Dampak Aturan Baru Pada WNI Berniat Kerja dan Mukim di Jepang

Pemerintah Jepang sejak awal Oktober 2026 menaikkan biaya pengajuan maupun perpanjangan izin tinggal imigran asing hingga 20 kali lipat. Pengajuan izin macam ini, sebagai gambaran, dulu dipatok 6.000 Yen (setara Rp682.000 berdasar kurs terkini). Merujuk laporan NHK, tarifnya kini naik bervariasi, dengan biaya terendah adalah 33.000 Yen (setara Rp3,7 juta).

Tarif paling murah itu merujuk ongkos perpanjangan izin tinggal satu tahun. Jika imigran di Jepang ingin mengajukan izin tinggal durasi lima tahun, biayanya mencapai 75.000 Yen (Rp8,5 juta). Ongkos mengurus izin tinggal permanen ikut terkerek tinggi, hingga 200 ribu Yen (Rp23 juta) per orang, dari awalnya 10 ribu Yen.

Selain menaikkan biaya, pemerintah Jepang sekaligus memperbarui syarat tambahan bagi imigran berniat mengajukan izin tinggal permanen. Misalnya, harus memiliki penghasilan di level tertentu, jaminan pembayaran pensiun, dan kefasihan berbahasa Jepang.

Kenaikan tarif izin tinggal ini dicanangkan Perdana Menteri Sanae Takaichi sebagai upaya menghambat kenaikan pekerja asing di Jepang. Jumlah warga negara asing bermukim di Jepang akhir 2025 mencapai 4,12 juta orang, meningkat 9,5% dibanding tahun sebelumnya.

PM Sanae sejak sebelum memenangkan pemilu Februari tahun ini, kerap mengusulkan kebijakan pengendalian populasi pekerja asing di Negeri Sakura. Politikus Partai Liberal Jepang berhaluan ultrakonservatif itu menilai maraknya warga asing berpotensi mengurangi lapangan kerja orang Jepang asli. 

"Seiring meningkatnya jumlah penduduk berstatus warga negara asing di Jepang, pemerintahan saya menangkap keluhan sebagian warga asli Jepang yang gelisah," kata Takaichi melalui unggahan di akun X resminya. Alhasil, menurut PM Takaichi, perlu ada kebijakan agar warga asli dan imigran asing dapat "hidup berdampingan sesuai tatanan."

Kebijakan pengetatan aturan izin tinggal ini alhasil turut berdampak pada WNI yang bermukim maupun yang berniat bekerja di Jepang. Apalagi animo pekerja migran asal Indonesia bekerja di Negeri Sakura meningkat lima tahun terakhir. Data KBRI Tokyo menyatakan jumlah WNI pindah bekerja ke Jepang melonjak 192% sepanjang kurun 2020-2025, mencapai 230.689 orang. Kantong domisili WNI paling banyak di Prefektur Aichi, yang memiliki sentra industri manufaktur dan otomotif. 

Kenaikan jumlah pekerja migran Indonesia di Jepang sebetulnya imbas kebijakan pemerintahan sebelum PM Sanae Takaichi. Selepas pandemi, Jepang sempat memperluas skema penerimaan tenaga kerja asing melalui program pekerja terampil khusus (Ikusei Shuro) bagi tenaga kerja asal Indonesia. Pekerja migran dari Tanah Air mendapat kemudahan akses jika datang ke Jepang menjadi perawat lansia dan peserta magang industri manufaktur.

Kenaikan biaya izin tinggal ini segera menjadi perbincangan diaspora Indonesia di Jepang. Richard Susilo, diaspora Indonesia yang menetap di Tokyo, memahami alasan PM Sanae membatasi imigran asing. Meningkatnya orang asing di berbagai kota besar Jepang mulai menjadi polemik di kalangan warga lokal. Richard menilai setidaknya WNI yang berniat ke Jepang idealnya punya sertifikat JLNPT N3, alias bukti kemampuan bicara dan membaca kanji Jepang tingkat menengah.

"Karena kita menggunakan bahasa Jepang setiap hari. Berkomunikasi, memahami konteks, termasuk mendukung pekerjaan. Jadi menaikan level dan aturan itu perlu diterapkan," ujar Richard pada Swara Indonesia Raya.

Dampak berbeda dirasakan Juwita yang sudah menetap lima tahun di Jepang. Kepada Swara Indonesia Raya, dia mengaku berniat mengajukan izin tinggal permanen akhir 2026. Akibat aturan baru ini, niatnya ditunda sampai tahun depan, sembari Juwita dan keluarga menyiapkan dokumen persyaratan tambahan. 

Meski syarat administratif izin tinggal ini cukup berat, dia berusaha mengikuti aturan yang berlaku. "Beberapa aturan memang sejak saya awal datang ke [Jepang] banyak berubah," imbuh Juwita. 

Peluang Kerja WNI di Jepang Tetap Terbuka

Di sisi lain, Asra Virgianita, Dosen Hubungan Internasional Universitas Indonesia (UI), menilai kebijakan Jepang memperketat aturan masuk imigran kontradiktif dengan realitas populasi mereka yang terus menua. Perjanjian Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) 2008, yang membuka pengiriman tenaga kerja perawat, manufaktur, dan pertanian asal Indonesia ke Jepang, didasari kebutuhan Negeri Sakura terhadap tenaga kerja usia produktif.

"Pemerintah Jepang seharusnya tidak akan terus-terusan memperketat karena mereka punya kebutuhan. Menurut saya nantinya mereka akan memetakan sektor-sektor utama yang sangat dibutuhkan dan memberi kelonggaran," kata Asra saat dihubungi Swara Indonesia Raya.

Asra memprediksi meski Jepang di masa mendatang kian memperketat aturan migrasi, keran tenaga kerja dari Indonesia tetap stabil. Asra menilai yang setidaknya perlu disiapkan pemerintah Indonesia adalah memperkuat standar kualifikasi calon pekerja, sekaligus senantiasa mengoptimalkan pendekatan diplomasi. 

"Pemerintah dapat melakukan lobi untuk bisa tetap membuka keran tenaga kerja dari Indonesia," tambah Asra. 

Salah satu Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), Koba Mirai Japan yang berlokasi di Kota Depok, Jawa Barat mengaku masih memantau efek kebijakan baru PM Sanae Takaichi. Belum ada perubahan biaya yang mereka patok untuk calon pekerja dari Indonesia yang berminat ke Jepang. Pihak LPK saat ini menyebut ongkos berangkat ke Jepang rata-rata Rp32,5 juta, sejalan dengan aturan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran (KP2MI).

Biaya tersebut digunakan untuk pelatihan bahasa dan tiket pesawat calon pekerja. Bambang, pengurus LPK Koba Mirai, menilai satu-satunya perubahan yang mereka siapkan adalah memastikan setiap calon pekerja memiliki sertifikasi bahasa, sehingga mereka memiliki kemampuan bahasa Jepang mumpuni setelah 3 tahun bekerja.

"Dari LPK kami lebih ke menyiapkan pesertanya, yang sebelumnya magang itu tidak diwajibkan punya sertifikasi bahasa Jepang karena ke depannya ada pergantian sistem," kata Bambang saat dihubungi Swara Indonesia Raya. 

Berdasar data KP2MI sepanjang 2025, Jepang kini berada di urutan empat dengan penempatan pekerja WNI terbanyak, melampaui Singapura di posisi lima. Sementara tiga besar negara tujuan pekerja migran asal Tanah Air berturut-turut adalah Hong Kong, Taiwan, dan Malaysia.