Pajak pembalut bukanlah hal baru karena kena PPN sebagaimana barang lainnya. Namun, perlu disuarakan pembalut bebas dari PPN.
Sakitnya mens, Allah saja melarang umatnya untuk salat dan ibadah lainnya. Allah tidak pernah memberatkan umatnya.
Tapi negara ini? Malah menaikkan pajak pembalut 11% tuh benar-benar kejam enggak sih.
@neninurjp
Pengguna Thread
Sebagai mantan SPG pembalut, aku seneng banget isu pajak pembalut ini naik, artinya kita mulai peduli sama beban biologis yang gak bisa dipilih ini.
Jadi pas dulu aku jualan di lapangan, Harga yang kalian beli itu emang udah include PPN 11 persen dari dulu ya. Jadi kita lurusin dulu faktanya biar perjuangannya gak salah sasaran.
Yuk kita suarakan dan dorong revisi Pasal 4A UU PPN, biar pembalut masuk barang kebutuhan pokok yang dibebasin PPN. Kayak di Australia, India dan Malaysia yang udah 0 persen.
Makanya mumpung ramai, daripada energinya kita habisin untuk saling menyalahkan, better kita pakai momentum ini untuk fokus pada solusi. Kita dorong bersama revisi pasal 4A UU PN, agar pembalut bisa masuk sebagai kebutuhan pokok yang dibebankan PPN, biar ke depannya gak jadi beban lagi buat kita.
Ternyata aku keliru, jadi yang benar itu, pembalut statusnya tetap barang kena pajak (BKP) bukan non-BKP. Yang kita perjuangkan adalah agar pembalut dapat fasilitas dibebaskan PPN-nya lewat mekanisme pasal 16 B UU PPN. CMIIW.
@rimaamalia0
pengguna thread
Jujur, pas lihat ramai soal “pajak menstruasi”, reaksi pertama saya: hah, emang ada?
Ternyata gak ada. Yang ada PPN pembalut, efektif 11persen, sama kayak barang konsumsi lain. Dan ini bukan aturan baru.
Tapi tetap aja ada yang ganjel. Beras, telur, sayur bebas PPN. Pembalut? Belum. Pampers bayi juga belum. Padahal dua-duanya bukan barang pilihan.
Sementara di Skotlandia, pembalut malah dikasih gratis sejak 2022.
@masirsyad_
Pengguna thread
Kata DJP: pembalut itu Barang Kena Pajak, PPN efektifnya 11 persen dan bukan pajak khusus perempuan, tapi bagian dari sistem pajak konsumsi secara umum.
Secara aturan? Betul. pembalut belum termasuk daftar barang yang dapat fasilitas bebas PPN.
Pertanyaan saya : apakah barang yang gak bisa dihindari karena kebutuhan biologis, harus diperlakukan sama dengan barang yang bisa kita pilih untuk dibeli atau tidak?
Sistem PPN emang berlaku ke semua barang konsumsi, aturannya pun memang netral gender. TAPI… dampaknya gak sama rata.
Yang paling kerasa siapa? yap… PEREMPUAN.
YLKI bilang beban pajak ini gak dirasakan sama oleh semua konsumen. Perempuan dari keluarga berpenghasilan rendah berpotensi paling terbebani.
Terus, kenapa masih belum dihapus?
Menurut DJP, produk menstruasi itu banyak jenisnya, harganya beda-beda. Jadi kalau mau dibebasin pajaknya, harus diputusin dulu produk mana aja yang masuk.
Kalau PPN dihapus, pemasukan negara berkurang, dampaknya perlu dihitung dulu
Pertanyaannya : apakah dua alasan ini cukup buat terus memajaki barang yang gak bisa dihindari perempuan tiap bulan???
Kalam Al Iqbal
Konsultan Pajak
Sedikit meluruskan soal pajak pembalut, karena ternyata banyak yang sibuk mencari celah untuk menyerang konten ini, tapi justru melewatkan substansi pembahasannya.
Pertama, benar bahwa sistem PPN di Indonesia sudah diatur melalui UU sejak 1983 dan mulai berlaku 1 April 1985. Tarif PPN 10% kemudian naik menjadi 11% pada 1 April 2022. Jadi, aku TIDAK PERNAH bilang pajak pembalut baru ada di era pemerintahan sekarang.
Bahkan, tahun pertama pembalut secara spesifik mulai dikenakan PPN juga tidak bisa serta-merta disimpulkan dari tahun lahirnya UU PPN.
Kedua, benar bahwa pembalut sampai sekarang masih termasuk Barang Kena Pajak (BKP). DJP sendiri sudah mengonfirmasi hal tersebut. Untuk barang nonmewah, beban PPN efektifnya saat ini setara 11%.
Nah, sekarang pertanyaannya: apakah karena kebijakan ini sudah berlaku sejak lama, berarti kita tidak boleh mempertanyakannya sekarang?
Ini yang lucu.
Ketika ada masyarakat mengangkat isu tentang beban ekonomi perempuan, responsnya malah sibuk mencari siapa yang salah, siapa yang baru tahu, dan sejak zaman pemerintahan siapa pajak itu berlaku.
HELLO, poin pembahasannya bukan sedang lomba menyalahkan presiden. Pembalut adalah kebutuhan biologis yang tidak bisa begitu saja dihindari oleh perempuan.
Jadi, sangat wajar kalau publik mempertanyakan apakah produk sanitasi menstruasi seharusnya mendapatkan perlakuan pajak yang berbeda, seperti beberapa kebutuhan dasar lainnya.
Kebijakan publik bukan kitab suci yang tidak boleh dievaluasi. Sesuatu yang sudah berlaku puluhan tahun bukan berarti otomatis sudah adil dan tidak perlu diperbaiki.
Kalau memang ada yang perlu diluruskan, ya luruskan faktanya. Tapi jangan sampai sibuk mencari celah untuk mendiskreditkan orang yang mengangkat isu, sampai lupa membahas masalah utamanya.
Kita sedang membicarakan akses dan keterjangkauan kebutuhan dasar perempuan. Bukan sedang membela atau menjatuhkan rezim tertentu. Semoga bisa dipahami
Dr Alip Hildan
Konten Kreator