Menakar Dampak Pemberlakuan Pajak E-commerce

Swara, Jakarta - Lebih dari lima hari Diah Meilani, pelaku bisnis online, mengurusi verifikasi data di platform e-commerce terkait pemberlakuan pemungutan PPh Pasal 22 dengan mekanisme baru, yang jadi amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025. 

Awalnya, pemerintah menetapkan implementasinya dilakukan per 1 Juli 2026. Sebelum batas waktu itu, sekitar bulan Juni, Diah bercerita para pedagang di e-commerce diminta melakukan verifikasi dan pembaruan data mandiri. 

Data dan dokumen yang diperlukan untuk proses tersebut memang tidak berbelit. Tapi problem muncul dari penyedia platform. Saat itu, aplikasi sering mengalami kendala dan tidak dapat diakses. Bahkan, para pedagang tidak bisa melakukan transaksi jual beli selama beberapa waktu. 

“Juni itu sudah mulai daftar verifikasi. Tapi perlu waktu lebih dari 5 hari karena berkali-kali coba submit itu ketolak. Server platformnya juga down, jadi malah nggak bisa jualan,” katanya kepada Swara Indonesia Raya, Selasa (6/10/2026). 

Dia melanjutkan, setelah susah payah melakukan verifikasi, ternyata implementasi aturannya justru ditunda hingga 31 Oktober 2026. Dalam kurun waktu tersebut, pungutan pajak 0,5% yang sebelumnya sudah diterapkan telah dikembalikan seutuhnya kepada para seller. 

Menurutnya, implementasi aturan baru tersebut tidak memberatkan. Sebab, beban pajaknya memang sudah ada, hanya tata caranya yang berubah.

Diah mengaku memang sempat khawatir ketika wacana ini muncul. Tapi setelah mempelajari dan banyak berdiskusi dengan rekan sesama seller, dia mengaku tak ada masalah dengan hal tersebut. 

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan resmi memberlakukan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 atas penghasilan pedagang dalam negeri melalui platform e-commerce lebih awal, terhitung 1 Oktober 2026. 

Sebelumnya, pemerintah sempat memberikan waktu penyesuaian pelaksanaan hingga 31 Oktober 2026 dengan pertimbangan kesiapan teknis dan kondisi ekonomi masyarakat. Namun, berdasarkan evaluasi serta kesiapan sistem dan administrasi penyelenggara, pemungutan ditetapkan efektif mulai bulan ini. 

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menyatakan, penyesuaian waktu pelaksanaan ini menjadi bagian dari evaluasi pemerintah terhadap implementasi kebijakan. Hal ini juga tidak mengubah substansi ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025. 

“Kami akan terus memastikan pelaksanaannya berjalan dengan baik serta memberikan kepastian dan kemudahan bagi para pedagang,” katanya dalam siaran pers (1/10/2026). 

Bimo juga memastikan, implementasi regulasi ini bukan merupakan pengenaan jenis pajak baru bagi para pedagang online. Kebijakan ini mengatur mekanisme pemungutan atas kewajiban pajak yang sudah ada, tapi melibatkan platform marketplace. Dengan begitu, harapannya proses pemenuhan kewajiban perpajakan menjadi lebih mudah dan tertib. 

Hingga saat ini, pemungutan pajak secara otomatis dilakukan oleh empat penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PSME) yang ditunjuk resmi oleh DJP. Keempatnya adalah PT Shopee International Indonesia (Shopee), PT Global Digital Niaga Tbk (Blibli), PT Tokopedia (Tokopedia), dan PT Ecart Webportal Indonesia (Lazada). 

Pemotongan pajak dilakukan secara langsung saat transaksi terjadi, sehingga administrasi perpajakan pedagang menjadi lebih praktis. Meski begitu, ada batasan tertentu untuk pelaku dagang online sebelum mereka dikenakan implementasi regulasi anyar ini. 

Ketentuan Tarif dan Batasan

Berdasarkan PMK 37/2025, besaran PPh Pasal 22 yang dipungut oleh marketplace adalah sebesar 0,5% dari peredaran bruto atau omzet. Ini tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). 

Namun, pemerintah memberikan fasilitas dan perlindungan untuk para pelaku usaha kecil dengan mekanisme batasan omzet. Bagi pedagang individu (wajib pajak orang pribadi) dengan akumulasi omzet sampai dengan Rp500 juta dalam satu tahun pajak berjalan, tidak akan dikenakan potongan PPh Pasal 22. 

Untuk terhindar dari pungutan otomatis, pedagang pribadi wajib menyampaikan surat pernyataan mengenai batasan omzet Rp500 juta tersebut melalui sistem yang disediakan oleh masing-masing e-commerce. 

Sementara itu, bagi pelaku dagang online dengan kategori wajib pajak badan (PT/CV) fasilitas tersebut tidak berlaku. Aturan PPh Pasal 22 masih sama seperti sebelumnya, dengan pungutan sebesar 0,5% langsung atas seluruh transaksi sejak awal. Akan tetapi, tetap ada pengecualian jika pelaku memiliki Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh dari DJP. 

Tingkatkan kepatuhan perpajakan 

Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengungkapkan, semangat dari pemberlakuan aturan pemungutan pajak oleh marketplace ini, adalah untuk memberikan level playing field yang sama antara penjual daring dan luring. Menurutnya, selama ini, masih terjadi kesenjangan terkait penerapan kepatuhan perpajakan di antara keduanya. 

Pedagang luring di pasar misalkan, bisa dikenakan pajak penghasilan apabila terpenuhi secara omzet, namun pedagang daring sulit untuk terdeteksi. “Oleh karena itu, memang sudah seharusnya ada juga aturan yang membuat pedagang daring juga terkena aturan pajak yang serupa. Sehingga tercipta kondisi perpajakan yang adil bagi semua pihak,” jelas Nailul, kepada Swara Indonesia Raya, Senin (28/9/2026). 

Sejatinya, ia melanjutkan, bagi pelaku usaha daring yang terdaftar NPWP, membayar pajak juga dilakukan melalui skema yang normal, yakni menggunakan PPh Final UMKM. 

Namun demikian, Nailul mengungkapkan, ada beberapa celah dalam penerapan pajak e-commerce ini, terutama terkait dengan data. Ada kecenderungan pelaku usaha atau pedagang di daring mempunyai beberapa toko di platform yang berbeda. 

Mereka bisa saja membagi penjualan per tahunnya di bawah ambang batas Rp500 juta setahun. Misalkan, di platform A dia menjual hingga Rp400 juta setahun, di platform B Rp300 juta setahun. 

Karena tidak ada cross data platform, mereka bisa menghindar. Artinya, mereka masih bisa melakukan penghindaran pajak melalui split revenue. 

Menurut Nailul, karena belum ada aturan terkait dengan cross data platform ini, seharusnya ada kesepahaman juga terkait dengan pedagang yang sudah membayar pajak melalui pungutan biasa setiap tahunnya. Hal ini untuk menghindari double taxation kepada pelaku usaha yang sudah taat. 

Dampak tidak langsung

Pemberlakuan mekanisme pemungutan pajak ini, memunculkan kekhawatiran akan semakin mahalnya barang-barang yang dijual di marketplace. Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Budi Primawan menjelaskan, idEA tidak melihat bahwa penerapan PPh 22 melalui marketplace, otomatis membuat harga barang naik. 

Karena, pada prinsipnya regulasi ini tidak menetapkan pajak baru, tetapi perubahan mekanisme pemungutan kewajiban PPh. Dari yang sebelumnya dilakukan sendiri menjadi dipungut melalui marketplace.

“Namun, kami juga tidak bisa mengatakan bahwa kebijakan ini sama sekali tidak akan berdampak pada harga,” ujar Budi, Swara Indonesia Raya, Senin (28/9/2026).

Dalam praktiknya, ia melanjutkan, setiap usaha memiliki struktur biaya dan margin yang berbeda. Ada yang masih memiliki ruang untuk menyerap berbagai biaya, ada juga yang marginnya sangat tipis. 

Jadi walaupun terjadi penyesuaian harga, besarannya tidak bisa digeneralisasi dan tentu tidak tepat diasumsikan otomatis sebesar tarif PPh 22. Menurut Budi, yang menjadi perhatian idEA justru dampak tidak langsung dari implementasinya. 

Platform perlu melakukan penyesuaian sistem, proses operasional, administrasi, dan sumber daya yang tidak sedikit. Di sisi lain, pelaku usaha juga perlu menyesuaikan administrasinya. 

Semakin kompleks implementasinya, Budi menjelaskan, akan semakin besar pula potensi tambahan biaya dalam ekosistem. “Ini yang perlu kita jaga agar tidak pada akhirnya ikut memengaruhi harga yang dibayar konsumen,” katanya. 

Selain itu, ada pula kemungkinan perubahan perilaku pelaku usaha. Kalau berjualan melalui marketplace menjadi jauh lebih kompleks dibanding kanal lain, sebagian bisa mempertimbangkan kembali kanal penjualannya. 

Jangan sampai kebijakan yang bertujuan meningkatkan kepatuhan, justru menjadi disinsentif bagi UMKM untuk masuk dan bertumbuh di ekosistem digital. Karena itu, Budi menegaskan, idEA juga mendorong agar implementasinya benar-benar matang. 

“Kami sudah mengusulkan agar diberikan waktu sampai 2027, bukan untuk menghindari kewajiban pajak, tetapi supaya sistem dan administrasi perpajakannya bisa rapi sejak awal dan dampak yang tidak diinginkan dapat diminimalkan,” katanya. 

Sosialisasi kepada seller, buyer, dan masyarakat juga penting. Platform e-commerce pun, lanjutnya, siap membantu menjadi kanal komunikasi. 

“Jadi posisi kami sederhana, kenaikan harga bukan konsekuensi otomatis dari PPh 22, tetapi potensi dampaknya tetap perlu dijaga,” kata Budi. Namun, kepatuhan pajak dan administrasi yang lebih tertib harus bisa berjalan bersama dengan daya beli konsumen dan pertumbuhan ekosistem e-commerce. 

Simulasi Perhitungan Pajak 

Dengan ketentuan PMK 37/2025, berikut simulasi perhitungan pajak yang dipungut oleh marketplace bagi pedagang online, dengan asumsi total omzet Rp700 juta dalam satu tahun pajak. 

Sebagai catatan, total di bawah merupakan jumlah pajak PPh Pasal 22 yang dibayarkan dalam 1 tahun pajak berjalan. Dalam praktiknya, pungutan akan dilakukan secara bertahap untuk setiap transaksi yang terjadi.