Ketika Energi jadi Senjata

PENGURANGAN ekspor gas ke Singapura yang dilakukan setelah sebuah ancaman dinyatakan sehari sebelumnya tidak dapat begitu saja dikatakan sebagai kebetulan. Jelas ada kaitan politik dalam keputusan itu, terlepas dari penjelasan apa pun yang diberikan Indonesia. 

Persoalannya, dampak keputusan ini tidak berhenti pada hubungan bilateral Indonesia–Singapura. Keputusan itu menimbulkan pertanyaan yang lebih besar yaitu bagaimana masa depan relasi politik luar negeri kedua negara, dan lebih penting lagi, bagaimana masa depan posisi Indonesia di kawasan?

Bagi Singapura, pengurangan pasokan energi ini mungkin tidak akan serta-merta menciptakan tekanan berat. Negara modern pada hari ini umumnya memiliki kapasitas untuk beradaptasi dan resilien yang cepat. Ukraina dapat bertahan menghadapi tekanan Rusia; Rusia pun mampu bertahan menghadapi tekanan Eropa.

Karena itu, pertanyaan yang lebih penting justru ditujukan kepada Indonesia sendiri. Apakah keputusan menggunakan energi sebagai senjata dalam konflik dengan Singapura adalah sinyal awal bahwa Indonesia akan meninggalkan posisinya sebagai penjaga perdamaian atau stabilisator di ASEAN dan berubah menjadi warmonger?

Istilah warmonger bagi Indonesia mungkin terlalu ekstrem untuk menggambarkan dinamika politik atau konflik antara Indonesia dan Singapura. Istilah warmongering lebih tepat merujuk pada dorongan atau penggunaan konflik bersenjata. Indonesia belum masuk dalam kategori itu. Namun, keputusan politik dan retorika yang disampaikan banyak pejabat resmi Indonesia sudah pasti ditangkap oleh negara lain bahwa Indonesia sudah mulai meninggalkan posisinya sebagai stabilisator ASEAN.

Perubahan ini melahirkan kebingungan karena selama ini Indonesia menegaskan prinsip “seribu teman terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak”. Dalam konflik dengan Singapura terkait asap yang timbul dari kebakaran hutan dan lahan, pemerintahan Prabowo tampak tidak mengindahkan prinsip tersebut.

ASEAN jadi Panggung Penyelesaian Masalah

Selama ini, negara-negara ASEAN berusaha menyelesaikan masalah internal mereka melalui forum ASEAN. Jarang sekali sikap permusuhan disampaikan secara umum dan terbuka kecuali dalam kasus Thailand–Kamboja.

Memang banyak kritik terhadap mekanisme ASEAN yang dinilai terlalu birokratis dan lambat. Namun, tidak ada alternatif yang lebih baik selain ASEAN untuk menyelesaikan konflik di antara negara-negara bertetangga di kawasan Asia Tenggara. 

Hal itu sudah teruji sejak berdirinya ASEAN pada 1967 dan Indonesia sudah menggunakan keterampilan diplomasinya untuk mengelola konflik di antara negara tetangga. Tujuannya selain untuk perdamaian adalah mencegah intervensi dari kekuatan negara lain untuk ikut campur di dalam kawasan Asia Tenggara.

Pengurangan ekspor energi ini juga dapat menimbulkan pertanyaan banyak negara, tidak hanya Singapura. Keputusan ini sudah bergema hingga ke telinga seluruh pemimpin negara lain yang bekerja sama dengan Indonesia dan saat ini mereka mungkin bertanya, apakah Indonesia bisa diandalkan sebagai mitra (reliable partner) ke depan?

Bagaimana jika negara-negara lain kemudian memutuskan untuk mengurangi ketergantungan mereka terhadap Indonesia dalam berbagai komoditi agar menghindari disrupsi akibat perbedaan pandangan geopolitik?

Ada banyak komoditi ekspor Indonesia yang menjadi sumber ketergantungan negara lain, seperti nikel, batu bara, CPO, tembaga, dan produk olahannya, bauksit, pusat data, aluminium, termasuk potensi ekspor listrik dari energi terbarukan.

Apakah Indonesia Siap jika Negara ASEAN Kurangi Porsi Ketergantungan?

Pertanyaan ini harus dipikirkan bersama. Negara-negara seperti China atau Rusia tentu akan menjawab “siap”, dan hal itu sudah terbukti. Sejarah dan posisi geopolitik mengondisikan mereka untuk memiliki perencanaan pembangunan yang matang. 

Siapa pun pemimpinnya, arah pembangunan 50 hingga 100 tahun tidak berbelok jauh dari visi karena ada nilai berdikari yang dijaga oleh setiap pemimpin baru yang naik berkuasa. Ini berbeda dengan Indonesia, yang visi pembangunannya kerap hanya sebatas siklus pemilu lima tahunan karena berganti penguasa, berganti selera.

Meskipun di atas kertas setiap tokoh politik memaparkan visi untuk Indonesia 2030 atau 2045, pada kenyataannya setiap keputusan politik pembangunan diambil dari kalkulasi politik kelompok atau sektoral dan bukan kepentingan bangsa ke depan.

Oleh sebab itu, tidak heran apabila fundamental yang menjadi syarat berkualitasnya pertumbuhan ekonomi, seperti sumber daya manusia yang berkualitas, infrastruktur yang menjangkau seluruh pulau, atau penguasaan teknologi, tidak terbentuk sempurna.

Karena itu, keputusan menggunakan energi sebagai instrumen tekanan dalam konflik dengan Singapura bukan hanya soal diplomasi bilateral. Ia adalah sinyal strategis tentang bagaimana Indonesia memandang dirinya, kawasan, dan mitra-mitranya.

Jika Indonesia ingin tetap dipercaya sebagai stabilisator ASEAN dan mitra yang andal, energi atau komoditi lain tidak boleh menjadi senjata jangka pendek yang merusak kredibilitas jangka panjang. Indonesia harus kembali menggunakan keterampilan diplomasinya sebagai senjata untuk menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi. 

Diplomasi memang tidak mudah karena diplomasi membutuhkan kesabaran, hati tenang, keluwesan, dan kepercayaan. Para pemimpin politik perlu memikirkan secara serius konsistensi politik luar negerinya, kesiapan ekonominya menghadapi diversifikasi mitra dagang, dan pembangunan visi jangka panjang yang tidak berhenti pada kepentingan kekuasaan lima tahunan. Indonesia juga ingat, sekecil apa pun masalah di kawasan, major power akan melihat kesempatan itu untuk masuk dan mempengaruhi perdamaian di kawasan.

Tak mungkin juga ada diplomasi yang efektif tanpa pelimpahan diplomat secara terstruktur dan terencana. Perdamaian di kawasan Asia Tenggara selama ini adalah modal pertumbuhan ekonomi yang penting; jadi bila perdamaian ini hilang maka kenyataan untuk mewujudkan cita-cita untuk menyejahterakan anak negeri bisa terbang melayang.