Jakarta, sebenarnya, sudah menjadi pusat produksi film di Asia Tenggara. Sutradara dan Pengamat Film, Sidi Saleh menegaskan, banyak yang sudah dicapai oleh Ibu Kota hanya saja keberlanjutannya tidak dijaga.
Kembali ke era 2000-an, Jakarta sudah memiliki Jakarta International Film Festival (JIFFest), sebuah momentum emas yang bahkan mendahului kiprah Jogja-NETPAC Asian Film Festival (JAFF).
Sayangnya, ruang ekosistem dan denyut industri belum dipandang sebagai sebuah sistem hidup yang utuh pada masa itu. Sehingga mahkota pelopor festival film di Indonesia itu pun menguap begitu saja.
“Sudah banyak achievement-achievement yang sudah dilampaui Jakarta. Hanya secara highlight, di era sosmed, kegiatan itu tidak ada. Jadi tidak bisa di-highlight, yang bisa di-highlight yang sekarang ada aja,” ungkap Sidi saat dihubungi Swara Indonesia Raya, Senin (26/10/2026).
Pemprov DKI Jakarta secara eksplisit memancangkan ambisi untuk kembali mengambil takhta tersebut. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan, langkah penguatan akan dimulai dari kemudahan perizinan, insentif pajak, hingga perluasan kerja sama industri perfilman internasional.
Data menunjukkan, total 80 persen rumah produksi dan pembuat film itu ada di Jakarta, serta keberadaan lebih dari 100 lokasi syuting dengan karakter beragam juga ada di Jakarta, mulai dari kawasan bersejarah hingga pusat bisnis modern.
Pemprov DKI Jakarta juga menegaskan akan bekerja sama dengan Netflix dan Turki untuk mendorong perkembangan industri film di Jakarta. Sementara Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno optimistis Jakarta punya modal kuat menjadi pusat industri film Asia Tenggara.
Namun, Sidi Saleh memaparkan tantangan riil yang dihadapi oleh sineas, khususnya sineas independen. Bagi dia, Jakarta memang sudah pernah menjadi pusat film Asia Tenggara, tetapi untuk menyiapkan itu kembali membutuhkan langkah konkret dari sekadar ruang diskusi atau FGD.
“Persoalannya, mungkin perlu dibikin action plan. Karena menurut saya terlalu banyak, mungkin 15 tahun terakhir usaha untuk melakukan atau mencoba mendorong percepatan atau pengembangan ekosistem film, itu sifatnya masih di wilayah FGD. Jadi kayak wacananya diskusi tapi tidak pernah jadi action plan,” ujar Sutradara film Maryam itu.
Sementara di mata negara lainnya, Indonesia dianggap proper dalam hal pekerja kreatif dan daya jangkau bioskop asal Indonesia. Menurut Sidi, keunggulan tersebut harus dioptimalkan sebagai instrumen diplomasi budaya dan komoditas komersial negara.
“Kalau dilihat dari SDM saja kita udah banyak, itu udah energi potensial. Menurut saya, Indonesia sangat memiliki itu, dan secara strategis, penting. Cuma tinggal maukah untuk menjadikan film sebagai salah satu instrumen di wilayah positioning tadi,” papar dia.
Ia memandang jagat sinema Indonesia ini mengalami over supply atau ledakan tenaga kreatif. Bisa terlihat dari banyaknya film-film indie yang diikutsertakan dalam kompetisi film atau festival film, para talenta muda dan kreatif bermunculan.
Sutradara D’Bijis itu justru menyoroti supply chain atau rantai pasok, utamanya pada manufaktur perfilman dan skill produser. Apalagi dari ratusan film yang diproduksi setiap tahunnya, Sidi mengatakan, yang muncul di bioskop mungkin hanya sekitar 10 persen.
“Persoalan kita bukan di bikin film bagus, apakah kita udah kreatif atau regenerasi. Filmmaker itu nggak ada batasan pensiun, wilayah produktifnya panjang selama sehat. Jadi tantangannya bukan SDM di wilayah kreatif, kita justru over supply. Tapi di wilayah produser, mungkin tidak banyak yang memahami bagaimana menciptakan individu yang skill set-nya producing,” kata dia.
Film masih dipandang semata-mata sebagai produk seni tanpa bobot nilai ekonomi hulu-hilir, berbanding terbalik dengan Korea Selatan yang sukses menjadikan sinema sebagai kendaraan kedaulatan ekonomi-budaya di kancah global.
Kondisi ini pula yang mempertegas fungsi film independen (indie) di Indonesia. Sinema indie lahir bukan sekadar pilihan estetis murni, melainkan sebuah bentuk perlawanan atas terbatasnya support system finansial.
Sidi menegaskan, apabila Pemprov DKI Jakarta berniat mengejar ambisi tersebut, maka wacana harus ditutup dan segera buat action plan. Fokus perbaikan sistem distribusi, penguatan peran produser profesional, hingga pembukaan kesempatan yang adil bagi semua karya.
Untuk diketahui, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berambisi menjadikan Jakarta sebagai pusat produksi film di Asia Tenggara, dengan mengambil inspirasi dari Busan, Korea Selatan. Hal itu diungkapkannya dalam Jakarta Film Summit (JFS) 2026, pada Selasa (20/10/2026).
Salah satunya sudah dibuktikan dengan penandatanganan MoU dengan Netflix, sebagai Mitra Industri Global JFS 2026 dan Jakarta Film Commission (JFC). Kerjasama ini untuk menunjukkan bahwa Jakarta merupakan destinasi produksi film yang kompetitif di tingkat internasional.
Pramono juga memberikan keringanan pajak hingga 50 persen, bagi industri perfilman. Kebijakan tersebut menjadi bukti keseriusan Pemprov DKI mendukung industri film, serta diharapkan dapat menarik produksi film di Jakarta.