CHICO HAKIM: Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta. ANTARA/LUTHFIA MIRANDA PUTRI
Regional

11 Tahun Mangkrak, JLNT Muara Karang Jakarta Utara Kembali Dibangun

Target Pengerjaan Tiga Bulan Selesai

Mohamad Yusuf

Pemprov DKI Jakarta menargetkan proyek Jalan Layang Non-Tol (JLNT) Muara Karang, Penjaringan, Jakarta Utara, rampung maksimal dalam tiga bulan setelah terbengkalai selama sekitar 11 tahun. Pembangunan dilanjutkan melalui skema pembiayaan kreatif tanpa membebani APBD, dengan pengawasan konstruksi dan pengaturan lalu lintas agar tidak mengganggu aktivitas warga.

PROYEK Jalan Layang Non-Tol (JLNT) Muara Karang, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara yang sempat terhenti selama sekitar 11 tahun kini kembali dikebut dengan target penyelesaian maksimal tiga bulan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan pembangunan jalan layang di Kecamatan Penjaringan tersebut akan dilanjutkan menggunakan skema pembiayaan kreatif atau creative financing.

Skema ini disiapkan agar penyelesaian proyek tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.

Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Chico Hakim mengatakan, penyelesaian proyek yang telah lama tertunda menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah.

Menurutnya, proyek tersebut harus segera dituntaskan agar keberadaannya bisa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam mendukung kelancaran mobilitas di kawasan Jakarta Utara.

"Komitmen Pak Gubernur sangat jelas. Proyek yang sudah lama terhenti harus segera diselesaikan agar bermanfaat bagi warga. Dengan skema creative financing yang transparan, koordinasi intensif, dan sosialisasi kepada masyarakat terdampak, kami pastikan pembangunan berjalan berkualitas, aman, dan minim gangguan," kata Chico di Jakarta, dilansir dari ANTARA, Senin (9/11/2026).

Chico menjelaskan, pembangunan JLNT Muara Karang sebenarnya telah dimulai sekitar 2015, pada masa pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Namun, proyek tersebut kemudian terhenti dan belum juga diselesaikan hingga kini. Setelah kurang lebih 11 tahun tertunda, Pemprov DKI Jakarta berupaya melanjutkan pembangunan agar infrastruktur tersebut dapat segera dimanfaatkan masyarakat.

Dalam proses penyelesaiannya, Pemprov DKI memilih skema pembiayaan kreatif sebagai alternatif pendanaan. Saat ini, perhitungan pembagian beban pembiayaan antara kontraktor atau pihak pembangun dengan pemerintah daerah masih dalam tahap finalisasi.

Chico menegaskan, proses tersebut perlu dilakukan secara transparan agar pelaksanaan proyek berjalan sesuai kesepakatan dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Penyelesaian proyek JLNT Muara Karang dikoordinasikan langsung oleh Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah DKI Jakarta.

Koordinasi lintas pihak juga terus diperkuat dengan membuka ruang komunikasi dan dialog bagi seluruh pihak terkait, termasuk masyarakat yang berada di sekitar lokasi pembangunan.

Standar kualitas konstruksi dan keselamatan juga akan dipastikan terpenuhi sebelum proyek dioperasikan.
Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Chico Hakim

Pemprov DKI Jakarta menyiapkan sejumlah langkah untuk memastikan proses konstruksi berjalan lancar. Di antaranya memperkuat koordinasi antarperangkat daerah, meningkatkan sosialisasi kepada warga, serta melakukan pemantauan perkembangan proyek secara berkala.

Selain itu, rekayasa lalu lintas juga akan disiapkan untuk mengantisipasi potensi kepadatan kendaraan selama pekerjaan berlangsung.

Petugas akan ditempatkan pada jam-jam sibuk guna membantu mengatur arus kendaraan dan meminimalkan gangguan terhadap aktivitas masyarakat.

"Standar kualitas konstruksi dan keselamatan juga akan dipastikan terpenuhi sebelum proyek dioperasikan," ujar Chico.

Penyelesaian JLNT Muara Karang diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kelancaran mobilitas masyarakat di Jakarta Utara. Kawasan Pluit dan sekitarnya menjadi salah satu wilayah yang diharapkan memperoleh manfaat dari keberadaan infrastruktur tersebut.

Dengan target penyelesaian maksimal tiga bulan, Pemprov DKI Jakarta berharap proyek yang telah tertunda selama lebih dari satu dekade itu akhirnya dapat dituntaskan dan segera digunakan masyarakat.

Pemerintah juga memastikan aspek keselamatan, kualitas konstruksi, serta kelancaran lalu lintas tetap menjadi perhatian selama proses pembangunan berlangsung.