Transformasi ini memangkas proses birokrasi bansos yang rumit menjadi hitungan jam demi menghadirkan data tunggal yang akurat dan tepat sasaran
Hari ini terjadi lompatan besar ekosistem digital di tanah air. Bayangkan setelah 81 tahun Indonesia merdeka akhirnya kita bisa memiliki ekosistem terintegrasi. Ini memungkinkan pertukaran data antar lembaga secara aman, transparan, dan akuntabel. Ini bukanlah proyek mercusuar beranggaran triliunan rupiah, melainkan model gotong royong berbasis kebutuhan sama.
Perlu diingat, ini bukan sekedar memindahkan formulir kertas ke layar gawai, melainkan reformasi kesadaran mendasar yang menyentuh tata kelola data, infrastruktur, proses bisnis hingga relasi negara dengan warganya. Sebuah pencapaian yang cukup revolusioner ditengah carut marutnya ekosistem data kita.
Capaian ini perlu mendapat apresiasi atas langkah penting ini, sekaligus kita perlu terus mengawal keberlanjutan ke sektor vital lain, seperti administrasi kependudukan dan perizinan usaha. Menariknya, digitalisasi bantuan sosial (bansos) memaksa birokrasi bekerja dengan cara pandang yang baru, menempatkan harapan publik sebagai prioritas.
Dalam empat tahun ke depan, aura layanan publik saya prediksi akan semakin cerah. Perkiraan lapangan menunjukkan sekitar 45 persen alokasi bansos nasional masih belum tepat sasaran. Ada angka-angka disitu, namun dibalik angka ada jutaan warga miskin yang bisa jadi terlewat, sebaliknya mereka yang tak berhak malah mendapat justru menikmati program tersebut.
Dalam empat tahun ke depan, aura layanan publik saya prediksi akan semakin cerah.Aris Kurniawan
Untuk memahami besarnya lompatan yang sedang terjadi, kita perlu terlebih dahulu menyelami kedalaman masalah yang selama ini menggerogoti upaya digitalisasi layanan publik di Indonesia. Tanpa pemahaman ini, kita akan kehilangan apresiasi terhadap betapa pentingnya perubahan yang kini sedang berlangsung.
Termasuk mengapa kita semua wajib mengawal inisiatif ini agar terus bisa bergulir menyelesaikan masalah layanan publik di sektor lain seperti administrasi kependudukan, kesehatan, jaminan sosial, pendidikan, pertanahan, perizinan usaha dan sektor-sektor lainnya.
Lantas kenapa semua carut marut itu sampai beberapa hari belakangan terus terjadi? Akar masalahnya terletak pada fragmentasi data. Puluhan tahun, setiap instansi membangun basis data sendiri-sendiri tanpa ada sinkronisasi.
Dukcapil Kemendagri untuk data kependudukan, Kemensos untuk data kesejahteraan sosial, Kemtrian ATR data pemilik aset dan tanah, BPJS Ketenagakerjaan untuk data tenaga kerja, BKN data kepegawaian, PLN data konsumsi listrik, Korlantas untuk data kendaraan bermotor.
Alih-alih kita memiliki data yang banyak, atau big data, kondisi ini menciptakan penyakit ego sektoral atau “silo”. Masing masing instansi memegang data sendiri tanpa melihat kebutuhan masyarakat secara utuh.
Kondisi ini saya gambarkan sebagai penyakit ego sektoral yang membebani bangsa kita, semua berlomba-lomba menyelesaikan target pekerjaannya tanpa melihat gambaran lebih besar sebagai bangsa dan kebutuhan masyarakat akan sebuah layanan publik yang mudah diakses dan terintegrasi.
Sebuah penyakit birokrasi yang menyebabkan kesulitan mendapatkan single source of truth yang menghasilkan data mutakhir dengan proses verifikasi yang cepat. Tak pelak, pemerintah pemerintah kesulitan mendapatkan single source of truth untuk memotret kondisi sosial-ekonomi warganya secara holistik.
Bagaimana mungkin kita dapat menentukan kelayakan seseorang sebagai penerima bantuan jika kita tidak mampu melihat profil lengkapnya secara terintegrasi?.
Dengan memiliki Infrastruktur Publik Digital yang terdiri dari identitas digital dimulai dengan NIK berbasis biometrik di Kemendagri, kebijakan satu data Indonesia yang didukung dengan pertukaran data menggunakan Sistem Penghubung Layanan pemerintah (SPLP) di Kementerian Komunikasi dan Digital dan dilengkapi dengan sistem transaksi keuangan yang handal
Sehingga keluhan masyarakat yang merasa selalu direpotkan dengan urusan formulir dan berkas menjadi tak relevan lagi.
Hari ini infrastruktur publik digital hadir menyatukan berbagai elemen. Seperti identitas digital NIK berbasis biometrik di Kemendagri, Satu Data Indonesia di Kementrian Komunikasi dan Digital, juga tak luput soal Sistem Transaksi Keuangan, agar menghilangkan kerepotan formulir fisik.
Ambil contoh, proses pengajuan bansos yang dulunya memakan waktu 75 hari hingga 200 hari kini bisa dipangkas menjadi hitungan 1 menit hingga 6 jam secara real time.
Warga juga tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi atau foto copu, karena smua bisa langsung diakses dari rumah. Tentu ini pencapaian yang sungguh bermanfaat bagi rakyat banyak yang membutuhkan.
Nah, targetnya adalah mendaftarkan 50 persen kepala keluarga, atau sekitar 48 juta KK di Indonesia. Fokusnya pada penerima eksisting, kelompk rentan, serga warga yang membutuhkan.
Tak lupa, proses verifikasi kini dilakukan secara berlapis dan dinamis melalui NIK, DTSEN (kategori desil), data base BKN (status ASN dan PPPK), BPJS ketenagakerjaan (upah perkapita), Korlantas (kepemilikan kendaraan), PLN (konsumsi listrik) hingga BPN ( kepemilikan tanah).
Hasil akhir dari semua proses itu kemudian dikategorikan layak atau tidak layak untuk menerima bansos pada 2027. Nah, menariknya setiap kepala keluarga di Indonesia tetap memiliki hak mengajukan sanggah secara online jika hasil pengecekan berlapis itu tidak sesuai dengan kondisi riil.
Jika berkaca pada piloting di 43 kabupaten/kota (79 persen di luar Jawa), dengan melibatkan 38,7 juta penduduk dan 150 ribb agen pendamping, tercatat 3,6 juta kepala keluarga berhasil di daftarkan.
Per Oktober 2026, jumlah tersebut melonjak menjadi 14.354.420 KK dengan dukungan 375.040 agen aktif lintas instansi. Instansi yang terlibat seperti PKH, BNPT, ASN, TNI, Polri, RT/RW hingga kader posyandu yang tersebar di seluruh Indonesia.
Pemerintah sejatinya telah mengupayakan digitalisasi ini sudah beberapa tahun lalu. Merujuk pada Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Hanya saja, implementasinya kerap terjebak pada “digitalisasi setengah hati”, atau membangun aplikasi dan portal tanpa menyentuh substansi tata kelola.
Akhirnya ada temuan dari evaluasi belanja SPBE melalui proses clearence sejak tahun 2022, ditemukan masifnya duplikasi anggaran untuk ratusan aplikasi serupa di berbagai instansi pemerintahan.
Lebih dari itu, kegagalan masa lalu mengajarkan satu hal fundamental digitalisasi tanpa interoperabilitas hanyalah pemindahan silo dari format analog ke format digital. Kita hanya mengganti kertas dengan layar, tanpa mengubah substansi tata kelola yang melandasinya.
Masa depan pelayanan publik yang cerah kini berada di depan mataAris Kurniawan
Aplikasi yang tidak saling terhubung sama silonya dengan lemari arsip yang terkunci di ruangan-ruangan berbeda. Sehingga dengan munculnya infrastruktur publik digital kita juga memperbaiki arsitektur data dan proses bisnis.
Masa depan pelayanan publik yang cerah kini berada di depan mata. Kuncinya terletak pada komitmen bersama untuk meruntuhkan sekat-sekat ego sektoral, memperkuat integrasi data lintas instansi, dan mengoptimalkan peran aktif masyarakat melalui gerakan gotong royong digital.
Ketika data akurat bertemu dengan empati sosial, birokrasi bukan lagi mesin yang menyulitkan, melainkan hadir sebagai pelayan rakyat yang solutif, transparan, dan berkeadilan.
Karena Tanpa single source of truth, pemerintah ibarat berjalan di dalam kabut saat merumuskan kebijakan publik. Mewujudkan data tunggal sosial-ekonomi memang bukan pekerjaan instan, tetapi ini adalah langkah krusial yang tak bisa lagi ditawar. Sebab pada akhirnya, akurasi data hari ini adalah kunci utama kesejahteraan rakyat di masa depan.