UU Satu Data Indonesia, Momentum Benahi Tata Kelola Nasional

SEMAKIN besarnya ketergantungan pemerintah terhadap data, Indonesia membutuhkan sistem yang memastikan informasi akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Data kini menentukan banyak hal, mulai dari penyaluran bantuan sosial, perencanaan kesehatan dan pendidikan, hingga alokasi anggaran pembangunan. Karena itu, kesalahan data bukan sekadar persoalan administrasi. Data yang keliru dapat menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran, pelayanan terhambat, dan anggaran tidak menjawab kebutuhan masyarakat.

Pengesahan UU ini harus menjadi awal perubahan, bukan akhir dari proses pembenahan. Pekerjaan terbesarnya justru memastikan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menerapkan standar yang sama serta bertanggung jawab atas data yang dikelolanya.

Satu Data Harus Dimulai dari Kualitas dan Akuntabilitas

Persoalan data nasional selama ini bukan hanya terletak pada banyaknya sistem yang berbeda, tetapi juga pada perbedaan definisi, standar, metode pengumpulan, dan waktu pemutakhiran. Akibatnya, dua instansi dapat memiliki angka berbeda untuk menggambarkan kondisi yang sama.

UU Satu Data Indonesia diharapkan memperkuat penerapan standar data, metadata, kode referensi, data induk, dan katalog data nasional. Namun, perlu dipahami bahwa Satu Data tidak berarti seluruh informasi pemerintah harus dipindahkan ke satu database raksasa. Yang lebih penting adalah interoperabilitas, yaitu kemampuan berbagai sistem untuk saling berkomunikasi dan bertukar data menggunakan standar yang sama.

Dalam laporan “The Path to Becoming a Data-Driven Public Sector” (2019), OECD menekankan pentingnya tata kelola data yang terkoordinasi lintas pemerintahan, didukung standar, interoperabilitas, dan infrastruktur yang memadai.

Artinya, keberhasilan transformasi digital tidak cukup ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga koordinasi kelembagaan dan konsistensi pelaksanaannya. Satu Data harus berarti satu standar dan satu rujukan, bukan sekadar satu sistem.

Persoalan paling mendasar berikutnya adalah kualitas data. Kita mengenal prinsip garbage in, garbage out. Jika data yang dimasukkan tidak akurat, tidak lengkap, kedaluwarsa, atau mengandung duplikasi, hasil pengolahan dan keputusan yang dihasilkan juga berpotensi keliru.

Bayangkan jika data penerima bantuan sosial tidak sesuai dengan kondisi ekonomi terbaru. Masyarakat yang sebenarnya berhak bisa kehilangan bantuan, sementara mereka yang tidak lagi memenuhi kriteria justru tetap tercatat sebagai penerima. Ketika data terhubung ke banyak sistem, kesalahan tersebut bahkan dapat menyebar lebih luas.

Karena itu, setiap instansi harus memiliki indikator kualitas data yang terukur, mencakup akurasi, kelengkapan, kemutakhiran, konsistensi, validitas identitas, tingkat duplikasi, dan riwayat perubahan data. Pemutakhiran harus dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya ketika ada program baru atau ketika persoalan muncul di ruang publik.

Pemerintah perlu melakukan audit kualitas data secara berkala serta menjadikan hasilnya sebagai bagian dari evaluasi kinerja pengelola data. Ukuran keberhasilan bukan sekadar jumlah data yang berhasil diintegrasikan, melainkan seberapa akurat dan dapat dipercaya data tersebut.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah kejelasan tanggung jawab ketika terjadi kesalahan. Siapa yang harus memperbaiki data? Siapa yang wajib memperbaruinya? Bagaimana jika dua instansi memiliki informasi berbeda?

Instansi produsen data harus bertanggung jawab atas validitas dan pemutakhiran data yang dikelolanya. Sementara itu, penyelenggara Satu Data perlu mengoordinasikan standar dan menyelesaikan hambatan pertukaran data lintas instansi.

Masyarakat juga harus memiliki mekanisme koreksi yang mudah diakses. Warga tidak seharusnya dipaksa berpindah-pindah instansi hanya untuk memperbaiki kesalahan identitas atau informasi sosial-ekonomi.

Mekanismenya harus jelas, yaitu masyarakat mengajukan koreksi, instansi terkait melakukan verifikasi, data diperbarui jika terbukti keliru, dan hasilnya disampaikan kepada warga.

Hak masyarakat untuk mengoreksi data harus menjadi bagian penting dari tata kelola Satu Data Indonesia. Masyarakat bukan sekadar objek pengumpulan data, melainkan pihak yang dapat terdampak langsung oleh keputusan yang dibuat berdasarkan informasi tersebut.

Integrasi Data Harus Aman dan Menghasilkan Manfaat Nyata

Yang juga perlu menjadi catatan penting adalah mengenai pembentukan penyelenggara Satu Data Indonesia. Memang efektivitas penyelenggara ini bergantung pada kejelasan mandat, kewenangan, dan ukuran kinerjanya.

Namun, seyogyanya lembaga ini lebih tepat berperan sebagai data orchestration authority, yaitu otoritas yang mengkoordinasikan standar, interoperabilitas, arsitektur, katalog, akses, keamanan, kualitas, serta penyelesaian hambatan pertukaran data. Perannya bukan mengambil alih kepemilikan seluruh data dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Jika kewenangannya terlalu lemah, koordinasi berisiko berhenti pada rapat dan kesepakatan administratif. Sebaliknya, jika terlalu sentralistis, pertukaran data justru dapat terhambat oleh birokrasi baru.

Karena itu, kinerja kelembagaan harus diukur melalui indikator konkret, seperti kepatuhan terhadap standar, penurunan duplikasi, peningkatan kualitas data, dan kecepatan pertukaran data yang sah. Pelibatan pakar, akademisi, praktisi teknologi, dan pemangku kepentingan lain juga penting agar kebijakan tidak hanya bertumpu pada perspektif birokrasi.

Sementara itu, semakin banyak sistem terhubung, semakin besar pula konsekuensi apabila terjadi kebocoran data, penyalahgunaan akses, atau serangan siber. Karenanya keamanan data dan keamanan siber harus dirancang sejak awal, bukan ditambahkan setelah sistem selesai dibangun.

Pemerintah perlu menerapkan pengendalian akses berbasis peran, autentikasi kuat, enkripsi, pencatatan aktivitas, audit berkala, pemantauan anomali, dan prosedur penanganan insiden.

Perlindungan data pribadi juga harus berjalan beriringan dengan integrasi. Harus jelas data mana yang terbuka, terbatas, atau tertutup, siapa yang boleh mengaksesnya, untuk tujuan apa, dan bagaimana penggunaannya diawasi.

Bank Dunia dalam World Development Report 2021: Data for Better Lives menekankan bahwa data memiliki potensi besar untuk mendorong pembangunan, tetapi manfaat tersebut harus diimbangi dengan perlindungan dari penyalahgunaan dan tata kelola yang membangun kepercayaan.

Prinsip ini relevan bagi Indonesia dimana data harus dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki pelayanan, tanpa mengorbankan keamanan dan hak masyarakat.

Tata kelola data yang baik juga menjadi prasyarat bagi pengembangan kecerdasan artifisial atau AI. Data merupakan bahan penting untuk melatih model, menguji kinerja sistem, dan menghasilkan rekomendasi maupun keputusan otomatis.

Jika Indonesia ingin menjadi pengembang AI, bukan sekadar pengguna teknologi dari luar negeri, kualitas dan tata kelola data harus diperkuat.

AI yang menggunakan data tidak lengkap, bias, atau tidak mewakili kondisi masyarakat berpotensi menghasilkan keputusan keliru. Karena itu, Satu Data harus mendukung riset dan inovasi melalui akses data yang sah, aman, dan sesuai ketentuan pelindungan data pribadi. Dokumentasi asal-usul data, standar kualitas, dan tata kelola penggunaannya untuk pelatihan AI juga perlu diperhatikan.

Tiga kepentingan yang mengemuka, yaitu kualitas data, perlindungan masyarakat, dan pemanfaatan untuk inovasi, harus dapat diseimbangan oleh Pemerintah dan penyelenggara Satu Data Indonesia. Dengan begitu, integrasi data tidak hanya meningkatkan efisiensi birokrasi, tetapi juga memperkuat ekosistem teknologi nasional.

Ukuran Keberhasilan

Setelah UU disahkan, bukan berarti pekerjaan selesai. Pemerintah perlu menyiapkan aturan pelaksana, standar teknis, pembagian tanggung jawab, indikator kualitas, serta tahapan implementasi yang realistis. Kemajuannya harus dievaluasi secara berkala dan dilaporkan secara transparan.

Keberhasilan Satu Data Indonesia bukan diukur dari berapa banyak database yang terkumpul atau sistem yang berhasil dihubungkan. Ukurannya adalah apakah pelayanan publik menjadi lebih cepat, bantuan sosial lebih tepat sasaran, perencanaan pembangunan lebih akurat, dan masyarakat tidak perlu menyerahkan data yang sama berulang kali.

Keberhasilan juga harus terlihat dari kemudahan warga mengoreksi data, kepastian tindak lanjut pengaduan, serta berkurangnya kesalahan administrasi yang merugikan masyarakat. Pemerintah perlu menetapkan target yang terukur agar implementasi tidak berhenti sebagai pemenuhan kewajiban administratif.

Pada akhirnya, UU Satu Data Indonesia bukan sekadar proyek teknologi atau digitalisasi birokrasi. Ini adalah fondasi pengambilan keputusan negara yang lebih akurat, efisien, dan bertanggung jawab.

Jangan sampai Indonesia memiliki “satu data”, tetapi menghasilkan “satu kesalahan yang sama” secara nasional karena data dasarnya keliru.

Yang harus kita bangun bukan hanya keterhubungan antarsistem, melainkan kepercayaan terhadap data yang menjadi dasar keputusan negara. Sebab, jika datanya benar, kebijakan berpeluang lebih tepat sasaran. Namun, jika datanya salah, teknologi secanggih apapun justru dapat membuat kesalahan menyebar lebih cepat, lebih luas, dan lebih mahal.

Momentum pengesahan UU Satu Data Indonesia harus menjadi awal perubahan nyata, yaitu satu standar, satu rujukan, tanggung jawab yang jelas, perlindungan yang kuat, dan data yang benar-benar bekerja untuk kepentingan masyarakat.