Dua Tahun Pemerintahan: Tak Cukup Cuma Pernyataan

DUA TAHUN pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum mengevaluasi bukan hanya pelaksanaan program prioritas, tetapi juga cara pemerintah menjelaskan kebijakan kepada masyarakat.

Informasi mengenai capaian penting disampaikan, tetapi komunikasi pemerintahan tidak berhenti pada publikasi hasil kerja. Pemerintah perlu memastikan masyarakat memahami manfaat kebijakan, memperoleh jawaban atas persoalannya, dan mengetahui tindak lanjut ketika muncul masalah.

Tantangan itu terlihat dalam berbagai situasi, mulai dari gejolak Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Januari 2026 hingga polemik pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja pada periode pemerintahan sebelumnya.

Kedua kasus ini  memiliki konteks berbeda, tetapi sama-sama memperlihatkan arti penting komunikasi yang menjawab persoalan, didukung fakta, dan terhubung dengan tindakan nyata.

Ketika informasi belum cukup jawab persoalan

Pada 28 Januari 2026, Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengumumkan pembekuan sementara penyesuaian indeks saham Indonesia. Keputusan itu berkaitan dengan persoalan transparansi struktur kepemilikan saham dan keterinvestasian pasar.

Sehari kemudian, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) dihentikan sementara setelah IHSG turun 8 persen. Pemerintah merespons dinamika tersebut melalui koordinasi kebijakan dan agenda pembenahan pasar modal.

Peristiwa itu menunjukkan bahwa gejolak pasar tidak cukup dijawab dengan penjelasan mengenai kondisi ekonomi nasional secara umum. Investor juga membutuhkan kejelasan mengenai persoalan yang menjadi perhatian, langkah korektif yang ditempuh, dan perkembangan pembenahan pasar modal.

Pada 9 Februari 2026, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BEI, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) mengumumkan agenda reformasi integritas pasar modal dan tindak lanjut atas masukan MSCI. Langkah tersebut memperlihatkan pentingnya koordinasi antara pemerintah, regulator, dan penyelenggara pasar modal dalam menjelaskan penanganan persoalan sesuai kewenangan masing-masing.

Namun, tantangannya sesungguhnya lebih pada memastikan informasi dari berbagai lembaga saling melengkapi. Penjelasan mengenai stabilitas ekonomi, misalnya, perlu dihubungkan dengan langkah konkret menjawab persoalan transparansi dan integritas pasar.

Dengan begitu, masyarakat dan investor dapat memahami hubungan antara masalah yang muncul, keputusan yang diambil, dan tindakan yang sedang dijalankan. Dan, ini merupakan bekal untuk membangun kepercayaan publik.

Pemerintah tidak dapat menjamin pergerakan IHSG selalu positif karena indeks dipengaruhi banyak faktor. Namun, pemerintah dan regulator dapat memberikan kejelasan mengenai pembenahan tata kelola, keterbukaan informasi, pengawasan, dan langkah lain yang berada dalam kewenangannya.

Pelajarannya, komunikasi kebijakan saat terjadi krisis kepercayaan tidak seharusnya berhenti pada pernyataan yang menenangkan. Penjelasan perlu menunjukkan apa yang sedang dikerjakan, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana perkembangan penanganannya dapat dipantau.

Tantangan berbeda terlihat dalam polemik UU Cipta Kerja. Pada 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dan memerintahkan perbaikan dalam jangka waktu paling lama dua tahun.

Putusan tersebut juga memuat pertimbangan mengenai partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang.

Komunikasi kebijakan tidak boleh berhenti pada sosialisasi manfaat. Klaim penciptaan lapangan kerja dan investasi tak dengan sendirinya menjawab keabsahan proses legislasi dan keterlibatan masyarakat.

Sosialisasi dan partisipasi merupakan dua hal berbeda. Sosialisasi menyampaikan informasi kepada masyarakat, sedangkan partisipasi memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pandangan dan masukan yang dapat dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan.

Meski putusan MK berakar pada hukum pembentukan undang-undang, kasus ini menegaskan bahwa penjelasan kebijakan tidak dapat menggantikan prosedur hukum dan partisipasi publik.

Membingkai masalah kebijakan dengan tepat

Kedua kasus tersebut dapat dianalisis menggunakan teori framing yang dikembangkan Robert M. Entman (1993) dalam artikel Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm.

Entman menjelaskan kerangka bagaimana pemilihan dan penonjolan aspek tertentu dari suatu peristiwa memengaruhi cara khalayak memahami masalah, penyebabnya, penilaian terhadap persoalan, dan solusi yang ditawarkan.

Dalam komunikasi kebijakan, kerangka ini menegaskan bahwa keakuratan data pemerintah tidak otomatis memenuhi kebutuhan publik, terutama jika aspek yang disampaikan tidak menyasar inti persoalan

Pada kasus IHSG, informasi mengenai fundamental ekonomi tetap penting. Namun, ketika perhatian investor tertuju pada transparansi kepemilikan saham dan integritas pasar, komunikasi juga harus menjelaskan langkah pembenahan atas persoalan tersebut. Optimisme ekonomi saja tidak cukup menjawab seluruh kekhawatiran investor.

Pada kasus UU Cipta Kerja, penjelasan mengenai manfaat ekonomi juga relevan. Akan tetapi, ketika masyarakat mempertanyakan proses pembentukan dan partisipasi publik, pemerintah perlu menjawab pertanyaan tersebut secara langsung, bukan sekadar mengulang tujuan kebijakan.

Ketepatan pembingkaian masalah menjadi keharusan. Komunikasi pemerintah idealnya berpusat pada isu yang dipertanyakan publik, berbasis fakta yang objektif, serta solutif sesuai batas kewenangan.

Pendekatan ini tidak berarti pemerintah harus memenuhi seluruh tuntutan publik. Pemerintah tetap memiliki kewenangan mengambil keputusan berdasarkan hukum, data, dan kepentingan umum. Namun, keputusan tersebut perlu disertai alasan yang relevan dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, pertanyaan utama dalam komunikasi krisis bukan hanya bagaimana menyusun pesan yang meyakinkan, tetapi apakah pesan tersebut menjawab persoalan yang sedang dihadapi masyarakat.

Dua tahun pemerintahan, dari publikasi ke akuntabilitas

Memasuki tahun ketiga pemerintahan, evaluasi komunikasi kebijakan tak lagi cukup mengukur jumlah program, pemberitaan, atau jangkauan informasi. Pemerintah juga perlu menilai tingkat pemahaman masyarakat, konsistensi penjelasan antarlembaga, dan kepastian tindak lanjut atas aspirasi publik.

Tantangan tersebut makin penting ketika pelaksanaan satu program melibatkan banyak kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan. Setiap instansi memiliki kewenangan, data, dan tanggung jawab berbeda.

Tanpa koordinasi yang baik, informasi yang disampaikan dapat terfragmentasi sehingga masyarakat kesulitan memahami gambaran utuh suatu kebijakan.

Pada 4 Oktober 2026, Sekretariat Kabinet menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menekankan arti penting komunikasi pemerintah yang jelas, sederhana, dan dua arah.

Komunikasi diharapkan tidak hanya menyampaikan program dan manfaatnya, tetapi juga menampung aspirasi, keluhan, serta kritik masyarakat untuk diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait.

Arah tersebut penting diterjemahkan ke dalam mekanisme kerja yang nyata. Komunikasi dua arah tidak cukup diwujudkan melalui penyediaan kanal pengaduan atau penyelenggaraan dialog.

Masukan masyarakat harus terhubung dengan unit yang memiliki kewenangan untuk memeriksa persoalan, mengambil keputusan, dan memberikan jawaban.

Oleh karena itu, evaluasi komunikasi pemerintahan perlu menilai bukan hanya apakah pesan telah tersampaikan, tetapi juga apakah pertanyaan publik terjawab dan apakah persoalan yang ditemukan menghasilkan perbaikan.

Koordinasi yang terhubung dengan keputusan

Salah satu solusi realistis adalah membangun mekanisme koordinasi komunikasi yang terhubung langsung dengan pengambil keputusan dan unit teknis. Mekanisme ini bukan sekadar forum untuk menyepakati pernyataan, melainkan sistem kerja yang menghubungkan fakta, keputusan, penjelasan publik, dan tindak lanjut.

Pertama, pemerintah memerlukan dokumen fakta bersama yang memuat kronologi, data terverifikasi, pokok persoalan, kewenangan setiap lembaga, dan langkah yang sedang dilakukan. Dokumen tersebut menjadi rujukan untuk mencegah perbedaan informasi mendasar.

Kedua, perlu pembagian tanggung jawab komunikasi yang tegas, lembaga berwenang menjelaskan arah kebijakan, sedangkan unit teknis menerangkan teknis pelaksanaannya. Penunjukan juru bicara harus berbasis substansi dan kewenangan untuk mencegah kesimpangsiuran

Ketiga, setiap krisis perlu memiliki jadwal pembaruan informasi dan catatan tindak lanjut. Publik harus mengetahui perkembangan penanganan, kendala yang masih dihadapi, dan kapan informasi berikutnya akan disampaikan.

Jika belum ada keputusan final, pemerintah perlu menjelaskan apa yang masih diproses, bukan memberikan kepastian yang belum dapat dijamin.

Keempat, diperlukan mekanisme koreksi dan evaluasi bersama. Ketika ditemukan kesalahan data atau perubahan situasi, lembaga terkait perlu segera menyelaraskan informasi dan mengoreksi pernyataan sebelumnya secara terbuka.

Koordinasi tidak berarti semua pejabat harus menyampaikan kalimat yang sama. Tujuannya adalah memastikan setiap lembaga memberikan informasi yang konsisten secara substansi, sesuai kewenangan, dan didukung fakta yang sama.

Ukuran keberhasilan komunikasi juga perlu melampaui jumlah siaran pers, pemberitaan, atau jangkauan media sosial. Indikator yang lebih bermakna mencakup ketepatan informasi, kejelasan tanggung jawab, kecepatan koreksi, penyelesaian pertanyaan publik, dan kemajuan tindakan yang dapat diverifikasi.

Kritik masyarakat perlu menjadi bagian dari evaluasi tersebut. Kritik tidak selalu benar, tetapi dapat menunjukkan pertanyaan yang belum terjawab atau dampak kebijakan yang perlu diperiksa. Fungsi komunikasi pemerintah harus terhubung dengan unit yang berwenang menindaklanjuti persoalan, bukan berhenti pada pengelolaan pemberitaan.

Kepercayaan dibangun melalui tindakan

Kedua kasus tersebut menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif harus sesuai dengan karakter persoalan, berbasis fakta, dan terhubung dengan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pemerintah tidak selalu dapat memenuhi seluruh harapan masyarakat atau menyelesaikan setiap masalah dengan cepat. Namun, pemerintah dapat menjelaskan keputusan secara terbuka, mengakui persoalan yang belum selesai, dan menunjukkan langkah perbaikan yang dapat dipantau.

Memasuki tahun ketiga pemerintahan, tantangannya bukan hanya memastikan program berjalan dan diketahui masyarakat, tetapi juga memastikan komunikasi menjadi jembatan antara kebijakan, pelaksanaan, dan akuntabilitas publik.

Pada akhirnya, komunikasi pemerintah tidak dinilai hanya dari seberapa luas pesan disebarkan, tetapi dari seberapa tepat penjelasan menjawab persoalan masyarakat dan seberapa nyata tindakan yang menyertainya.