SETIAP bulan November, bangsa Indonesia kembali diingatkan pada peristiwa heroik pertempuran Surabaya 10 November 1945. Keberanian arek-arek Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaan dari kedatangan pasukan Sekutu menjadi salah satu tonggak penting dalam perjalanan sejarah bangsa.
Peristiwa tersebut kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan. Setiap tahun, peringatan ini juga menjadi momentum untuk mengenang jasa para pejuang sekaligus memberikan penghargaan kepada tokoh-tokoh yang dinilai memiliki jasa luar biasa bagi bangsa dan negara.
Namun, di balik berbagai kegiatan penghormatan dan pengusulan gelar Pahlawan Nasional, terdapat satu persoalan mendasar yang sering kali luput dari perhatian, yaitu keberadaan arsip yang merekam perjalanan hidup dan perjuangan seseorang.
Kita sering kali bersemangat mengusulkan seorang tokoh daerah menjadi Pahlawan Nasional. Pemerintah daerah, akademisi, sejarawan, keluarga, organisasi masyarakat, hingga berbagai komunitas turut mengambil bagian dalam proses tersebut.
Tidak jarang pengusulan ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi daerah asal tokoh yang bersangkutan. Pertanyaan mendasarnya adalah apakah seluruh semangat pengusulan itu telah diikuti oleh kesadaran untuk menyelamatkan arsip yang merekam perjuangannya?
Jangan sampai kita begitu bersemangat mengusulkan seseorang menjadi Pahlawan Nasional, tetapi justru kesulitan menunjukkan bukti autentik mengenai apa yang telah diperjuangkannya.
Pahlawan bukan sekadar gelar kehormatan yang diberikan negara. Di dalamnya terdapat pengakuan terhadap perjalanan pengabdian, pengorbanan, pemikiran, dan karya seseorang bagi masyarakat, bangsa, dan negara.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan memberikan landasan bagi pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada seseorang yang dinilai memiliki tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa.
Dalam proses pengusulan, keberadaan dokumen menjadi bagian penting. Riwayat hidup dan perjuangan calon pahlawan, uraian perjuangan, biografi, tanda kehormatan yang pernah diterima, pandangan tokoh masyarakat, serta dokumentasi foto merupakan sejumlah bahan yang diperlukan.
Seluruhnya menjadi sumber pertimbangan bagi Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Tingkat Daerah (TP2GD) maupun Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP). Pada titik inilah arsip menempati posisi yang tidak dapat dipisahkan dari proses pengusulan.
Arsip bukan sekadar pelengkap administrasi, melainkan bukti yang memungkinkan suatu perjuangan ditelusuri, diuji, dibandingkan, dan dipertanggungjawabkan secara historis.
Pengalaman pengusulan sejumlah tokoh memperlihatkan betapa menentukan keberadaan arsip. Salah satu contoh adalah pengusulan M. Toha oleh masyarakat Jawa Barat yang dimotori sejarawan Universitas Padjadjaran, Nina Herlina Lubis. Pengusulan tersebut menghadapi kendala karena sejarah perjuangannya dinilai masih sumir dan minim data pendukung.
Padahal, nama M. Toha dikenal melalui keberaniannya meledakkan diri di gudang mesiu musuh pada masa revolusi fisik. Persoalan ini memperlihatkan bahwa pengenalan masyarakat terhadap suatu peristiwa belum tentu sejalan dengan tersedianya bukti sejarah yang memadai untuk kepentingan pengkajian.
Pengalaman berbeda terlihat dalam pengusulan Pajongga Daeng Ngalle dari Sulawesi Selatan. Sekitar tahun 2005, tim pengusul yang diketuai almarhum Sauki Hadiwardoyo melakukan penelusuran sumber setelah pengusulan sebelumnya yang dipimpin Anhar Gonggong belum berhasil.
Dengan menelusuri berbagai sumber primer dan sekunder, termasuk khazanah arsip, tim memperoleh bukti yang cukup untuk memperkuat pencalonannya. Penelitian yang berlangsung kurang lebih dua bulan tersebut akhirnya mengantarkan Pajongga Daeng Ngalle memperoleh gelar Pahlawan Nasional melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 085/TK/Tahun 2006.
Persoalannya, banyak tokoh yang berpotensi diusulkan sebagai Pahlawan Nasional belum memiliki khazanah arsip yang terkumpul secara memadai. Arsip tentang mereka tersebar di berbagai tempat, mulai dari keluarga, organisasi, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, komunitas, hingga lembaga kearsipan.
Sebagian dokumen bahkan masih berada dalam perspektif administrasi pemerintahan kolonial. Arsip-arsip yang berkaitan dengan tokoh pahlawan masih tersebar dan belum secara khusus menggambarkan perjalanan masing-masing tokoh secara utuh.
Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi upaya penyusunan sejarah kepahlawanan yang lebih komprehensif.
ANRI sebagai lembaga kearsipan nasional tentu memiliki posisi strategis dalam persoalan ini. Khazanah arsip yang tersimpan di ANRI merupakan salah satu sumber penting untuk menelusuri perjalanan sejarah bangsa.
Akan tetapi, perlu dipahami bahwa tidak seluruh arsip mengenai seorang tokoh harus terlebih dahulu tersimpan di ANRI agar dapat digunakan sebagai bukti sejarah.
Arsip yang masih berada di tangan keluarga, pemerintah daerah, organisasi, maupun masyarakat tetap memiliki nilai penting sepanjang dapat ditelusuri asal-usul, keaslian, konteks penciptaan, dan keterkaitannya dengan peristiwa yang diteliti.
Di sinilah diperlukan perubahan cara pandang. Penyelamatan arsip jangan hanya dilakukan ketika suatu daerah mulai merencanakan pengusulan tokoh menjadi Pahlawan Nasional. Upaya tersebut seharusnya dimulai jauh sebelumnya, bahkan ketika tokoh yang bersangkutan masih hidup.
Organisasi dapat menginventarisasi keputusan, laporan kegiatan, korespondensi, serta dokumentasi perjuangan tokoh yang pernah menjadi bagian dari perjalanan organisasinya. Pemerintah daerah dapat melakukan pendataan dan penyelamatan arsip yang berkaitan dengan sejarah tokoh di wilayahnya.
ANRI bersama lembaga kearsipan daerah dapat memberikan pendampingan mengenai identifikasi, penilaian, pengamanan, pendataan, dan pengelolaan arsip kepahlawanan.
Kementerian Sosial juga dapat memperkuat koordinasi dengan lembaga kearsipan agar kebutuhan bukti sejarah dalam proses pengusulan memperoleh dukungan yang memadai.
Apabila dokumen asli belum dapat diserahkan, pendataan dan reproduksi digital dapat menjadi langkah awal, dengan tetap memperhatikan keaslian dan konteks arsip.
Langkah lainnya adalah membangun basis data arsip tokoh dan perjuangan di tingkat daerah. Basis data tersebut tidak harus langsung menjadi koleksi besar.
Pendataan awal dapat mencakup identitas tokoh, riwayat perjuangan, lokasi penyimpanan arsip, jenis dokumen, pemilik atau pencipta arsip.
ANRI bersama lembaga kearsipan daerah dapat memberikan pendampingan mengenai identifikasi (calon pahlawan).Agung Ismawarno
Selain itu juga kondisi keteraksesannya. Informasi tersebut akan membantu peneliti mengetahui sumber yang tersedia dan bagian sejarah mana yang masih memerlukan penelusuran. Wawancara sejarah lisan juga dapat dilakukan untuk merekam kesaksian keluarga, rekan seperjuangan, dan masyarakat yang masih memiliki ingatan langsung.
November seharusnya tidak hanya menjadi bulan untuk mengusulkan dan memperingati para pahlawan. Bulan ini juga perlu menjadi momentum untuk menyelamatkan jejak perjuangan mereka. Jangan sampai kita mewariskan kebanggaan terhadap nama seorang tokoh, tetapi kehilangan bukti mengenai apa yang pernah dilakukannya.
Sebab, penghormatan yang paling bertanggung jawab bukan hanya mengabadikan nama seseorang dalam gelar kehormatan, melainkan juga memastikan bahwa rekam jejak perjuangannya tetap terpelihara dan dapat dibaca oleh generasi mendatang.
Sebelum mengusulkan seseorang menjadi Pahlawan Nasional, selamatkan dahulu arsipnya. Karena bangsa yang menghargai pahlawannya adalah bangsa yang juga menjaga bukti sejarah tentang perjuangan mereka.