SETIAP bulan November, bangsa Indonesia kembali diingatkan pada peristiwa heroik pertempuran Surabaya 10 November 1945. Keberanian arek-arek Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaan dari kedatangan pasukan Sekutu menjadi salah satu tonggak penting dalam perjalanan sejarah bangsa.
Peristiwa tersebut kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan. Setiap tahun, peringatan ini juga menjadi momentum untuk mengenang jasa para pejuang sekaligus memberikan penghargaan kepada tokoh-tokoh yang dinilai memiliki jasa luar biasa bagi bangsa dan negara.
Namun, di balik berbagai kegiatan penghormatan dan pengusulan gelar Pahlawan Nasional, terdapat satu persoalan mendasar yang sering kali luput dari perhatian, yaitu keberadaan arsip yang merekam perjalanan hidup dan perjuangan seseorang.
Kita sering kali bersemangat mengusulkan seorang tokoh daerah menjadi Pahlawan Nasional. Pemerintah daerah, akademisi, sejarawan, keluarga, organisasi masyarakat, hingga berbagai komunitas turut mengambil bagian dalam proses tersebut.
Tidak jarang pengusulan ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi daerah asal tokoh yang bersangkutan. Akan tetapi, pertanyaan mendasarnya adalah apakah seluruh semangat pengusulan itu telah diikuti oleh kesadaran untuk menyelamatkan arsip yang merekam perjuangannya? Jangan sampai kita begitu bersemangat mengusulkan seseorang menjadi Pahlawan Nasional, tetapi justru kesulitan menunjukkan bukti autentik mengenai apa yang telah diperjuangkannya.
Pahlawan bukan sekadar gelar kehormatan yang diberikan negara. Di dalamnya terdapat pengakuan terhadap perjalanan pengabdian, pengorbanan, pemikiran, dan karya seseorang bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan memberikan landasan bagi pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada seseorang yang dinilai memiliki tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa.
Dalam proses pengusulan, keberadaan dokumen menjadi bagian penting. Riwayat hidup dan perjuangan calon pahlawan, uraian perjuangan, biografi, tanda kehormatan yang pernah diterima, pandangan tokoh masyarakat, serta dokumentasi foto merupakan sejumlah bahan yang diperlukan.
Seluruhnya menjadi sumber pertimbangan bagi Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Tingkat Daerah (TP2GD) maupun Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP). Pada titik inilah arsip menempati posisi yang tidak dapat dipisahkan dari proses pengusulan. Arsip bukan sekadar pelengkap administrasi, melainkan bukti yang memungkinkan suatu perjuangan ditelusuri, diuji, dibandingkan, dan dipertanggungjawabkan secara historis.
Pengalaman pengusulan sejumlah tokoh memperlihatkan betapa menentukan keberadaan arsip. Salah satu contoh adalah pengusulan M. Toha oleh masyarakat Jawa Barat yang dimotori sejarawan Universitas Padjadjaran, Nina Herlina Lubis. Pengusulan tersebut menghadapi kendala karena sejarah perjuangannya dinilai masih sumir dan minim data pendukung.
Padahal, nama M. Toha dikenal melalui keberaniannya meledakkan diri di gudang mesiu musuh pada masa revolusi fisik. Persoalan ini memperlihatkan bahwa pengenalan masyarakat terhadap suatu peristiwa belum tentu sejalan dengan tersedianya bukti sejarah yang memadai untuk kepentingan pengkajian.
Pengalaman berbeda terlihat dalam pengusulan Pajongga Daeng Ngalle dari Sulawesi Selatan. Sekitar tahun 2005, tim pengusul yang diketuai almarhum Sauki Hadiwardoyo melakukan penelusuran sumber setelah pengusulan sebelumnya yang dipimpin Anhar Gonggong belum berhasil.
Dengan menelusuri berbagai sumber primer dan sekunder, termasuk khazanah arsip, tim memperoleh bukti yang cukup untuk memperkuat pencalonannya. Penelitian yang berlangsung kurang lebih dua bulan tersebut akhirnya mengantarkan Pajongga Daeng Ngalle memperoleh gelar Pahlawan Nasional melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 085/TK/Tahun 2006.