Komdigi saat ini tengah menggalakkan proses verifikasi biometrik bagi nomor-nomor prabayar.
DI TENGAH eskalasi modus penipuan digital yang semakin canggih dan masif di dalam negeri, berbagai upaya preventif dan represif disiapkan untuk melindungi konsumen akhir yang adalah warga negara Indonesia.
Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Edwin Hidayat Abdullah, mengungkapkan Indonesia menghadapi berbagai ancaman siber di ruang digital. Mulai dari modus penipuan akun palsu, iklan fiktif, hingga tautan phishing yang mencatut lembaga resmi.
Kejahatan-kejahatan itu, lanjutnya, tidak akan pernah selesai jika penanganannya hanya sebatas dilakukan takedown konten di permukaan. Menurutnya, penyelesaian utama harus dimulai dari pembenahan nomor seluler yang menjadi pintu masuk aktivitas digital masyarakat.
Sebagai informasi, karakteristik telekomunikasi Indonesia didominasi oleh nomor prabayar, di mana dari sekitar 297 juta nomor handphone, lebih dari 285 juta di antaranya merupakan nomor prabayar.
"Untuk mengendalikan akun-akun palsu, mau tidak mau harus kita mulai dari akarnya, dari pembenahan nomor seluler," katanya dalam acara Gerakan Bersama Perlindungan Konsumen (Geber PK) 2027 di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Sebagai langkah konkret, Komdigi saat ini tengah menggalakkan proses verifikasi biometrik bagi nomor-nomor prabayar. Program yang telah berjalan sekitar lima bulan ini telah menjangkau hampir 42 juta nomor.
Ke depan, nomor handphone yang terverifikasi secara biometrik diproyeksikan menjadi acuan utama yang lebih terpercaya saat warga membuka akun media sosial, aplikasi perpesanan seperti WhatsApp, maupun email.
Sementara itu, dari sudut pandang pertahanan teknologi dan keamanan siber, Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi BSSN, Bondan Widiawan, memaparkan eskalasi ancaman siber yang kini telah bergeser ke ranah yang jauh lebih kompleks.
Berdasarkan pemantauan trafik anomali di ruang siber, ancaman terbesar masih didominasi oleh malware serta kesalahan konfigurasi (misconfiguration) sistem akibat pembangunan infrastruktur IT yang kurang memperhatikan faktor keamanan sejak perancangan (security by design).
Bondan juga memperingatkan para pemangku kepentingan soal hadirnya teknologi baru yang membawa celah kerentanan tinggi, seperti pemanfaatan kecerdasan buatan (Agentic AI) serta ancaman komputasi kuantum (Quantum Computing).
Kriptografi konvensional yang saat ini banyak digunakan, seperti RSA, diprediksi tidak lagi relevan dan dapat dibobol oleh komputer kuantum dalam waktu singkat "Makanya saya sarankan, segera migrasi," tegas Bondan.
BSSN mendorong berbagai lembaga dan sektor industri untuk mulai bersiap melakukan migrasi ke sistem pertahanan berbasis post-quantum cryptography guna mengantisipasi kebocoran data skala masif pada masa mendatang.
Melalui forum Geber PK 2027, seluruh pihak sepakat bahwa perlindungan konsumen di ruang digital tidak bisa dibebankan kepada satu pihak saja. Dibutuhkan kolaborasi erat yang melibatkan pemerintah, penyelenggara platform digital, pelaku industri, serta kesadaran aktif dari masyarakat itu sendiri.
Dengan membangun sistem pertahanan kolaboratif yang terintegrasi dan responsif terhadap perkembangan teknolog, perlindungan terhadap masyarakat dapat dilakukan secara preventif sebelum kerugian materiil maupun immateriil terjadi.