Demi memuluskan agar Jakarta menjadi destinasi produksi film yang kompetitif di tingkat internasional, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta siap beri beragam insentif. Namun butuh rencana aksi untuk menggapai mimpi tersebut.
JAKARTA jadi sorotan dunia perfilman selama 31 Oktober-21 November 2026. Kali ini ajang Jakarta World Cinema (JWC) 2026 digelar dimana sebanyak 207 film dari 69 negara akan diputar.
Mereka yang hadir adalah sineas dengan prestasi mengkilap di dunia film. Dimana ada sebanyak 120 film meraih penghargaan di festival internasional. Lalu ada juga 96 fim Asia dan 20 film perwakilan negara untuk kategori Best International Feature Film Oscar ke-99.
Di saat Jakarta jadi tuan rumah perhelatan film, muncul pertanyaan apakah Jakarta bisa menjadi pusat perfilman dunia seperti halnya Busan, Korea Selatan?
Seperti kita tahu, Busan terkenal dengan Busan International Film Festival. Di mana ajang itu menjadi momen pertemuan pelaku film dan menjadi sarana jaringan industri film. Juga, menjadi tempat pertemuan para produser serta para investor film di seluruh dunia.
Jakarta Jadi Pusat Perfilman
Itu adalah sebuah mimpi besar yang ingin diraih Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sebelumnya, dalam ajang Jakarta Film Summit, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan kalau Busan menjadi benchmark agar Jakarta memantapkan diri menjadi pusat perfilman.
Pramono menyebut, jika 80 persen rumah produksi dan pembuat film di Indonesia ada di Jakarta. Bahkan, kota metropolitan ini memiliki lebih dari 100 lokasi syuting dengan karakter beragam. Mulai dari cagar budaya bersejarah hingga pusat bisnis modern.
“Saya berharap suatu hari nanti Jakarta akan membangkitkan status sinematik seperti Busan,”Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung
Terkait hal itu, Sutradara dan Pengamat Film, Sidi Saleh menyebut bahwa Jakarta sebenarnya, sudah menjadi pusat produksi film di Asia Tenggara. Ia menegaskan, banyak yang sudah dicapai oleh ibu kota hanya saja keberlanjutannya tidak dijaga.
Dia pun bercerita dengan mengajak kembali ke era 2000-an, dimana Jakarta sudah memiliki Jakarta International Film Festival (JIFFest). Ini sebuah momentum emas yang bahkan mendahului kiprah Jogja-NETPAC Asian Film Festival (JAFF).
Sayangnya, ruang ekosistem dan denyut industri belum dipandang sebagai sebuah sistem hidup yang utuh pada masa itu. Sehingga mahkota pelopor festival film di Indonesia itu pun menguap begitu saja.
“Sudah banyak achievement-achievement yang sudah dilampaui Jakarta. Hanya secara highlight, di era sosmed, kegiatan itu tidak ada. Jadi tidak bisa di-highlight, yang bisa di-highlight yang sekarang ada aja,” ungkap Sidi saat dihubungi Swara Indonesia Raya, Senin (26/10).
Pemprov DKI Jakarta Permudah Perizinan
Pemprov DKI Jakarta secara eksplisit memancangkan ambisi untuk kembali mengambil takhta tersebut. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan, langkah penguatan akan dimulai dengan membuat ekosistem film yang menunjang. Mulai dari kemudahan perizinan, insentif pajak, hingga perluasan kerja sama industri perfilman internasional.
Pemprov DKI Jakarta juga menegaskan lewat kerja sama dengan Netflix dan Turki untuk mendorong perkembangan industri film di Jakarta. Salah satunya sudah dibuktikan dengan penandatanganan MoU dengan Netflix, sebagai Mitra Industri Global JFS 2026 dan Jakarta Film Commission (JFC).
Kerja sama ini untuk menunjukkan bahwa Jakarta merupakan destinasi produksi film yang kompetitif di tingkat internasional. Pramono juga memberikan keringanan pajak hingga 50 persen, bagi industri perfilman.
Kebijakan tersebut menjadi bukti keseriusan Pemprov DKI mendukung industri film, serta diharapkan dapat menarik produksi film di Jakarta. Namun, Sidi Saleh memaparkan tantangan riil yang dihadapi oleh sineas, khususnya sineas independen.
Untuk menyiapkan itu, lanjut dia perlu dibuat langkah konkret, dalam hal ini seperti apa rencana aksinya. Karena sejauh ini langkah percepatannya masih dalam tahapan wacana dan diskusi.
Indonesia Alami Ledakan Tenaga Kreatif
Sementara di mata negara lainnya, Indonesia dianggap cakap dalam hal pekerja kreatif dan daya jangkau bioskop asal Indonesia. Menurut Sidi, keunggulan tersebut harus dioptimalkan sebagai instrumen diplomasi budaya dan komoditas komersial negara.
“Kalau dilihat dari sumber daya manusia saja, kita sudah banyak, itu sudah potensial. Menurut saya, Indonesia sangat memiliki itu, cuma tinggal maukah untuk menjadikan film sebagai salah satu instrumen di wilayah positioning tadi,” papar dia.
Sutradara film Maryam itu memandang jagat sinema Indonesia mengalami ledakan tenaga kreatif. Bisa terlihat dari banyaknya film-film indie yang diikutsertakan dalam kompetisi film atau festival film, para talenta muda dan kreatif bermunculan.
Sutradara D’Bijis itu justru menyoroti rantai pasok, utamanya pada manufaktur perfilman dan keahlian produser. Apalagi dari ratusan film yang diproduksi setiap tahunnya, Sidi mengatakan, yang muncul di bioskop mungkin hanya sekitar 10 persen.
Sidi menegaskan, apabila Pemprov DKI Jakarta berniat mengejar ambisi tersebut, maka harus segera membuat rencana aksi. Yakni fokus perbaikan sistem distribusi, penguatan peran produser profesional, hingga pembukaan kesempatan yang adil bagi semua karya.
Agar Naik Level ke Regional Asia Tenggara
Ketua Komite Film Dewan Kesenian Jakarta (DKJ), Umi Lestari mengatakan, jika tolok ukurnya adalah volume dan konsentrasi rumah produksi, Jakarta memang sudah menjadi pusatnya di tingkat nasional, bahkan sejak era 1970-an.
Akan tetapi, untuk naik ke level regional Asia Tenggara, ada hal-hal yang perlu menjadi perhatian. Dia mencontohkan kota-kota di Thailand yang kerap menjadi lokasi syuting favorit rumah produksi internasional.
Popularitas Negeri Gajah Putih sebagai tempat produksi film memang digerakkan oleh kemudahan perizinan, juga kedekatan geopolitik dengan industri Hollywood, yang pada akhirnya mendorong investasi asing masuk ke sektor perfilman di sana. Namun, mengadopsi model terbuka serupa tanpa mitigasi yang matang menyimpan risiko tersembunyi.
Umi mengingatkan agar Jakarta tidak terjebak menjadi sekadar tempat di mana kru asing datang mengeruk kemudahan dan biaya produksi yang murah, akibat standar upah yang juga rendah. Terlebih dengan isu kesejahteraan pekerja film di Indonesia yang kerap diabaikan.
“Jangan sampai daerah Jakarta itu cuma jadi 'runway production'. Kan yang perlu diangkat justru adalah talenta-talenta lokal,”Ketua Komite Film Dewan Kesenian Jakarta (DKJ), Umi Lestari
Kepemimpinan Regional, Jalur Pembiayaan & Penguatan Wacana
Dari segi kapabilitas, Umi menilai, talenta perfilman Indonesia dalam satu dekade terakhir sudah sangat mumpuni. Hal itu terbukti dari banyaknya kolaborasi lintas negara (co-production) yang sukses menembus pasar internasional. Baik dalam posisi sebagai penulis, sutradara, atau produser.
Kendati demikian, level selanjutnya yang perlu dicapai adalah melahirkan figur talenta di tingkat regional yang mampu memegang kendali kepemimpinan strategis.
Dalam hal ini, lagi-lagi contohnya datang dari Thailand. Lee Chatametikool, editor video asal negara tersebut yang banyak mengerjakan film-film populer termasuk dari Indonesia, saat ini berkarier sebagai Head of Post Production Southeast Asia Netflix.
Selain itu, di sektor post-production seperti penata warna (colorist) dan penyunting gambar (editing), Thailand juga masih jadi rujukan utama sineas Asia Tenggara.