Hampir 10 juta orang terdorong keluar dari kelas menengah dan kini masuk kategori menuju kelas menengah (aspiring middle class), yang tingkat pengeluarannya berjarak tak jauh dari garis kemiskinan.
Aroma espreso yang biasanya menyambut pagi Bayu (32) di kedai kopi dekat kantornya, belakangan berganti jadi kepulan uap kopi saset yang diseduhnya sendiri. Tak ada lagi ritual memesan americano Rp20.000-an sebelum melangkah masuk ke gedung perkantoran. Kini, hanya kopi instan seharga Rp2.000 yang jadi booster hariannya.
Baginya, penyesuaian gaya hidup yang dilakukan bukan sekadar ikut tren downgrade lifestyle yang sedang ramai di medsos. Ini merupakan manuver bertahan hidup yang rasional dan tak bisa dihindari.
“Sebelumnya ngerasa masih oke-oke aja dengan lifestyle seperti itu. Tapi makin kesini makin kerasa. Harga pada naik, cicilan tetap jalan, tabungan juga kemakan terus dikit-dikit,” katanya.
Cerita penyesuaian yang dialami Bayu hanya gambaran kecil dari pergeseran gaya hidup yang terjadi di Indonesia. Fenomena ini terekam dalam data Badan Pusat Statistik, yang menunjukkan populasi kelas menengah (middle class) terus mengalami penurunan.
Pada 2019, jumlah kelas menengah tercatat sebanyak 57,33 juta jiwa (21,45% dari total penduduk). Akan tetapi, angkanya terus tergerus hingga tersisa 47,85 juta jiwa (17,13%) pada 2024, dan kembali menyusut hingga mencapai angka 46,7 juta jiwa (16,60%).
Dampaknya, hampir 10 juta orang terdorong keluar dari kelas menengah dan kini masuk kategori menuju kelas menengah (aspiring middle class), yang tingkat pengeluarannya berjarak tak jauh dari garis kemiskinan.
Kondisi ini, termasuk maraknya postingan soal downgrade lifestyle, menunjukkan gejala perubahan pola belanja rumah tangga. Mereka kini lebih mengutamakan efisiensi, demi mempertahankan pemenuhan kebutuhan esensial.
| Jumlah Penduduk Kelas Menengah di Indonesia |
| 2019: 57,33 juta orang (21,45%) |
| 2021: 53,83 juta orang (19,82%) |
| 2022: 49,51 juta orang (18,06%) |
| 2023: 48,27 juta orang (17,44%) |
| 2024: 47,85 juta orang (17,13%) |
| 2025: 46,70 juta orang (16,60%)* |
| Sumber: BPS, Mandiri Institute |
Realokasi Anggaran Kelas Menengah
Peneliti Institute for Development of Economics (INDEF), Salsabila Azkia Farhani, menjelaskan, penurunan atau perubahan konsumsi warganet tidak bisa serta merta diartikan sebagai pelemahan daya beli semata. Masyarakat bisa jadi hanya sedang menjadi lebih selektif dan mencari value for money selama frekuensi konsumsinya relatif terjaga.
Dia mengutip data di DKI Jakarta, yang menunjukkan pengeluaran makanan rumah tangga masih meningkat, di saat pengeluaran non-makanan menurun dan upah bersih pekerja meningkat. Hal ini menunjukkan adanya realokasi anggaran yang dilakukan.
Namun, Salsabila juga memberi catatan. Ketika penyesuaian yang ada disertai kenaikan harga, stagnasi pendapatan riil, serta pengurangan volume dan frekuensi konsumsi kebutuhan discretionary, maka indikasi tekanan daya beli menjadi lebih kuat.
Risiko bagi kelas menengah makin besar ketika tekanan di pasar tenaga kerja meningkat. Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dapat mengurangi pendapatan rumah tangga dan mendorong masyarakat menyesuaikan konsumsi.
Mulai dari menunda pembelian, mengurangi konsumsi nonesensial, hingga downtrading ke produk yang lebih affordable. Sementara itu, data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat PHK pada Januari-September 2026 mencapai 63.789.
“PHK tidak hanya berdampak pada hilangnya pendapatan bagi pekerja yang terkena langsung, tapi juga mendorong rumah tangga lebih hati-hati membelanjakan dananya,” katanya kepada Swara Indonesia Raya, Rabu (14/10/2026).
Risiko bagi kelas menengah makin besar ketika tekanan di pasar tenaga kerja meningkat.Salsabila Azkia, Peneliti Institute for Development of Economics (INDEF)
| TREN BULANAN PHK 2026 | |
| Bulan | Jumlah |
| Januari | 5.937 orang |
| Februari | 7.898 orang |
| Maret | 7.215 orang |
| April | 8.711 orang |
| Mei | 9.414 orang |
| Juni | 10.086 orang |
| Juli | 7.852 orang |
| Agustus | 5.963 orang |
| September | 713 orang |
| Sumber: JKP Kemnaker |
Hal ini diamini Direktur Ekonomi Digital Celios, Nailul Huda. Ia menyebut akar masalah ekonomi Indonesia, termasuk fenomena downgrade lifestyle bersumber pada daya beli yang masih lemah. Ini tampak dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) masyarakat yang melemah meski masih di atas 100 poin.
Menurutnya, banyak masyarakat saat ini sudah menahan pengeluaran atau melakukan pinjaman untuk konsumsi, yang berarti tabungan masyarakat juga makin melemah. “Masyarakat sudah makan tabungan dan juga sebagian besar makan utang,” katanya kepada Swara Indonesia Raya, Kamis (15/10/2026).
Nailul menjabarkan, ketika lapangan kerja formal terbatas dan kenaikan pendapatan tak sanggup mengimbangi inflasi harga-harga kebutuhan, masyarakat terdorong melakukan downgrade kualitas barang. Bahkan, tak sedikit yang menjual aset berharganya agar kebutuhan dasar tetap terpenuhi.
Bayu mengalami hal tersebut. Dia memilih untuk melego mobil crossover kesayangannya.
Menurutnya, biaya bahan bakar, tarif tol, dan parkir serta perawatan rutin sebelumnya bisa menguras antara 20%-30% total pemasukannya. Dia mengaku sempat merasa kehilangan saat harus berganti memakai sepeda motor untuk mobilitas hariannya.
Akan tetapi, perasaan emosional itu pelan-pelan berganti jadi rasa lega. Sebab pengeluaran mobilitas dan kendaraannya jadi jauh menyusut.
Meski begitu, dirinya tetap mengupayakan pendapatan tambahan lewat kerja-kerja sampingan. Pasalnya, dia tetap merasa insecure dalam hal finansial di tengah kondisi ekonomi yang ada saat ini.
Efisiensi dan upaya menambah penghasilan sama-sama dilakukan. Nailul berpendapat, side hustle saat ini bukan lagi sekadar pilihan hidup, tapi menjadi sebuah keharusan. Banyak warga yang setelah bekerja formal, mencari tambahan dari pekerjaan informal. Tujuannya untuk menambal defisit rumah tangga, dengan segala penambahan kebutuhan yang ada.
Masyarakat sudah makan tabungan dan juga sebagian besar makan utang.Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital Celios
Downgrade Gaya Hidup yang Sehat
Financial Planner Budi Raharjo memandang, langkah downgrade lifestyle yang saat ini mulai banyak dipertimbangkan masyarakat, sejatinya merupakan bentuk adaptasi positif terhadap kondisi keuangan pribadi maupun keluarga.
Menurutnya, ketika kondisi ekonomi tidak sedang baik-baik saja, baik karena lonjakan pengeluaran akibat inflasi maupun kekhawatiran ancaman PHK, penyesuaian gaya hidup dan pengaturan ulang prioritas adalah langkah rasional yang patut diapresiasi.
“Dan ini bukanlah aib. Justru menjadi contoh kita memiliki rasionalitas yang baik dalam menghadapi situasi sulit atau mengantisipasi kondisi yang tidak sedang baik-baik saja,” katanya kepada Swara Indonesia Raya.
Meski begitu, dia mengingatkan agar masyarakat menjalani penyesuaian yang sehat. Hal ini bisa ditempuh dengan mengidentifikasi masalah utama, apakah bersumber dari sisi pendapatan atau pengeluaran.
Penyesuaian juga dilakukan dengan menghilangkan atau mengurangi pengeluaran yang tidak prioritas, seperti barang konsumtif dan kemewahan, atau menerapkan strategi substitusi. Misalnya, menyusun ulang menu belanja sehari-hari agar kebutuhan gizi keluarga tetap terpenuhi dengan biaya yang lebih efisien.
Hal ini menjadi contoh kita memiliki rasionalitas yang baik dalam menghadapi situasi sulit.Budi Raharjo, Financial Planner
Bagi pasangan suami istri, Budi menyarankan agar pos pengeluaran dipetakan secara bijak berdasarkan catatan pengeluaran sebelumnya. Mulai dari, cicilan utang, premi asuransi, tabungan rutin, hingga belanja rumah tangga. Setelah itu, diskusikan bersama agar keuangan tetap terjaga.
Sementara itu, bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang ingin menambah pendapatan, Budi mengingatkan pentingnya mencari peluang dengan modal sesedikit mungkin guna menekan risiko.
Namun, dia juga memperingatkan agar masyarakat tidak tergiur oleh iming-iming hasil instan tanpa risiko, termasuk investasi ilegal atau bodong yang kian marak terjadi.