Hadirnya Undang-Undang Satu Data Indonesia menandai transformasi tata kelola data di Indonesia yang lebih komprehensif. Kendati demikian, implementasi regulasi ini masih menyisakan pekerjaan rumah besar, mulai dari kesiapan infrastruktur hingga implikasinya pada publik.
SISTEM data nasional maju selangkah dengan disahkannya Undang-Undang Satu Data Indonesia (SDI) pada 6 Oktober 2026. Aturan berisi 20 bab dan 141 pasal itu diharapkan tak sekadar jadi menara gading teknologi, tapi bisa merevolusi tata kelola data di Tanah Air ke arah yang lebih baik.
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Sturman Panjaitan, mengatakan, kualitas data, merupakan fondasi utama penyusunan kebijakan publik. Termasuk kebijakan fiskal, perencanaan pembangunan, hingga penyaluran bantuan sosial.
Sturman menjabarkan, adanya miskonsepsi soal aturan ini yang berkembang di masyarakat. Dia menyebut, Satu Data tidak berarti sentralisasi basis data pemerintah dalam satu peladen raksasa.
Justru, lanjutnya, UU SDI mendorong prinsip interoperabilitas lewat penerapan standar data, metadata, kode referensi, hingga katalog data nasional.
Interoperabilitas dilaksanakan tanpa memusatkan secara fisik basis data di satu peladen tunggal dan tanpa pemindahan kepemilikan, penguasaan, serta tanggung jawab pengelolaan data dari produsennya. Pembuat dan pemilik data bisa beragam.
Mulai dari, kementerian hingga pemerintah desa, tapi standarnya akan tetap satu.
Senada, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), Nezar Patria, mengatakan dalam rangka mewujudkan ekosistem yang saling terhubung Komdigi siap mengambil peran strategis di balik layar. “Kita coba men-support interoperability dan juga dukungan infrastruktur,” katanya dalam keterangan resmi Komdigi,
Nezar menyatakan, UU SDI mengatur tata kelola melalui rencana induk Satu Data Indonesia, arsitektur Satu Data Indonesia, manajemen data, serta siklus Satu Data Indonesia. Selain itu, regulasi ini turut memfasilitasi pemanfaatan teknologi digital terkini seperti blockchain dan kecerdasan artifisial.
Untuk membentengi infrastruktur canggihnya, negara akan memperkuat kedaulatan data lewat standar keamanan ketat. Prosedurnya mencakup infrastruktur kriptografi, sistem manajemen sertifikat digital, pengendalian akses data, hingga kewajiban audit keamanan.
Mitigasi Risiko Satu Kesalahan Nasional
Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi, mengatakan pemerintah saat ini menghasilkan data berskala raksasa. Alhasil, kepastian bahwa data tersebut akurat, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi sangat krusial.
Ia mengingatkan, beleid ini tidak berhenti sekadar payung hukum yang normatif. Selain itu, lembaga penyelenggara yang dibentuk, juga tak boleh hanya menjadi koordinator administratif tanpa otoritas dan daya dorong yang kuat.
Pasalnya, dengan penerapan Satu Data Indonesia, skenario terburuknya terletak pada standarisasi dan validasi data yang gagal dieksekusi dengan baik. Dia memperingatkan jangan sampai Indonesia memiliki dalih “satu data”, tapi pada praktiknya justru menghasilkan satu kesalahan yang sama secara nasional akibat referensi data dasar yang keliru sejak awal.
“Kalau datanya benar, kebijakan bisa tepat sasaran. Sebaliknya, kalau datanya salah, teknologi secanggih apa pun hanya akan membuat kesalahan menjadi lebih cepat, lebih luas, dan lebih mahal,” katanya kepada Swara Indonesia Raya, Jumat (9/10/2026).
Oleh sebab itu, Heru menekankan agar setiap instansi memiliki indikator kualitas data yang jelas, mekanisme pembaruan berkala, serta pihak yang memikul tanggung jawab jika terjadi kesalahan perujukan data.
Dengan penerapan Satu Data Indonesia, skenario terburuknya terletak pada standarisasi dan validasi data yang gagal dieksekusi.
Hal serupa, diakui juga oleh Sturman dari Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Menurutnya, kesalahan pendataan, akan berdampak langsung pada nasib masyarakat.
Oleh sebab itu, UU SDI jadi langkah yang sangat strategis mendorong keadilan sosial. “Ketika data keliru, yang salah bukan hanya angka, tapi yang terluka adalah keadilan.” kata Sturman dalam rapat paripurna DPR, Selasa (6/10/2026).
Fokus pada Pemrosesan Data
Direktur Eksekutif Catalyst Policy Works, Wahyudi Djafar, mengatakan, UU ini merupakan peningkatan status dari Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Aturan tersebut dinilai setara dengan Data Governance Act di Uni Eropa yang mengatur bagaimana pemrosesan data publik atau data yang ada di pemerintah.
Jadi, dia menjelaskan, implikasi utama UU SDI berfokus pada bagaimana pemrosesan dan pengelolaan data di lingkup pemerintah berjalan secara terpadu. Meski begitu, akan tetap ada kaitannya dengan data pribadi masyarakat, yang saat ini dipayungi oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
“Karena pada dasarnya, data-data yang dikelola pemerintah juga kan salah satunya merupakan bagian dari data pribadi. Misalnya, terkait bansos, data kependudukan, dan lain-lain,” katanya kepada Swara Indonesia Raya, Senin (12/10/2026).
Terkait arsitektur sistem dan tata kelola data, regulasi ini menerapkan prinsip integrasi dan distribusi data. Wahyudi menyebut, pilihan ini tepat karena mempertahankan kewenangan produsen dan wali data.
Menurutnya, keberhasilan integrasi tidak cukup diukur dari banyaknya sistem yang terhubung. Ukuran utamanya harus mencakup kualitas data, keterlacakan perubahan, pembatasan tujuan, keamanan data, hingga pertanggungjawaban saat data yang salah menimbulkan kerugian.
| Aspek Perbandingan | Satu Data Indonesia | Smart Nation Framework Singapura | Estonia e-Governance |
| Tujuan Utama & Filosofi | Standardisasi Birokrasi: Mengatasi ego sektoral kementerian dan menyatukan format data publik | Inovasi & Ekonomi Digital: Memaksimalkan pemanfaatan data sebagai komoditas ekonomi | Efisiensi Total Layanan Publik: Membangun ekosistem e-government |
| Tulang Punggung Teknologi | SPLP (Sistem Penghubung Layanan Pemerintah) yang berfungsi menghubungkan jalur data antarinstansi. | APEX (Application Public Sector Enterprise Exchange) untuk internal pemerintah, dan MyInfo untuk profil data warga. | X-Road, infrastruktur enkripsi terdesentralisasi yang menghubungkan database pemerintah dan swasta secara aman. |
| Keamanan & Validasi Data | Baru mulai merancang regulasi kerangka kerja untuk teknologi masa depan seperti Blockchain dan Kecerdasan Buatan (AI). | Fokus pada standardisasi Kecerdasan Buatan (AI) nasional dan keamanan siber tingkat tinggi terpusat di bawah CSA (Cyber Security Agency). | Memanfaatkan KSI Blockchain sejak lama untuk menjamin bahwa data warga yang telah disimpan tidak dapat diubah secara ilegal. |
Dampak Secara Luas
Wahyudi dari Catalyst Policy Works menyatakan, penyelenggaraan UU SDI di lapangan akan banyak melibatkan swasta dalam perannya sebagai penyedia layanan. Misalnya, terkait dengan pusat data nasional (PDN).
Pemerintah memiliki target membangun sejumlah PDN, sebagai bagian dari infrastruktur yang akan mendorong integrasi dan interoperabilitas data publik. Akan tetapi, kapasitasnya dinilai belum akan mencukupi kebutuhan pemrosesan data yang masif.
Terlebih untuk model-model yang terkait pengembangan kecerdasan artifisial. Disitulah pihak swasta atau sektor privat akan mengisi peran.
Meski begitu, batasan peran ini akan sangat bergantung pada klasifikasi data yang dikelola, sebagaimana diatur dalam regulasi terkait. “Hal ini nantinya akan memengaruhi sejauh mana peran infrastruktur yang disediakan swasta mengambil peran, baik dalam penyimpanan maupun pemrosesan data tersebut,” ujarnya.
Sementara itu, bagi masyarakat umum, Wahyudi menyebut, kehadiran UU SDI diharapkan bisa memberi kepastian perencanaan pembangunan yang evidence based, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
Menurutnya, integrasi data yang nantinya diterapkan bersifat krusial untuk verifikasi penerima bantuan sosial dan layanan publik lainnya, agar lebih akurat dan tepat sasaran. Sehingga, integrasi datauntuk verifikasi penerima bantuan sosial dan layanan publik lainnya, dapat lebih akurat dan tepat sasaran.