Tantangan Besar Implementasi Perpres Ojol

Sudah sekitar 3 tahun Andi berkeliling Jakarta sebagai pengemudi ojek online (ojol). Lulusan SMA itu saban hari bergelut dengan jalanan ibu kota untuk menyambung hidup keluarganya. 

Dia memilih kerja sebagai ojol lantaran sulitnya mencari pekerjaan lain. Bukan sekali dua kali dirinya mengirimkan surat lamaran ke berbagai perusahaan, tapi hasilnya masih nihil. “Sudah kirim CV ke mana-mana, online offline, tapi nggak ada panggilan. Pas daftar jadi ojol diterima, jadi dijalani saja. Nyari kerja susah,” katanya. 

Selama melakoni pekerjaannya, Andi menyatakan biasa mengumpulkan sekitar Rp100.000 dalam sehari. Akan tetapi, angka tersebut tak ajeg. Nominal pastinya bervariasi tergantung orderan yang masuk. 

Dia mengaku tahu sedikit soal aturan ojol, utamanya saat pembahasan tentang regulasi itu sedang ramai. Termasuk soal potongan komisi platform maksimal 8% yang diumumkan pertengahan tahun lalu, dan baru diresmikan pada awal Oktober 2026 ini. 

Namun, menurutnya, pendapatan yang diterima tidak terlalu berubah sejauh dia menjalani pekerjaan sebagai pengemudi ojol. “Kalau dibilang penghasilan kita bakal naik, nggak begitu kerasa sih. Masih sama-sama aja,” imbuhnya. 

Industri transportasi digital di Indonesia memang terus bergeliat. Pada Oktober 2026, lanskapnya memasuki babak baru dengan resmi terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital. 

Wakil Menteri Sekretaris Negara, Bambang Eko, mengatakan bahwa aturan ini berisi tentang berbagai aspek terkait transportasi digital. Topiknya mencakup sistem elektronik, usaha mikro dan kemitraan, jaminan sosial, ketenagakerjaan, serta regulasi untuk penerbitan aturan pelaksanaan. 

Nantinya, peraturan turunan dari Perpres itu akan masing-masing diterbitkan oleh lembaga terkait yakni Kementerian UMKM, Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Komunikasi dan Digital dengan deadline paling lambat pada 31 Desember 2026. 

Dalam Perpres tersebut, Kementerian UMKM akan berperan dalam mengawal perjanjian kemitraan antara pengemudi ojol dengan aplikator. Kementerian Perhubungan bertugas mengawal potongan tarif sebesar 8% untuk aplikator agar benar-benar diterapkan. Sementara Kementerian Komunikasi dan Digital akan mengatur pengantaran barang dan makanan. 

(Visualisasi jumlah pengendara ojol)

Perkuat Ekosistem Digital 

Dari sisi legalitas, Perpres 27/2026 memberikan pengakuan negara terhadap pengemudi ojol sebagai mitra yang masuk dalam ekosistem UMKM. CEO GoTo, Hans Patuwo, menyambut positif kepastian yang diberikan lewat aturan tersebut. 

Dia menyebut pihaknya mendukung penuh regulasi itu sebagai langkah memperkuat ekosistem digital yang sehat dan berkelanjutan. Ini termasuk soal batas potongan komisi yang dinilainya tidak mengganggu operasional lantaran sudah diterapkan sejak Juli lalu. 

Hans juga menyatakan komitmennya terhadap kesejahteraan pengemudi lewat program apresiasi mitra yang menyediakan fasilitas seperti jaminan BPJS, THR, hingga bantuan-bantuan lain. 

“Kami meyakini bahwa keberlanjutan ekosistem hanya dapat terwujud melalui kolaborasi dan sinergi dari seluruh pihak,” katanya dalam keterangan resmi. 

Masih Kental Relasi Kuasa 

Namun demikian, narasi kesejahteraan yang dibangun dari angka komisi 8% dan status ekosistem UMKM harus dikawal sampai benar-benar terasa di lapangan, tak hanya jadi pemanis di atas kertas. 

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Fadhila Maulida, mengaku bahwa status UMKM pada pengemudi ojol dapat memberikan manfaat formal. Pengemudi bisa memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), yang membuka pintu ke pembiayaan kredit usaha rakyat dan skema pajak yang lebih ringan lewat PPh Final. 

Akan tetapi, dia tetap mempertanyakan esensi dari status mitra UMKM ketika dihadapkan pada relasi kuasa antara pengemudi dan platform. Sebab dalam praktiknya, perihal mengenai penentuan tarif, distribusi pesanan, hingga sanksi penangguhan akun dan pemutusan mitra masih mutlak berada di tangan platform. 

Fadhila juga menyebut bahwa potongan komisi platform maksimal 8% saat ini masih sekadar ilusi matematis. Realitasnya, aplikator yang margin keuntungannya terpotong, dapat melakukan kompensasi lain demi menekan biaya operasional.

Platform bisa saja memangkas insentif mitra, mengenakan biaya tambahan ke konsumen atau meniadakan diskon. “Kalau diskon nggak ada, itu akan mengurangi pelanggan, dan pada akhirnya akan mengakibatkan permintaan menurun. Dengan begitu, maka pendapatan dari ojol juga akan ikut turun,” katanya kepada Swara Indonesia Raya, Kamis (8/10/2026). 

Hal senada diungkapkan Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati. Menurutnya, kondisi lapangan dengan pengemudi rata-rata bekerja selama 12 hingga 18 jam sehari, hanya untuk meraup pendapatan kotor sekitar Rp75.000-Rp100.000. Angka ini masih di bawah rata-rata upah minimum nasional sebesar Rp3,5 juta per bulan. 

Tak hanya sampai di situ, para pengemudi ojol masih harus menanggung sendiri seluruh biaya operasional seperti bahan bakar, perawatan kendaraan, pulsa, hingga cicilan atribut seragam. 

Lily juga menyebut potongan komisi 8% yang tak sesuai dengan realitas. Dalam temuan lapangan, lanjutnya, potongan riil dari kantong pengemudi bisa mencapai angka 34% karena platform menyelipkan potongan terselubung di awal. 

Dia mencontohkan dalam sebuah order bernilai Rp19.500. Sebelum dana masuk ke pengemudi, platform memotong di muka sebesar Rp5.500 yang terdiri dari biaya layanan aplikasi Rp4.500 dan asuransi Rp1.000. Setelah itu, baru platform memotong 8% dari sisa dananya, sehingga pengemudi hanya membawa pulang Rp12.880. 

Perkuat Jaminan Sosial

Fadhila dari INDEF menjelaskan, dengan hadirnya Perpres ojol, diharapkan skema jaminan sosial dari para pengemudi bisa lebih diperjelas. Misalnya, terkait Nantinya siapa yang akan menanggung iuran BPJS. Sebab, dulu sebagian iuran disubsidi oleh platform sehingga beban pengemudi lebih kecil. 

Dengan aturan baru yang ada, jika pendapatan platform menurun, dia khawatir keberlanjutan perlindungan sosial dan kelangsungan usaha para pengemudi juga akan ikut terancam. 

Oleh karena itu, dia menekankan agar pemerintah tak hanya berfokus pada potongan komisi ojol dan platform. Tapi, harus menjaga kesehatan ekosistem secara menyeluruh. 

Lily dari SPAI juga mengingatkan, selama ini para pengemudi ojol harus bekerja dalam jam kerja yang panjang serta penuh risiko kecelakaan kerja. Ia menegaskan, relasi ojol dan aplikator selama ini telah mutlak memenuhi 3 unsur hubungan pekerja yakni pekerjaan, upah, dan perintah. 

Unsur pekerjaan terpenuhi karena platform yang menetapkan pesanan yang wajib dijalankan. Unsur upah terpenuhi lewat sistem bayaran satuan hasil dan kendali platform atas pencairan dana. 

Sementara unsur perintah tampak melalui ancaman sanksi suspend hingga PHK jika order ditolak. “Kami berharap Presiden dapat mengambil alih persoalan ojol ini dan menetapkan ojol sebagai pekerja sesuai Hukum Ketenagakerjaan,” ujar Lily.