Adopsi AI yang masif di kalangan pelajar Indonesia menghadirkan tantangan bagi dunia pendidikan, mulai dari kesiapan guru hingga kesenjangan infrastruktur.
KECERDASAN buatan (artificial intelligence/AI) telah mengubah cara siswa dan mahasiswa belajar. Namun, adopsi penggunaan AI di ruang akademik berkembang jauh lebih cepat dibandingkan kemampuan institusi pendidikan menyiapkan aturan serta metode pembelajaran yang adaptif.
Data Chegg Global Student Survey 2025 yang dimuat dalam Stanford AI Index 2026 menemukan, 95 persen mahasiswa Indonesia pernah menggunakan generative AI untuk mendukung studi mereka. Angka ini menempatkan Indonesia di posisi teratas di antara 15 negara yang disurvei.
Tak hanya di perguruan tinggi, adopsi teknologi ini juga merambah tingkat sekolah. Data OECD PISA 2025 menunjukkan bahwa 53 persen siswa usia 15 tahun menggunakan AI chatbot untuk membantu belajar setidaknya sekali seminggu.
Sementara itu, survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (,APJII) 2025 yang dikutip oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencatat, ada 43,98 persen responden yang memanfaatkan AI dengan tujuan edukasi dan pembelajaran.
Kendati angka adopsi ini terlihat signifikan, tingginya penggunaan tidak serta merta mencerminkan kesiapan sistem pendidikan nasional dalam mengintegrasikan AI secara efektif.
Di tengah masifnya laju adopsi oleh pelajar, tantangan besar justru terletak pada kesiapan tenaga pendidik serta infrastruktur pendukung.
Pemerintah sebetulnya telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tujuh Menteri tentang Pedoman Pemanfaatan dan Pembelajaran Teknologi Digital dan Kecerdasan Artifisial pada Maret 2026.
Namun, dalam praktiknya, implementasi di lapangan masih diadang berbagai kendala klasik. Mulai dari kesiapan guru, keterbatasan infrastruktur, kesenjangan akses teknologi, hingga belum meratanya pemahaman mengenai penggunaan AI secara bertanggung jawab.
Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Unifah Rosyidi, memandang fenomena adopsi AI ini harus disikapi secara bijak sebagai alat bantu, bukan ancaman yang harus ditakuti.
Menurutnya, posisi guru tidak akan pernah bisa digantikan oleh mesin, asalkan guru tersebut memiliki semangat untuk terus belajar. Meski demikian, Unifah menyoroti adanya jurang pemisah atau diferensiasi gap yang ekstrem dalam dunia pendidikan di Tanah Air.
Adopsi AI harus disikapi secara bijak sebagai alat bantu, bukan ancaman yang harus ditakuti.Unifah Rosyidi, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI)
Menurutnya, Indonesia itu memiliki perbedaan gap yang luar biasa. "Ada yang sangat advanced, di Jakarta aja beda-beda, ada juga yang sangat tertinggal, sehingga kalau dipetakan, itu terjadi disparitas," kata Unifah kepada Swara Indonesia Raya, Kamis (19/11/2026).
Ia menyebut, sebagian guru di kota besar sudah sangat siap memanfaatkan teknologi. Akan tetapi, banyak pula pendidik di daerah tertinggal yang jangankan mengakses pelatihan AI, jaringan internet saja bahkan belum masuk.
Oleh karena itu, PGRI mengingatkan agar standar kesiapan dan kebijakan tidak disamaratakan begitu saja.
Sebagai langkah konkret menghadapi tantangan ini, PGRI, lanjut Unifah, telah meluncurkan program pelatihan bagi satu juta guru untuk menguasai pembelajaran kecerdasan buatan dan coding dalam kerangka pembelajaran mendalam (deep learning).
Namun, ia menegaskan, pelatihan kilat saja tidak cukup. Pendampingan secara berkelanjutan menjadi kunci utama agar guru yang belum paham dapat dibimbing secara bertahap, yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap siswa di sekolah.