksimalkan penegakan hukum, agar semua pihak yang meraih untung dari pembakaran lahan bertanggung jawab atas aksinya."
Detail tugas, bentuk konkret, serta kapan satgas ini mulai bekerja masih dibahas delegasi Singapura dan RI. Namun wilayah kerjanya akan fokus pada pertukaran data, intelijen keuangan, pelacakan aliran dana, pengumpulan bukti lintas batas, hingga skema pemulihan aset. Satgas ini memastikan korporasi yang terlibat pembakaran hutan tidak bisa menghindari hukum, atau menyembunyikan identitas pemiliknya dari pantauan otoritas Singapura dan RI.
Menlu Vivian, dalam kesempatan yang sama, menyebut pembentukan satgas ini diharap memberi efek jera bagi semua pihak yang memicu karhutla. Bagi Singapura, karhutla tahun ini bukan semata dampak dari fenomena cuaca kering El Nino, namun kejahatan yang disengaja. Negeri Singa siap menghukum setiap perusahaan perkebunan dan kehutanan yang terdaftar di wilayahnya, bila memang terbukti aktivitasnya memicu karhutla.
"El Nino adalah fenomena alamiah, tetapi kebakaran hutan dan lahan disebabkan aksi manusia," tandas Vivian.
Komunikasi Pejabat Dua Negara Bakal Ditingkatkan
Selain membahas karhutla, kedua menlu turut menyinggung penguatan kerja sama ekonomi, perdagangan, investasi, sekaligus persiapan Singapura sebagai Ketua ASEAN 2027. Meski RI dan Singapura bersiap merayakan enam dekade hubungan bilateral tahun depan, namun pertemuan dua menlu ini terjadi di tengah pengurangan pasokan gas ke Negeri Singa.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pekan lalu menyatakan Indonesia memangkas pasokan ekspor gas pipa ke Singapura sebesar 8% dari total alokasi harian selama 18 hari, dengan alasan memenuhi kebutuhan PLN di Sumatra. Kebijakan itu memicu tanggapan dari Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong, yang menekankan pentingnya tiap pihak mempertahankan komitmen kesepakatan komersial seperti ekspor gas.
Menteri ESDM kembali merespons pernyataan tersebut, menyebut tidak ada pasal dalam kontrak yang dilanggar. Alasannya dari total komitmen ekspor gas 409,5 Mmscfd untuk perusahaan Gas Supply Pte Ltd di Singapura, hanya dikurangi 31 Mmscfd untuk durasi singkat, masih berada di batas minimum pasokan diatur dalam kontrak.
"Jadi jangan ajari Indonesia terhadap komitmen untuk menjaga atau menghargai kontrak," ujar Bahlil, merespons pernyataan pemerintah Singapura, dalam jumpa pers 26 Oktober di kantornya.
Sekalipun tidak menyinggung isu gas secara spesifik, Menlu Vivian mengakui hubungan Singapura-Indonesia mustahil selalu mulus. Karenanya, dialog perlu menjadi kunci. "Tentu saja sebagai tetangga, kadang kadang kita berbeda pendapat. Namun yang paling penting adalah bagaimana kita pahami perbedaan dan atasi tantangan bersama," ujar Vivian.
Menlu Tata menambahkan, salah satu butir pertemuan bilateral kali ini adalah kedua negara bersepakat membentuk saluran komunikasi cepat (hotline) di tingkat menteri. Harapannya pejabat senior RI atau Singapura dapat menyelesaikan perbedaan pendapat secara konstruktif dan terbuka.
"Kami menyadari setiap saat akan ada perbedaan antara kedua negara yang perlu direspons dengan pendekatan yang efisien," ujar Tata.