Pemerintah sedang merombak total cara kerja birokrasi yang tadinya terkotak-kotak (silo) menjadi saling terhubung (ekosistem) menggunakan teknologi yang aman. Tujuannya agar layanan publik seperti misal penyaluran bantuan sosial bisa tepat sasaran, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat.
SEBUAH orkestrasi ekosistem Infrastruktur Publik Digital yang melibatkan seluruh komponen pemerintahan secara sinergis ditopang oleh 3 komponen utama yaitu identitas digital melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD) dari Kemendagri sebagai fondasi verifikasi identitas.
Didukung dengan interoperabilitas data melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) yang dikembangkan Kemkomdigi sebagai jembatan pertukaran data antar instansi, dan dilengkapi dengan sistem pembayaran elektronik.
Ketiga komponen tersebut di atas bisa di akses melalui Portal Perlinsos yang diinisiasi oleh Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP). Komite yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No 83 tahun 2025 yang ditetapkan pada tanggal 29 Juli 2025.
Dalam komite ini diketuai Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan Luhut Binsar Pandjaitan. Wakil ketua Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) Rini Widyantini, serta Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid.
Sedangkan untuk anggotanya melibatkan 7 Menteri atau Kepala Lembaga yaitu Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Dalam Negeri, Kepala Bappenas, Kepala BPK, Kepala LKPP dan Kepala BSSN.
SPLP Tulang Punggung Keselarasan (Interoperabilitas)
SPLP bekerja seperti "jembatan digital" yang menghubungkan berbagai sistem informasi kementerian dan Lembaga, memungkinkan pertukaran data antar instansi terkait secara aman dan terstandar sesuai kebutuhan, sesuai kewenangan, dan sesuai standar keamanan yang berlaku.
Namun, prinsip paling fundamental dari SPLP yang perlu dipahami publik adalah bahwa SPLP tidak mengambil alih data milik instansi lain dan tidak memindahkan pangkalan data.
Data tetap berada di instansi pemiliknya. SPLP murni bertindak sebagai penghubung, dan setiap pertukaran data tercatat serta dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam konteks global, pendekatan ini selaras dengan praktik terbaik interoperabilitas pemerintahan yang telah diterapkan di negara-negara maju.
Estonia dengan X-Road-nya, India dengan IndiaStack-nya, dan Singapura dengan National Digital Identity-nya telah membuktikan bahwa interoperabilitas data pemerintah dapat dibangun tanpa sentralisasi data.
Selama 18 tahun bekerja di Kementerian Kominfo yang kemudian berubah menjadi Kementerian Komdigi pada tanggal 21 Oktober 2024, saya cukup lama menyimpan harapan bahwa suatu saat SPLP bisa dimanfaatkan secara nasional mengikis ego sektoral sekaligus menjadi pintu masuk perbaikan layanan publik di Indonesia.
Hingga 28 September 2026, SPLP telah memproses lebih dari 19,8 juta transaksi pertukaran data dalam pelaksanaan piloting digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos Digital), menjangkau sekitar 5,4 juta kepala keluarga.
Angka ini adalah bukti nyata bahwa interoperabilitas data antar Kementerian dan lembaga pemerintah yang selama ini dianggap mustahil, ternyata bisa dieksekusi.
Harapan bahwa tulang punggung interoperabilitas ini mendapatkan cukup dukungan dan bisa kuat menahan beban pertukaran data yang sangat besar.
Dengan kesuksesan usecase digitalisasi perlinsos ini saya meyakini akan membuka lebih banyak lompatan baru di sektor-sektor layanan publik lainnya.
Konsolidasi Infrastruktur Menuju Terpadu
Keterhubungan data hanya dapat terwujud jika didukung oleh infrastruktur yang memadai dan terkonsolidasi. Salah satu gebrakan paling signifikan dalam transformasi digital pemerintahan Indonesia adalah pergeseran paradigma dari pengadaan infrastruktur mandiri oleh masing-masing instansi menuju model berbagi pakai infrastruktur secara nasional.
Melalui kerangka arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang telah diperbarui periode 2025-2029, pemerintah mewajibkan seluruh belanja TIK kementerian dan lembaga mengutamakan pemanfaatan infrastruktur SPBE nasional.
Proses clearance atau evaluasi belanja SPBE yang dilakukan oleh Kemkomdigi, Kementerian PANRB beserta Bappenas memastikan bahwa setiap rupiah anggaran TIK menghasilkan output dan outcome yang jelas, tidak duplikatif, dan mendukung keterpaduan layanan.
Konektivitas sebagai Prasyarat Inklusi
Infrastruktur bukan hanya tentang pusat data. Dalam konteks digitalisasi bantuan sosial, konektivitas jaringan menjadi prasyarat absolut. Kemkomdigi telah memetakan 514 kabupaten/kota dan sekitar 138.000 kantor pemerintahan di seluruh Indonesia. Hasilnya, sebanyak 98,96% telah terjangkau sinyal 4G dengan kualitas cukup baik hingga baik sekali.
Angka 98,96% tentu mengesankan, namun kita tidak boleh mengabaikan 1,04% sisanya. Di wilayah-wilayah yang masih blank spot atau memiliki kualitas sinyal yang rendah, digitalisasi bantuan sosial menghadapi tantangan serius.
Itulah mengapa strategi implementasi yang ditempuh bersifat bertahap, memulai dari wilayah-wilayah yang telah tervalidasi memiliki kualitas sinyal baik, sambil terus mempercepat pembangunan infrastruktur konektivitas di wilayah-wilayah yang tertinggal.
Selain itu strategi di lapangan dengan memanfaatkan 846.234 orang agen melalui metode pengumpulan masyarakat di lokasi yang memiliki konektivitas lebih baik seperti kantor desa juga diharapkan bisa mempercepat proses pendaftaran calon penerima bantuan sosial.
Untuk wilayah-wilayah yang memang belum memiliki sinyal sama sekali, tentunya membutuhkan solusi antara dengan memanfaatkan agen perlinsos.
Bisa dari Dinas Sosial masing-masing kabupaten/kota untuk bisa melakukan kegiatan jemput bola untuk melakukan verifikasi secara manual sebagai antisipasi.
Transformasi digital itu tentang merajut kembali rasa keadilan dan kehadiran negara di setiap jengkal tanah air.Aris Kurniawan
Pemanfaatan Pusat Data Nasional
Konsolidasi infrastruktur juga mencakup pemanfaatan Pusat Data Nasional (PDN) sebagai tulang punggung komputasi awan (cloud) pemerintah.
Dengan Proyeksi pasar pusat data Indonesia yang akan tumbuh hingga USD 2,4 miliar pada tahun 2030, pemerintah harus memastikan bahwa pertumbuhan ini terarah dan terkonsolidasi, bukan tersebar dalam silo-silo infrastruktur instansi.
PDN sekarang mulai menggunakan konsep ekosistem dimana beberapa pusat data milik kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang memenuhi standar kelaikan dan keamanan mulai diassess atau dinilai untuk kemudian akan dikoneksikan dalam sebuah jaringan ekosistem PDN.
Harapannya ekosistem PDN ini dapat meningkatkan standarisasi layanan, keamanan dan ketahanan data. PDN menjadi backbone komputasi yang menjalankan SPLP dan komponen-komponen teknologi lainnya.
Memastikan ketersediaan (availability), keandalan (reliability), dan skalabilitas (scalability) yang diperlukan untuk menangani puluhan juta transaksi data.
Transformasi digital bukan sekadar soal menyambungkan kabel atau memindahkan angka-angka ke dalam layar komputer, melainkan tentang merajut kembali rasa keadilan dan kehadiran negara di setiap jengkal tanah air.